Keputusan Menteri Keuangan – 359/KMK.06/2003

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka melindungi kepentingan umum diperlukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang profesional dan handal dan independen melalui pengaturan, pembinaan dan Pengawasan yang efektif dan berkesinambungan;
2. bahwa guna mewujudkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang profesional, handal dan independen, pengaturan mengenai jasa Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002, perlu dilakukan penyempurnaan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 705);
2. Keputusan Presiden Nomor 228/M;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGANTENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 423/KMK.06/2002 TENTANG JASA AKUNTAN PUBLIK

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik, diubah sebagai berikut :

1. Menambah 3 (tiga) ayat baru dalam ketentuan Pasal 6, yaitu ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) yang berbunyi sebagai berikut :

   ” Pasal 6

   (5)	Dalam hal KAP yang telah menyelenggarakan audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas melakukan perubahan komposisi Akuntan Publiknya, maka terhadap KAP tersebut tetap diberlakukannya ketentuan ayat (4).
   (6)	Dalam hal KAP melakukan perubahan komposisi Akuntan Publik yang mengakibatkan jumlah akuntan publiknya 50% (lima puluh per seratus) atau lebih berasal dari KAP yang telah menyelenggarakan audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas maka terhadap KAP tersebut diberlakukan sebagai kelanjutan KAP asal Akuntan Publik yang bersangkutan dan tetap diberlakukan pembatasan penyelenggarakan audit umum atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
   (7)	Dalam hal pendirian atau perubahan nama KAP yang komposisi Akuntan Publiknya 50% (lima puluh per seratus) atau lebih berasal dari KAP yang telah menyelenggarakan audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas maka terhadap KAP tersebut diberlakukan sebagai kelanjutan KAP asal Akuntan Publik yang bersangkutan dan tetap diberlakukan pembatasan penyelenggaraan audit umum atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)”.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah , sehingga Pasal 9 ayat (3) menjadi berbunyi sebagai berikut :

   “Pasal 9

   (3)	Direktur Jenderal dapat menunjuk pejabat atau petugas untuk melakukan penelitian fisik langsung atas permohonan izin usaha KAP yang diajukan.”

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 ayat (2) menjadi berbunyi sebagai berikut :

   “Pasal 13

   (2)	Direktur Jenderal dapat menunjuk pejabat atau petugas untuk melakukan penelitian fisik langsung atas permohonan izin pembukaan Cabang KAP yang diajukan.”

4. Menambah 1 (satu) ayat baru dalam ketentuan Pasal 16, yaitu ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut :

   “Pasal 16

   (3)	KAP hanya dapat menggunakan nama KAP sesuai dengan nama KAP yang tercantum dalam izin usahanya.”

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 ayat (2) menjadi berbunyi sebagai berikut :

   “Pasal 17

   (2)

   Persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

   melakukan perjanjian kerja sama secara langsung dengan satu KAPA atau OAA yang tidak melakukan kerja sama dengan KAP lain; kerja sama bersifat berkelanjutan yaitu tidak terbatas hanya untuk suatu penugasan tertentu yang dinyatakan dalam perjanjian kerja sama; terdapat review mutu sekurang-kurangnya sekali dalam 4 (empat) tahun oleh KAPA atau OAA yang dinyatakan dalam perjanjian kerja sama; kerja sama sekurang-kurangnya mencakup bidang jasa audit umum atas laporan keuangan, yang dinyatakan dalam perjanjian kerja sama; Nama KAPA yang akan digunakan tidak menggunakan nama KAPA atau OAA lain yang telah digunakan.”

6. Ketentuan ayat (3) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 ayat (3) menjadi berbunyi sebagai berikut :

   “Pasal 20

   (3)	Pemeriksa tidak diperkenankan membawa kertas kerja Akuntan Publik dari KAP salinan atau copynya sebagai dokumen pendukung hasil pemeriksaan.”

7. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

   “Pasal 26

   (1)	Akuntan Publik dilarang merangkap sebagai pejabat negara, pimpinan atau pegawai pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara atau daerah atau swasta atau badan hukum lainnya.
   (2)	Larangan merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan bagi akuntan Publik yang merangkap jabatan sebagai dosen perguruan tinggi yang tidak menduduki jabatan struktural dan atau komisaris atau pimpinan usaha konsultasi manajemen atau pengurus suatu lembaga sosial yang bersifat nirlaba.
   (3)	Akuntan Publik yang dikecualikan dari ketentuan larangan merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya perangkapan jabatan dimaksud.
   (4)	Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah jabatan yang bersifat struktural di lingkungan perguruan tinggi yang diduduki oleh seorang Akuntan Publik berdasarkan surat keputusan atau surat penetapan dalam bentuk lainnya.”

8. Ketentuan ayat (4) huruf d Pasal 32 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 32 ayat (4) berbunyi sebagai berikut :

   “Pasal 32

   (4)

   Direktur Jenderal dapat menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila yang bersangkutan:

   tidak melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2); sedang diperiksa oleh Direktur Jenderal atau di adukan oleh pihak lain yang layak di tindaklanjuti; telah dikenakan sanksi peringatan sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terakhir terhitung saat permohonan disampaikan secara lengkap dan benar; sedang menjalani kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan rekomendasi Direktur Jenderal ; sedang menjalani sanksi pembekuan izin.”

9. Menambah 1 (satu) ayat baru dalam Pasal 47, yaitu ayat (6) yang berbunyi sebagai berikut :

   “Pasal 47

   (6)	Sanksi peringatan dan sanksi pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat disertai dengan suatu kewajiban atau rekomendasi tertentu.”

10. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 ayat (4) dan ayat (5) menjadi berbunyi sebagai berikut :

    “Pasal 48

    (4)	Pelanggaran berat adalah pelanggaran yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
    pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 24 dalam penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang berpotensi berpengaruh terhadap laporan auditor independen dan atau hasil dalam bentuk lainnya dari penugasan yang bersangkutan; memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf a; pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (4) , ayat (5), ayat (6) dan atau ayat (7) atau Pasal 59 ayat (5) dan atau ayat (6); atau pelanggaran yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dan atau Pasal 55 ayat (1) huruf b.
    (5)	Pelanggaran sangat berat adalah pelanggaran yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
    pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 24 dalam penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap laporan auditor independen dan atau hasil dalam bentuk lainnya dari penugasan yang bersangkutan; memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf b atau c atau d; pelanggaran yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3); atau pelangggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) atau ayat (2) atau ayat (3) dan atau Pasal 27 ayat (1) atau ayat (2) dan atau Pasal 33 ayat (3) dan atau Pasal 52 dan atau Pasal 55 ayat (1) huruf c dan atau Pasal 58 ayat (3).”

Pasal II

Pasal III

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal II Keputusan Menteri Keuangan ini termasuk pelanggaran berat yang dikenakan sanksi pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b

Pasal IV

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2003
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BOEDIONO