Keputusan Dirjen Bea dan Cukai – KEP 18/BC/1997

TIPE

Keputusan Dirjen Bea dan Cukai

NOMOR PERATURAN

KEP 18/BC/1997

TAGGAL PENERBITAN

28 February 1997

OBJEK

perusahaan-perusahaan dan importir hasil tembakau yang wajib dipungut dana cadangan umum
PERATURAN

Menimbang :

  1. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 608/KMK.00/1992 tanggal 15 Juni 1992, telah ditetapkan tentang Pungutan Dana Cadangan Umum.
  2. Bahwa berdasarkan produksi total dari sekuruh jenis hasil tembakau menurut pesanan pita cukai selama tahun takwim 1996, telah terjadi perubahan daftar perusahaan-perusahaan dan importir hasil tembakau yang wajib dipungut Dana Cadangan Umum.
  3. Bahwa dengan berpedoman pada Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 608/KMK.00/1992 tanggal 15 Juni 1992, demi kelancaran pelaksanaan tugas di daerah-daerah serta demi adanya kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali dan menunjuk serta menyusun Daftar Perusahaan-perusahaan dan Importir Hasil Tembkau yang wajib dikenakan Pungutan Dana Cadangan Umum.

Memperhatikan :

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 34 Tahun 1988 tanggal 14 Oktober 1988

Mengingat :

  1. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 608/KMK.00/1992 tanggal 15 Juni 1992 tentang Pungutan Dana Cadangan Umum.
  2. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-21/BC/1996 tanggal 8 April 1996 tentang Penunjukan Perusahaan-perusahaan dan Importir Hasil Tembakau yang wajib dipungut Dana Cadangan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DAN IMPORTIR HASIL TEMBAKAU YANG WAJIB DIPUNGUIT DANA CADANGAN UMUM

Pasal 1

Dana cadangan umum dikenakan terhadap Perusahaan-perusahaan dan Imprtir Hasil Tembakau sebagaimana tertera pada Lampiran Keputusan ini, sebesar Rp 1,- (satu rupiah) untuk setiap keping pita cukai yang dipesan dengan CK-1.

Pasal 2

Dengan dikeluarkannya keputusan ini maka Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-13/BC/1995 tanggal 8 Maret 1995 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diterapkan terhadap pesanan CK-1 yang diajukan sejak tanggal 1 April 1997, dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
4. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Para Direktur dan Kepala Pusat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
7. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
8. Para Kepala Kantor Inspeksi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
9. Arsip DJBC.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 1997
Direktur Jenderal

ttd.

Soehardjo
NIP. 060013988

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 80/KMK.03/2008

Menimbang: bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat piutang pajak tahun 1989 sampai dengan tahun 1996 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara, yang…