Keputusan Dirjen Bea dan Cukai – KEP 99/BC/2003

TIPE

Keputusan Dirjen Bea dan Cukai

NOMOR PERATURAN

KEP 99/BC/2003

TAGGAL PENERBITAN

31 March 2003

OBJEK

optimalisasi pemeriksaan barang dengan menggunakan hi-co scan x-ray system
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengoperasian Hi-co scan x-ray sistem serta meningkatkan efisiensi sistem pemeriksaan barang, diperlukan penyesuaian pengaturan pemakaian Hi-Co scan x-ray system untuk pemeriksaan barang impor dan ekspor dalam peti kemas(kontainer);
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Optimalisasi Pemeriksaan Barang Dengan Menggunakan Hi-co scan x-ray system;

Mengingat :

  1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
  2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Impor yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 548/KMK.04/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di bidang Impor.
  3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 444/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai;
  4. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-31/BC/1999 tentang Tatacara Pemeriksaan Barang Impor dan Ekspor serta Pedoman Kerja Melalui Hi-Co Scan X-Ray Container Inspection System;
  5. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG OPTIMALISASI PEMERIKSAAN BARANG DENGAN MENGGUNAKAN HI-CO SCAN X-RAY SYSTEM.

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.Pemeriksaan barang dengan menggunakan Hi-co scan x-ray system adalah sistem pemeriksaan barang dalam peti kemas (kontainer) dengan menggunakan alat pemindah (scanner) peti kemas (kontainer).
2.Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang mengoperasikan unit Hi-co scan x-ray system.
3.Penyelia adalah Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk sebagai pimpinan unit kerja Hi-co scan x-ray system.

Pasal 2

Unit kerja Hi-co scan x-ray system dipimpin oleh seorang penyelia yang berpangkat serendah-rendahnya Penata Muda/Golongan III a yang ditunjuk oleh Kepala Kantor.

Pasal 3

(1) Unit kerja Hi-co scan x-ray system merupakan bagian dari Seksi Pencegahan dan Penyidikan.
(2) Penyelia Hi-co scan x-ray system sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pencegahan dan Penyidikan.

Pasal 4

(1)Penyelia Hi-co scan x-ray system membawahi kelompok petugas yang terdiri :
a. Operator sistem
b. Analisis tampilan
c. Operator pemasukan dokumen
d. Operator pemasukan alat angkut
e. Operator pengeluaran dokumen
f. Operator pengeluaran alat angkut
g. Petugas pemeliharaan
(2)Jumlah masing-masing petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh Kepala Kantor dengan mempertimbangkan kebutuhan atau beban kerja Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat.
(3)hari dan jam kerja pelayanan unit kerja Hi-co scan x-ray system adalah :
a. Senin sampai Jumat, pukul 08.00 sampai dengan 22.00 waktu setempat;
b. Sabtu, pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat.

Pasal 5

Penyelia Hi-co scan x-ray system sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas :

a.Memimpin, mengatur dan membagi tugas seluruh petugas pada unit Hi-co scan x-ray systemsebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1).
b.Mengawasi pelaksanaan tugas seluruh petugas pada unit Hi-co scan x-ray system sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1).
c.Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas seluruh petugas pada unit Hi-co scan x-ray system sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

Analisis tampilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

a.Memutuskan hasil tampilan Hi-co scan x-ray system sesuai atau tidak sesuai dengan pemberitahuan pabean.
b.Memutuskan tampilan Hi-co scan x-ray system perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan fisik atau tidak perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan fisik.
c.Melakukan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2).

Pasal 7

(1)Pemeriksaan barang melalui Hi-co scan x-ray system dilakukan terhadap :
a. Barang impor dengan PIB Jalur Hijau yang ditetapkan secara acak oleh komputer.
b. Barang impor yang dikenakan penindakan atas permintaan unit Pencegahan dan Penyidikan.
c. Barang impor eksep.
d. Barang impor yang ditindak lanjut, tujuan Kawasan Berikat atau pindah lokasi yang importirnya beresiko tinggi.
(2)Kriteria penetapan secara acak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Pencegahan dan Penyidikan.
(3)Selain terhadap barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemeriksaan barang melalui Hi-co scan x-ray system dapat dilakukan terhadap barang ekspor yang beresiko tinggi.
(4)Dikecualikan dari pemeriksaan melalui Hi-co scan x-ray system :
a. barang impor peka cahaya (photo sensitives).
b. barang impor yang mengandung zat radioaktif.
(5)Pengangkutan barang yang akan diperiksa melalui Hi-co scan x-ray system dapat diangkut oleh sarana pengangkut (truk/trailer) yang disediakan oleh importir/eskportir.

Pasal 8

(1)Terhadap pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, dan c, berlaku ketentuan sebagai berikut :

a.Dalam hal berdasarkan analisa tampilan kedapatan barang tidak sesuai dengan pemberitahuan pabean atau dokumen terkait, harus dilakukan pemeriksaan fisik.
b.Terhadap barang impor dengan PIB Jalur Hijau yang ditetapkan secara acak oleh komputer sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a, yang termasuk dikecualikan dari pemeriksaan Hi-co scan x-ray system sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4), dilakukan pemeriksaan fisik.
(2)Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh analisis tampilan yang bersangkutan.
(3)Terhadap pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf d, jika berdasarkan analisa tampilan kedapatan barang tidak sesuai dengan pemberitahuan pabean atau dokumen terkait, wajib diinformasikan ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tujuan sebagai tempat pemenuhan kewajiban pabean.

Pasal 9

(1)Barang yang terhadapnya dilakukan pemeriksaan melalui Hi-co scan x-ray system, dalam hal tidak ditemukan kecurigaan, dapat dilakukan proses pengimporan atau pengeksporannya tanpa dilakukan pemeriksaan fisik.
(2)Barang yang terhadapnya dilakukan pemeriksaan melalui Hi-co scan x-ray system, dalam hal ditemukan pelanggaran kepabeanan, Penyelia Hi-co scan x-ray system menyerahkan penanganannya kepada Kepala Seksi Pencegahan dan Penyidikan.

Pasal 10

Terhadap barang impor yang ditimbun di luar lokasi Unit Terminal Peti Kemas, dalam hal ditetapkan secara acak oleh komputer untuk diperiksa melalui Hi-co scan x-ray, dilakukan pemeriksaan fisik.

Pasal 11

Keputusan Direktur Jenderal ini hanya berlaku untuk Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang mengoperasikan unit Hi-co scan x-ray system.

Pasal 12

Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : Kep-31/BC/1999 tanggal 22 April 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Barang Impor dan Ekspor serta Pedoman Kerja Melalui Hi-Co Scan Container System tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Pasal 13

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2003.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Maret 2003
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

EDDY ABDURRACHMAN
NIP 060044459

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 7/PJ.03/2008

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008 tanggal 11 Desember 2008 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut…

Peraturan Pemerintah – 12 TAHUN 2014

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi pada Kementerian Kehutanan dan untuk melakukan perubahan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 38/PJ/2011

Dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Bendahara Pemerintah, bersama ini diinstruksikan hal-hal sebagai berikut : I. PENGAWASAN OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) 1.…
All articles loaded
No more articles to load