Keputusan Dirjen Pajak – KEP 151/PJ.2/1986

TIPE

Keputusan Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

KEP 151/PJ.2/1986

TAGGAL PENERBITAN

10 February 1986

OBJEK

pelimpahan wewenang kepada kepala inspeksi pajak untuk memberikan keputusan mengenai peninjauan kembali surat tagihan pajak
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya, dianggap perlu untuk mempercepat proses penyelesaian peninjauan kembali Surat Tagihan Pajak apabila ternyata terjadi kekeliruan;
  2. bahwa Kepala Inspeksi Pajak mempunyai tugas membantu menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak di daerah wewenangnya, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak;
  3. bahwa untuk mempercepat pengambilan keputusan mengenai peninjauan kembali Surat Tagihan Pajak tersebut, dipandang perlu melimpahkan wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada para Kepala Inspeksi Pajak;

Mengingat :

  1. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983;
  2. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983;
  3. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 953/KMK.04/1983 tanggal 31 Desember 1983;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA KEPALA INSPEKSI PAJAK UNTUK MEMBERIKAN KEPUTUSAN MENGENAI PENINJAUAN KEMBALI SURAT TAGIHAN PAJAK.

Pasal 1

Wewenang Direktur Jenderal Pajak memberi keputusan pengurangan atau penghapusan atas Surat Tagihan Pajak untuk membetulkan pokok pajak yang salah dan sanksi administrasi berupa denda dan bunga yang harus dibetulkan juga sehubungan dengan pembetulan pokok pajak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 953/KMK.04/1983 dan Pasal 36 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dilimpahkan kepada Kepala Inspeksi Pajak.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa segala sesuatu akan diadakan perubahan dan perbaikan, bilamana di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan diJAKARTA
Pada tanggal10 Pebruari 1986
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

SALAMUN A.T.

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 547/KMK.04/2002

Menimbang : bahwa dalam rangka pemberian pelayanan yang optimal kepada penyetor penerimaan negara perlu dilakukan penundaan atas pelaksanaan pembayaran secara on line; bahwa berdasarkan pertimbangan…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 09/PJ.6/1994

Sebagai tindak lanjut Surat Edaran Nomor : SE-55/PJ.6/1993, SE-62/PJ.6/1993 dan SE-65/PJ.6/1993, dengan ini diberitahukan bahwa Kantor Pusat akan menyelenggarakan Pelatihan/Penyegaran tentang Tata Cara Penilaian Obyek…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini