Keputusan Dirjen Bea dan Cukai – KEP 83/BC/1999

TIPE

Keputusan Dirjen Bea dan Cukai

NOMOR PERATURAN

KEP 83/BC/1999

TAGGAL PENERBITAN

31 December 1999

OBJEK

perubahan keputusan nomor : kep-15/bc/1999 tentang petunjuk umum pelaksanaan tatalaksana kepabeanan di bidang impor sebagaimana telah disempurnakan dengan keputusan direktur jenderal bea dan cukai nomor : kep-47/bc/1999
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, hal-hal yang menyangkut tatalaksana kepabeanan di bidang impor perlu semakin disempurnakan ke arah otomatisasi yang lebih luas;
  2. bahwa guna mendukung penyempurnaan tersebut perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-15/BC/1999 tanggal 24 Maret 1999 tentang Petunjuk Umum Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor, khususnya lampiran III, IV dan V.

Mengingat :

  1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3612);
  3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3613);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 3626);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 3627);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 3638);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 3639);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 3651);
  9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor232/KMK.05/1996 tentang Tatacara Pembayaran dan Penyetoran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga dan Pajak Dalam Rangka Impor;
  10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/KMK.05/1996 tentang Tatacara Pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi dan Bunga;
  11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/KMK.05/1996 tentang Tatacara Penagihan Piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga dan Pajak Dalam Rangka Impor jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor22/KMK.05/1999 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor234/KMK.05/1996 tentang Tatacara Penagihan Piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga dan Pajak Dalam Rangka Impor;
  12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/KMK.05/1996 tentang Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara dan Barang yang Menjadi Milik Negara;
  13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor236/KMK.05/1996 tentang Buku Catatan Pabean;
  14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor399/KMK.05/1996 tentang Gudang Berikat;
  15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor440/KMK.05/1996 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Besarnya Tarif Bea Masuk atas Barang Impor sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 344/KMK.01/1999;
  16. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor489/KMK.05/1996 tentang Pelaksanaan Audit di Bidang Kepabeanan;
  17. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor490/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana Impor Barang Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Kiriman Pos dan Kiriman Melalui Perusahaan Jasa Titipan;
  18. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor491/KMK.05/1996 tentang Dasar Perhitungan Bea Masuk atas Barang Impor;
  19. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor573/KMK.05/1996 tentang Tempat Penimbunan Sementara;
  20. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor574/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana Impor Sementara;
  21. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 575/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana Pengangkutan Terus atau Pengangkutan Lanjut Barang Impor atau Ekspor;
  22. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 584/KMK.05/1996 tentang Tatacara Pembulatan Jumlah Bea Masuk, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak Dalam Rangka Impor;
  23. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 585/KMK.05/1996 tentang Penggunaan Jaminan Bank untuk Menjamin Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajak Dalam Rangka Impor;
  24. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor;
  25. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean beserta penyempurnaannya;
  26. Keputusan Direktur Jendeal Bea dan Cukai Nomor15/BC/1999 tanggal 24 Maret 1999 tentang petunjuk umum pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di bidang impor sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorKEP- 47/BC/1999.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-15/BC/1999 TENTANG PETUNJUK UMUM PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR SEBAGAIMANA TELAH DISEMPURNAKAN DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-47/BC/1999.

Pasal I

  1. Mengubah Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-15/BC/1999 tanggal 24 Maret 1999 sehingga menjadi sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Keputusan ini.
  2. Mengubah Lampiran IV Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-15/BC/1999 tanggal 24 Maret 1999 sehingga menjadi sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Keputusan ini.
  3. Mengubah Lampiran V Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-15/BC/1999 tanggal 24 Maret 1999 sehingga menjadi sebagaimana dimaksud pada Lampiran III Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1999
Direktur Jenderal

ttd.

Dr. R. B. Permana Agung D., M.Sc.
NIP 060044475

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ/2015

Dalam rangka memberikan motivasi dan mendorong upaya peningkatan kinerja kantor pelayanankepada Wajib Pajak dan masyarakat serta keikutsertaan Direktorat Jenderal Pajak dalam kegiatanKantor Pelayanan Percontohan (KPPc)…

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 147/PJ/2003

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pertumbuhan sekuritasi dan investasi portofolio serta memberikan kepastian hukum dalam perlakuan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh…
All articles loaded
No more articles to load