Keputusan Dirjen Pajak – KEP 45/PJ./1996

TIPE

Keputusan Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

KEP 45/PJ./1996

TAGGAL PENERBITAN

14 June 1996

OBJEK

penunjukan pegawai badan pengawasan keuangan dan pembangunan sebagai tenaga ahli pada direktorat jenderal pajak dan pembentukan tim gabungan djp-bpkp tahun 1996/1997
PERATURAN

Membaca :

  1. Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : S-132/K/1996 tanggal 1 Maret 1996 perihal Persetujuan Pemeriksaan Pajak oleh Tim Gabungan DJP-BPKP Tahun 1996/1997;
  2. Surat Penanggung Jawab dan Pimpinan Harian Deputi Bidang Pengawasan Penerimaan Pusat dan Daerah Nomor : S-443/D.III/1996 tanggal 13 Mei 1996 perihal Susunan Tim Gabungan DJP-BPKP tahun 1996/1997.

Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka mengamankan penerimaan negara serta meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, perlu peningkatan kegiatan pemeriksaan pajak;
  2. bahwa jumlah tenaga Pemeriksa Pajak yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak kurang memadai untuk melakukan seluruh tugas-tugas pemeriksaan pajak sehingga dipandang perlu menunjuk tenaga ahli untuk membantu Direktorat Jenderal Pajak melakukan tugas-tugas pemeriksaan pajak tersebut;
  3. bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan pemeriksaan pajak dipandang perlu membentuk Tim Gabungan DJP-BPKP;
  4. bahwa para pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap untuk ditunjuk sebagai tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada huruf b;

Mengingat :

  1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994;
  2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 625/KMK.04/1994 tanggal 27 Desember 1994 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN SEBAGAI TENAGA AHLI PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN PEMBENTUKAN TIM GABUNGAN DJP-BPKP TAHUN 1996/1997.

Pasal 1

Menunjuk para pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai tenaga ahli pada Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 2

(1)Membentuk Tim Gabungan DJP-BPKP dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari Penasehat, Penanggung jawab, dan Pelaksana Pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
(2)Mengangkat para pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai anggota Tim Gabungan DJP-BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Menugaskan para pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang diangkat sebagai Supervisor, Ketua Tim Pemeriksa, dan Anggota Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk melakukan tugas pemeriksaan pajak.

Pasal 4

Menugaskan para Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak terkait, Kepala Kantor Pelayanan Pajak terkait, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan terkait, sekalipun namanya tidak tercantum dalam lampiran keputusan ini, untuk tetap membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemeriksaan pajak oleh Tim Gabungan DJP-BPKP khususnya dalam pembahasan konsep Laporan Pemeriksaan Pajak.

Pasal 5

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-71/PJ/1995 tanggal 14 Agustus 1995 tentang Daftar Susunan Penasehat, Penanggung Jawab dan Pelaksana Pemeriksaan Pajak oleh Tim Gabungan DJP-BPKP tahun 1995/1996.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 1996
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

FUAD BAWAZIER

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Menteri Keuangan – 32/PMK.05/2014

Menimbang : bahwa dalam rangka menyempurnakan penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan negara, perlu menerapkan sistem penerimaan negara secara elektronik dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi; bahwa sesuai…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 23/PJ.53/2003

Sehubungan dengan pengelolaan dan penjualan Benda Meterai milik Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia (Persero) dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: PT.…