Menimbang :
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Mengingat :
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
- Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4034);
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH.
Pasal 1
| (1) |
Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000, dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan imbangan sebagai berikut : |
|
|
| (2) |
Bagian penerimaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dibagi antara Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dengan imbangan sebagai berikut : |
|
|
| (3) |
Pengalokasian bagian penerimaan Pemerintah Daerah kepada masing-masing Daerah Kabupaten/Kota diatur berdasarkan usulan Gubernur, dengan pertimbangan faktor-faktor jumlah penduduk, luas wilayah, serta faktor lainnya yang relevan dalam rangka pemerataan. |
Pasal 2
Setiap menjelang awal tahun anggaran Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang diberi wewenang menyiapkan/menyediakan data tentang pembagian sementara hasil penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dirinci per Kantor Pelayanan Pajak, per Propinsi dan per Kabupaten/Kota berdasarkan proyeksi rencana penerimaan APBN tahun anggaran bersangkutan.
Pasal 3
| (1) |
Setiap menjelang triwulan keempat tahun anggaran berjalan, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang diberi wewenang menyiapkan/menyediakan data tentang pembagian definitif hasil penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dirinci per Kantor Pelayanan Pajak, per Propinsi dan per Kabupaten/Kota berdasarkan prognosa realisasi penerimaan APBN tahun anggaran bersangkutan; |
| (2) |
Dalam hal terjadi selisih antara prognosa realisasi dengan realisasi penerimaan APBN dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun anggaran yang bersangkutan, selisih tersebut tidak mempengaruhi pembagian hasil yang telah ditetapkan/dialokasikan kepada Pemerintah Daerah. |
Pasal 4
Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang diberi wewenang menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) kepada :
- Gubernur Propinsi yang bersangkutan.
- Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran setempat.
Pasal 5
| (1) |
Gubernur setelah menerima data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1), menyampaikan usulannya yang telah disepakati oleh para Bupati/Walikota terkait dengan menerbitkan Keputusan Gubernur tentang penetapan bagian penerimaan masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya data pembagian sementara (awal triwulan pertama) dan data pembagian definitif (awal triwulan keempat). |
| (2) |
Gubernur menyampaikan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada : |
|
Pasal 6
| (1) |
(1) Pada minggu pertama bulan terakhir dalam triwulan pertama, triwulan kedua dan triwulan ketiga Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) setempat sebesar masing-masing 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pembagian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dengan dilampiri : |
|
|
| (2) |
Atas dasar SPP tersebut KPKN menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) atas nama Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan pada Rekening Kas Daerah masing-masing. |
Pasal 7
| (1) |
Pada minggu pertama bulan terakhir dalam triwulan keempat, Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) setempat sebesar selisih antara jumlah pembagian definitif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dengan dana yang telah dicairkan pada triwulan pertama sampai dengan triwulan ketiga dengan dilampiri : |
|
|
| (2) |
Atas dasar SPP tersebut KPKN menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) atas nama Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan pada Rekening Kas Daerah masing-masing. |
Pasal 8
| (1) |
KPKN menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana pembagian hasil penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara berkala kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran setempat. |
| (2) |
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran menyusun rekapitulasi laporan realisasi penyaluran dana pembagian hasil penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 dari KPKN dalam wilayah kerjanya dan menyampaikannya secara berkala kepada Direktur Jenderal Anggaran dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pajak. |
| (3) |
Atas dasar laporan realisasi sebagaimana dimaksud ayat (2) tersebut, Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Pengesahan. |
| (4) |
Tatacara penyampaian laporan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran. |
Pasal 9
Ketentuan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Keuangan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Anggaran secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai kewenangan masing-masing.
Pasal 10
Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan diJakarta
pada tanggal9 Januari 2001
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
PRIJADI PRAPTOSUHARDJO