Keputusan Menteri Keuangan – 233/KMK.05/1996

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

233/KMK.05/1996

TAGGAL PENERBITAN

1 April 1996

OBJEK

tata cara pengembalian bea masuk, denda administrasi, dan bunga
PERATURAN

Menimbang :

bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dipandang perlu mengatur tata cara pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi, dan Bunga dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

  1. Indische Comptabiliteits Wet (Staatsblad 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 53);
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
  3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 5/KMK.01/1993 tanggal 5 Januari 1993 tentang Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi Dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN BEA MASUK, DENDA ADMINISTRASI, DAN BUNGA.

Pasal 1

(1) Pengembalian dapat diberikan terhadap seluruh atau sebagian Bea Masuk yang telah dibayar atas:
  1. kelebihan pembayaran Bea Masuk karena penetapan tarif Bea Masuk dan/atau nilai pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai;
  2. kelebihan pembayaran Bea Masuk karena penetapan kembali tarif Bea Masuk dan/atau nilai pabean oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
  3. kelebihan pembayaran Bea Masuk karena kesalahan tata usaha;
  4. impor barang yang mendapat pembebasan atau keringanan Bea Masuk;
  5. impor barang yang oleh sebab tertentu harus diekspor kembali atau dimusnahkan dibawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai;
  6. impor barang yang sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai kedapatan jumlah yang sebenarnya lebih kecil daripada yang telah dibayar Bea Masuknya, cacat, bukan barang yang dipesan, atau berkualitas lebih rendah; atau
  7. kelebihan pembayaran Bea Masuk sebagai akibat putusan lembaga banding.
(2) Pengembalian dapat juga diberikan terhadap seluruh atau sebagian Denda Administrasi dan/atau Bunga yang telah dibayar sebagai akibat pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Pasal 2

(1) Untuk mendapatkan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, importir, pengangkut, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, atau pengusaha pengurusan jasa Kepabeanan yang bersangkutan mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Kantor Pabean tempat pembongkaran barang impor.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh pada Lampiran I dan dilampiri dengan asli bukti pembayaran Bea Masuk dan/atau Denda Administrasi dan/atau Bunga serta dokumen yang memuat bukti-bukti yang menjadi dasar permohonan tersebut.

Pasal 3

Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilayani apabila setoran Bea Masuk dan/atau Denda Administrasi dan/atau Bunga yang diminta pengembaliannya telah diterima oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).

Pasal 4

(1) Apabila permohonan pengembalian Bea Masuk dan/atau Denda Administrasi dan/atau Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disetujui, Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Bea Masuk (SKPBM), sesuai contoh pada Lampiran II.
(2) SKPBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukan sebagai berikut:
  1. SKPBM lembar 1 untuk yang mendapatkan pengembalian;
  2. SKPBM lembar 2 untuk Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
  3. SKPBM lembar 3 untuk Kepala KPKN mitra kerja Bank tempat penyetoran Bea Masuk dan/atau Denda Administrasi dan/atau Bunga yang bersangkutan;
  4. SKPBM lembar 4 untuk Bank yang ditunjuk untuk membayar pengembalian Bea Masuk dan/atau Denda Administrasi dan/atau Bunga;
  5. SKPBM lembar 5 untuk Kantor Pabean yang menerbitkan SKPBM.

Pasal 5

(1) Berdasarkan SKPBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kembali Bea Masuk (SPMKBM) dengan menggunakan formulir sesuai contoh pada Lampiran III.
(2) SPMKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam rangkap 6 (enam) dengan peruntukan sebagai berikut:
  1. SPMKBM lembar 1 untuk yang mendapatkan pengembalian guna ditunaikan pada Bank yang ditunjuk;
  2. SPMKBM lembar 2 untuk KPKN;
  3. SPMKBM lembar 3 untuk Bank Penunai sebagai penguji SPMKBM lembar 1;
  4. SPMKBM lembar 4 untuk yang mendapatkan pengembalian;
  5. SPMKBM lembar 5 untuk Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
  6. SPMKBM lembar 6 untuk Kantor Pabean yang menerbitkan SPMKBM.

Pasal 6

(1) SPMKBM lembar 1 ditunaikan pada Bank yang ditunjuk untuk membayar pengembalian Bea Masuk dan/atau Denda Administrasi dan/atau Bunga atas beban rekening kas negara pada Bank tersebut.
(2) Bank penunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan SPMKBM lembar 1 kepada KPKN setelah dilakukan pembayaran pengembalian Bea Masuk dan/atau Denda Administrasi dan/atau Bunga.

Pasal 7

(1) Kepala Kantor Pabean menyampaikan contoh tanda tangannya untuk menandatangani SPMKBM kepada Bank Penunai dan KPKN dalam wilayah kerjanya.
(2) Apabila Bank Penunai berada diluar wilayah kerjanya, contoh tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim kepada Bank Penunai dan KPKN mitra kerja Bank Penunai.

Pasal 8

Petunjuk pelaksanaan teknis keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak, dan Direksi Bank Indonesia baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai bidang tugas masing-masing.

Pasal 9

Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 436/KMK.01/1978 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengumuman keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 1996
MENTERI KEUANGAN,

ttd

MAR’IE MUHAMMAD

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Pemerintah – 48 TAHUN 2007

Menimbang : bahwa wilayah Karimun telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Kawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas; bahwa untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan pengembangan serta menjamin kegiatan…

Peraturan Menteri Keuangan – 190/PMK.011/2010

Menimbang : bahwa dalam rangka pengaturan kebijakan tarif cukai hasil tembakau telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah…

Keputusan Menteri Keuangan – 60/KMK.01/2002

Menimbang: bahwa untuk menyempurnakan klasifikasi barang sesuai dengan ketentuan pada Harmonised System, dipandang perlu untuk mengubah klasifikasi dan menetapkan tarif bea masuk atas Kertas Tetra…
All articles loaded
No more articles to load