Keputusan Menteri Keuangan – 132/KMK.014/2000

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

132/KMK.014/2000

TAGGAL PENERBITAN

24 April 2000

OBJEK

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 24 sampai dengan 30 april 2000
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;
  2. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan tentang Nilai Kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 24 sampai dengan 30 April 2000.

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567).
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568).
  3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612).
  4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613).
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor Impor dan Lalu Lintas Devisa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291).
  6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 360/KMK.017/1999 tentang Penetapan Besarnya Tarif Pajak Ekspor Kelapa Sawit, Minyak Kelapa Sawit, Minyak Kelapa dan Produk Turunannya.
  7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 567/KMK.017/1999 tentang Penetapan Besarnya Tarif Pajak Ekspor Atas Beberapa Komoditi Tertentu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 24 SAMPAI DENGAN 30 APRIL 2000.

Pasal 1

Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 24 sampai dengan 30 April 2000, ditetapkan sebagai berikut :

1. Rp. 7.715,00 Untuk dolar Amerika Serikat (USD) 1,-
2. Rp. 4.560,34 Untuk dolar Australia (AUD) 1,-
3. Rp. 527,02 Untuk Schilling Austria (ATS) 1,-
4. Rp. 179,77 Untuk Franc Belgia (BEF) 1,-
5. Rp. 5.196,34 Untuk dolar Canada (CAD) 1,-
6. Rp. 970,66 Untuk Kroner Denmark (DKK) 1,-
7. Rp. 3.710,38 Untuk Mark Jerman (DEM) 1,-
8. Rp. 1.105,56 Untuk Franc Perancis (FRF) 1,-
9. Rp. 990,58 Untuk dolar Hongkong (HKD) 1,-
10. Rp. 374,53 Untuk Lire Itali (ITL) 100,-
11. Rp. 2.030,32 Untuk Ringgit Malaysia (MYR) 1,-
12. Rp. 3.290,87 Untuk Guilder Belanda (NLG) 1,-
13. Rp. 3.825,10 Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) 1,-
14. Rp. 889,80 Untuk Kroner Norwegia (NOK) 1,-
15. Rp. 12.165,01 Untuk Poundsterling Inggris (GBP) 1,-
16. Rp. 4.524,93 Untuk Dolar Singapura (SGD) 1,-
17. Rp. 881,25 Untuk Kroner Swedia (SEK) 1,-
18. Rp. 4.622,53 Untuk Franc Swiss (CHF) 1,-
19. Rp. 7.358,13 Untuk Yen Jepang (JPY) 100,-
20. Rp. 1.234,06 Untuk Kyat Burma (BUK) 1,-
21. Rp. 176,83 Untuk Rupee India (INR) 1,-
22. Rp. 25.158,98 Untuk Dinar Kuwait (KWD) 1,-
23. Rp. 148,67 Untuk Rupee Pakistan (PKR) 1,-
24. Rp. 187,26 Untuk Peso Pilipina (PHP) 1,-
25. Rp. 36,17 Untuk Escudo Portugis (PTE) 1,-
26. Rp. 2.056,95 Untuk Riyad Saudi Arabia (SAR) 1,-
27. Rp. 4.358,60 Untuk Peseta Spanyol (ESP) 100,-
28. Rp. 104,61 Untuk Rupee Srilanka (LKR) 1,-
29. Rp. 203,29 Untuk Baht Thailand (THB) 1,-
30. Rp. 4.547,34 Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) 1,-
31. Rp. 7.252,10 Untuk EURO (EUR) 1,-

Pasal 2

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Pasal 1, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku 24 April 2000.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2000
MENTERI KEUANGAN A.I

ttd

M. JUSUF KALLA

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.045/2007

Dalam rangka mendukung tercapainya rencana penerimaan pajak, perlu dilaksanakan intensifikasi kegiatan penagihan pajak secara terpadu, profesional, terfokus, terukur dan konsisten serta berhasil guna sesuai dengan…

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 15/PJ./2008

Menimbang: bahwa sehubungan dengan pembentukan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak dengan sistemadministrasi perpajakan modern yang disusun berdasarkan segmentasi Wajib Pajak, maka perludievaluasi Wajib Pajak yang…

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 364/PJ./2002

Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak yang diadministrasikan di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar dalam melaksanakan kewajiban Pemotongan dan Pemungutan…