Keputusan Menteri Keuangan – 410/KMK.01/2002

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

410/KMK.01/2002

TAGGAL PENERBITAN

24 August 2002

OBJEK

perpanjangan masa berlaku keputusan nomor 33/kmk.01/2002 tentang pemberian pembebasan bea masuk atas impor mesin dan barang-barang modal dalam rangka pembangunan proyek pupuk iskandar muda ii (pim-ii)
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka menindak lanjuti pembangunan proyek Pupuk Iskandar Muda-II di Lhok Seumawe-Nanggroe Aceh Darussalam, maka guna mendorong perkembangan industri pupuk di dalam negeri, Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin dan barang-barang modal untuk kelangsungan pembangunan proyek Pupuk Iskandar Muda II (PIM-II) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 33/KMK.01/2002;
  2. bahwa berhubung pelaksanaan proyek mengalami perubahan waktu dan spesifikasi pekerjaan, maka impor mesin dan barang-barang modal tidak dapat direalisasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu memperpanjang Keputusan Menteri Keuangan Nomor 33/KMK.01/2002 tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas impor Mesin dan Barang-barang Modal dalam rangka Pembangunan Proyek Pupuk Iskandar Muda-II (PIM-II);
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perpanjangan Masa Berlaku Keputusan Menteri Keuangan Nomor 33/KMK.01/2002 tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin dan Barang-barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Proyek Pupuk Iskandar Muda II (PIM-II);

Mengingat :

  1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
  2. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
  3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/1996 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Besarnya Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 573/KMK.01/2000;
  4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 33/KMK.01/2002 tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas impor Mesin dan Barang-barang Modal dalam rangka Pembangunan Proyek Pupuk Iskandar Muda-II (PIM-II);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERPANJANGAN MASA BERLAKU KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 33/KMK.01/2002 TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN DAN BARANG-BARANG MODAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN PROYEK PUPUK ISKANDAR MUDA II (PIM-II).

PERTAMA :

Memperpanjang masa berlaku Keputusan Menteri Keuangan Nomor 33/KMK.01/2002 tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas impor Mesin dan Barang-barang Modal dalam rangka Pembangunan Proyek Pupuk Iskandar Muda-II (PIM-II), selama 12 (dua belas) bulan.

KEDUA :

Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan Menteri Keuangan ini meliputi jumlah dan jenis barang dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 33/KMK.01/2002 yang belum di realisir impornya, ditambah mesin/barang modal sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.

KETIGA :

Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 September 2002 sampai dengan 31 Agustus 2003.

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada Yth.:

  1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
  2. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi;
  3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
  4. Menteri Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara;
  5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Keuangan;
  6. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan;
  7. Ketua Tim Teknis Tarip Bea Masuk dan Pungutan Ekspor;
  8. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai-Jakarta;
  9. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai-Medan;
  10. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Jakarta;
  11. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Medan;
  12. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Lhok Seumawe;
  13. PT. Pupuk Iskandar Muda.

Ditetapkan diJakarta
pada tanggal24 September 2002
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BOEDIONO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 315/KMK.01/2003

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 88/KMK.013/2001 tentang Pelimpahan Wewenang Penanganan Dan Penandatanganan Surat-surat Yang Berhubungan Dengan Pelayanan Kemudahan Ekspor Kepada Kepala Badan…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 10/PJ.24/1996

Sehubungan dengan adanya kesalahan cetak pada Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-58/PJ.1/1996 tanggal 31 Mei 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak…
All articles loaded
No more articles to load