Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1992 dan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1992, dipandang perlu untuk memberikan pembebasan Bea Masuk dan Bea Masuk Tambahan, Penangguhan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang dalam rangka kegiatan konstruksi dan kegiatan operasi Pembangunan Proyek Pengembangan Propinsi Riau dengan Keputusan Menteri Keuangan;
Mengingat :
- Indische Tariefwet (Stbl. 1924 Nomor 487) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
- Rechten Ordonnantie (Stbl. 1931 Nomor 471) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3459);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2864);
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/M Tahun 1988;
- Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1992 tentang Penangguhan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Serta Tidak Dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Impor Barang Dalam Rangka Kegiatan Konstruksi Dan Kegiatan Operasi Pembangunan Proyek Pengembangan Propinsi Riau (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 101);
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 737/KMK.00/1991 tentang Tata Laksana Pabean Dibidang Impor;
Memperhatikan :
Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1992 tentang Kebijaksanaan Pembangunan Dalam Rangka Penunjang Pengembangan Propinsi Riau;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN BEA MASUK TAMBAHAN, PENANGGUHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA KEGIATAN KONSTRUKSI DAN KEGIATAN OPERASI PROYEK PENGEMBANGAN PROPINSI RIAU.
Pasal 1
Atas impor bahan, alat dan mesin-mesin beserta suku cadangnya yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan konstruksi dan kegiatan operasi yang dilakukan oleh badan-badan yang ditunjuk untuk itu dalam rangka pelaksanaan Proyek Pengembangan Propinsi Riau untuk :
- kawasan yang akan dikembangkan untuk usaha-usaha pariwisata termasuk sarana pendukungnya di Pulau Bintan;
- kawasan industri di Pulau Bintan;
- kawasan usaha pengembangan sumber-sumber air di Pulau Bintan;
- kawasan usaha pelayanan penimbunan dan distribusi minyak bumi di Pulau Karimun Kecil dan pengolahan minyak bumi di Pulau Karimun Besar;
diberikan pembebasan Bea Masuk dan Bea Masuk Tambahan, Penangguhan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22.
Pasal 2
| (1) |
Permohonan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diajukan oleh perusahaan/importir kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, disertai dengan syarat-syarat sebagai berikut : |
|
|
| (2) |
Atas permohonan tersebut Direktur Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan Keputusan, yang sekurang- kurangnya memuat : |
|
|
| (3) |
Tindasan Keputusan tersebut disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak, Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam hal permohonan adalah perusahaan dalam rangka penanaman modal. |
Pasal 3
| (1) |
Dalam hal terjadi penyalahgunaan peruntukan barang-barang yang diberikan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka pemberian kemudahan tersebut batal dan terhadap importir yang bersangkutan diwajibkan untuk membayar kembali Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Pasal 22 beserta denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| (2) |
Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau diwajibkan untuk membantu pengawasannya. |
Pasal 4
Pelaksanaan teknis dan pengawasan Keputusan ini dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Pasal 5
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Oktober 1992
MENTERI KEUANGAN,
ttd
J.B. SUMARLIN