Instruksi Dirjen Pajak – INS 04/PJ/2015

TIPE

Instruksi Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

INS 04/PJ/2015

TAGGAL PENERBITAN

3 November 2015

OBJEK

penyelesaian pemeriksaan khusus melalui penghentian pemeriksaan dengan membuat laporan hasil pemeriksaan sumir sebelum penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dalam rangka mendukung tahun pembinaan wajib pajak
PERATURAN

Berdasarkan pertimbangan:

  1. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun2009 yang mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan, sehinggaDirektur Jenderal Pajak juga berwenang menghentikan pemeriksaan;
  2. Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata CaraPemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015yang mengatur bahwa pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dapat diselesaikandengan cara menghentikan pemeriksaan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan sumir dalam halterdapat keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak;
  3. Tahun Pembinaan Wajib Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian SuratPemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau PenyetoranPajak; dan
  4. Laporan Hasil Rapat Pimpinan Nasional Direktorat Jenderal Pajak tanggal 5 Oktober 2015.

dengan ini memberikan instruksi

Kepada:

  1. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan;
  2. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak; dan
  3. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

Untuk :

KESATU :

Memberi kesempatan kepada Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan khusus untuk menyampaikan Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) atau menyampaikan SPT, sepanjang Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) belum disampaikan kepada Wajib Pajak.

KEDUA :

Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2) melaksanakan kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menyelesaikan pemeriksaan khusus dengan menghentikan pemeriksaan dan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sumir sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf a dan Pasal 21 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015.

KETIGA :

  1. Dalam hal UP2 adalah Kantor Pelayanan Pajak, penghentian pemeriksaan khusus sebagaimanadimaksud dalam Diktum KEDUA dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP dengan tembusankepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan setiap dua minggu dengan pelaporan pertama dua minggusetelah instruksi ini ditandatangani,
  2. Penerimaan dari penyelesaian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA merupakankinerja Pemeriksa Pajak.

KEEMPAT :

Penghentian pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dilakukan dengan prosedur (alur kerja) sebagaimana terlampir.

KEEMPAT :

Melaksanakan Instruksi Direktur Jenderal Pajak sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Salinan Instruksi Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

  1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
  2. Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur;
  3. Direktur Transformasi Proses Bisnis;
  4. Direktur Peraturan Perpajakan I;
  5. Direktur Peraturan Perpajakan II;
  6. Direktur Keberatan dan Banding;
  7. Direktur Intelijen dan Penyidikan; dan
  8. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 3 November 2015
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO
NIP 195909171987091001

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 59/PJ/2010

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-14/PJ/2010 tanggal 26 Maret 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-146/PJ/2006 tentang…

Peraturan Menteri Keuangan – 16/PMK.03/2007

Menimbang: Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu…

Peraturan Menteri Keuangan – 26/PMK.011/2009

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang di dalam negeri, perlu memberikan insentif fiskal berupa bea masuk ditanggung…
All articles loaded
No more articles to load