Keputusan Menteri Keuangan – 19/KMK.04/2006

Menimbang :

1. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan PT Lotron Indonesia Nomor : 01/GL/LI/XII/2005 tanggal 6 Desember 2005, diperoleh kesimpulan bahwa lokasi PT Lotron Indonesia telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Kawasan Berikat;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) Kepada PT Lotron Indonesia Yang Berlokasi Di Jalan Jababeka Raya Blok F-36, Kawasan Industri Jababeka-Cikarang, Desa Harja Mekar, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3717);
3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DIKAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT LOTRON INDONESIA YANG BERLOKASI DI JALAN JABABEKA RAYA BLOK F-36, KAWASAN INDUSTRI JABABEKA-CIKARANG, DESA HARJA MEKAR, KECAMATAN CIKARANG UTARA, BEKASI, JAWA BARAT.

PERTAMA:

Menunjuk dan menetapkan lokasi perusahaan industri PT Lotron Indonesia sebagai Kawasan Berikat serta memberikan persetujuan PKB merangkap PDKB kepada:

KEDUA:

Penetapan dan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA disertai kewajiban untuk:

1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pabean, perpajakan dan ketentuan lain di bidang impor dan ekspor;
2. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional Kawasan Berikat yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2005;
3. Melaporkan penggunaan bahan baku dan/atau bahan penolong dan hasil olahannya;
4. Mengadakan pembukuan mengenai pemasukan, pengolahan dan pengeluaran barang dari dan ke Kawasan Berikat, menyediakan/memperlihatkan buku-buku yang diperlukan untuk pemeriksaan.

KETIGA:

Penetapan sebagai Kawasan Berikat dan pemberian persetujuan PKB merangkap PDKB sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan kemudian oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

KEEMPAT:

Penetapan sebagai Kawasan Berikat dan pemberian persetujuan PKB merangkap PDKB dicabut apabila perusahaan memenuhi ketentuan pencabutan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997.

KELIMA:

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Bank Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
6. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
7. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
8. Direktur Jenderal Pajak;
9. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
10. Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan;
11. Kepala Kantor Wilayah V DJBC Bandung;
12. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Bekasi;
13. Pimpinan PT Lotron Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2006
MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI