Dokumen yang Dipersamakan dengan Faktur Pajak

Dian Puspa | Mon, 12/12/2016 - 00:07 | 2756 views

Artikel ini meliputi perubahan atas Dokumen tertentu yang kedudukannya disamakan dengan Faktur Pajak. Dokumen dahulu hanya terdapat 13 jenis dokumen yang dikategorikan sebagai Dokumen tertentu, kini terdapat 14 jenis.

Faktur Pajak dan Pengusaha Kena Pajak

Setiap Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat Faktur Pajak atas setiap penyerahan Barang dan/atau Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud maupun ekspor Jasa Kena Pajak.

Sesuai ketentuan Pasal 13 UU PPN, Faktur Pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak ini setidaknya wajib memuat:

  1. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
  2. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
  3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
  4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
  5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
  6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
  7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak

Meskipun bentuk dan ukuran Faktur Pajak telah dicontohkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012, namun bukan berarti bahwa PKP wajib membuat Faktur Pajak dengan bentuk dan ukuran yang sama dengan contoh di PER-24/PJ/2012 tersebut. Sepanjang isi dari Faktur Pajak telah memenuhi syarat minimal yang memenuhi tujuh unsur informasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 UU PPN tersebut.

Dalam hal tertentu, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak. Ketentuan untuk menetapkan dokumen tertentu yang dipersamakan ini diperlukan karena:

Dokumen yang Dipersamakan dengan Faktur Pajak
Dalam hal pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, Surat Setoran Pajak dapat ditetapkan sebagai Faktur Pajak.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2014

Ketentuan mengenai dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak ini ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Mulai 30 Desember 2014, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Peraturan yang mengatur mengenai dokumen tertentu yang dipersamakan sebagai Faktur Pajak melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2014. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2014 ini menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2011 yang telah berlaku sejak 19 September 2011.

Di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2014 ini, Direktur Jenderal Pajak menambahkan satu jenis dokumen sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan sebagai Faktur Pajak yaitu untuk dokumen bukti tagihan atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh perbankan. Dengan demikian, saat ini dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan sebagai Faktur Pajak menjadi 14 jenis dokumen, yaitu:

  1. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut;
  2. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu;
  3. Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuatkan/dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan Bahan Bakar Minyak dan/atau bukan Bahan Bakar Minyak;
  4. Bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunlkasi;
  5. Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill, atau Delivery Bill) yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri;
  6. Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan;
  7. Bukti tagihan atas penyerahan listrik oleh perusahaan Iistrik;
  8. Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, untuk ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
  9. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dilampiri dengan Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor Barang Kena Pajak;
  10. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;
  11. Bukti tagihan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Perusahaan Air Minum;
  12. Bukti tagihan (Trading Confirmation) atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh perantara efek;
  13. Bukti tagihan atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh perbankan; dan
  14. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang disertai dengan Risalah Lelang

Kesimpulan

Setiap perubahan peraturan pemerintah terbaru, secara otomatis diperbarui di dalam aplikasi pajak OnlinePajak, memastikan seluruh laporan Anda dibuat secara akurat sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. 

OnlinePajak merupakan aplikasi pajak terintegrasi untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak perusahaan secara online dan hemat waktu. 

Hemat waktu Anda yang berharga. Buat eFaktur hanya dengan 1 klik melalui OnlinePajak !