Jasa yang Tidak Dikenakan PPN: Perhelatan Olah Raga

Agung Jatmiko | 11 views

Sekilas Mengenai Jasa yang Tidak Dikenakan PPN

Jasa yang tidak dikenakan PPN dapat dimaknai sebagai bentuk-bentuk jasa, yang atas penyerahannya diberikan fasilitas tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penetapan macam-macam jasa yang tidak dikenakan PPN ini didasarkan atas pertimbangan ekonomi, sosial dan budaya.

jasa yang tidak dikenakan ppn

Pertimbangan ekonomi, sosial dan budaya ditetapkan dengan memperhitungkan sifat-sifat dari jasa yang dimaksud. Misalnya, ada jasa yang berkaitan erat dengan hajat hidup orang banyak atau menyangkut juga dengan kegiatan pelaksanaan administrasi pemerintahan umum.

Salah satu bentuk jasa yang tidak dikenakan PPN adalah perhelatan olah raga, dimana pertimbangan masuknya didasarkan pada aspek ekonomi. Namun, aspek ekonomi yang dimaksud bukanlah soal hajat hidup orang banyak atau kegiatan pemerintahan, melainkan karena adanya pajak berganda apabila perhelatan olah raga dikenakan PPN.

Landasan Hukum Perhelatan Olah Raga Sebagai Salah Satu Bentuk Jasa yang Tidak Dikenakan PPN

Masuknya perhelatan olah raga dalam jasa yang tidak dikenakan PPN memiliki landasan hukum berupa Undang-Undang (UU), yakni UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), yang biasa disebut sebagai UU PPN.

Dalam UU PPN Pasal 4A Ayat (3), tercantum 17 jenis jasa yang tidak dikenakan PPN. Nah, salah satu dari 17 jenis jasa tersebut, di antaranya adalah jasa kesenian dan hiburan. Memang dalam UU PPN belum secara spesifik disebutkan terkait perhelatan olah raga menjadi jasa yang tidak dikenakan PPN.

Oleh karena itu, Pemerintah kemudian menindaklanjuti dengan menerbitkan rincian jenis-jenis jasa yang tidak dikenakan PPN lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 158/PMK.010/2015. Dalam PMK tersebut, secara rinci disebutkan untuk jasa-jasa yang termasuk dalam kategori jasa kesenian dan hiburan yang mendapatkan fasilitas tidak dikenakan PPN.

Nah, salah satu jasa yang masuk kategori kesenian dan hiburan yang mendapatkan fasilitas tidak dikenakan PPN adalah, perhelatan olah raga. Hal ini tertera pada Pasal 2 Ayat (2) Poin H.

Penjelasan Perhelatan Olah Raga Sebagai Bentuk Jasa yang Tidak Dikenakan PPN

Telah disebutkan sebelumnya, bahwa masuknya perhelatan olah raga dalam jasa yang tidak dikenakan PPN merupakan keputusan pemerintah yang memperhitungkan aspek ekonomi, yakni agar atas penyerahan jasa tersebut dalam prakteknya tidak terjadi pengenaan pajak berganda atau double taxation.

Pasalnya, untuk jasa di kategori jasa kesenian dan hiburan, perlakuan perpajakan yang beredar bukanlah PPN, melainkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), dimana masing-masing daerah tentu memiliki perhitungan sendiri-sendiri atas jasa yang masuk kategori kesenian dan hiburan. Perihal PDRD ini diatur dalam UU Nomor 29 Tahun 2009 atau UU PDRD.

Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta misalnya, memiliki peraturan PDRD terkait perhelatan olah raga. Perinciannya, untuk penyelenggaraan pertandingan olah raga skala lokal, dikenakan pajak 0% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Sementara, untuk perhelatan pertandingan olah raga skala nasional dan internasional, tarifnya masing-masing 5% dan 15% dari DPP.

DPP untuk perhelatan olah raga pada perhitungan pajak hiburan DKI Jakarta tersebut berupa, jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan dan termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan

Apabila perhelatan olah raga ini dikenakan PPN, maka akan menimbulkan pajak berganda atau double taxation, yang selanjutnya akan merugikan penyelenggara perhelatan tersebut. Di sisi lain, dengan adanya double taxation, maka harga tiket misalnya, akan membengkak karena perhelatan tersebut terkena pungutan pajak daerah dan PPN.

jasa yang tidak dikenakan ppn