Keputusan Menteri Keuangan – 967/KMK.04/1983

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

967/KMK.04/1983

TAGGAL PENERBITAN

31 December 1983

OBJEK

batas dan ukuran pengusaha kecil yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai 1984
PERATURAN

Menimbang :

bahwa batasan dan ukuran pengusaha kecil yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 1984 perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

Pasal 1 huruf 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BATASAN DAN UKURAN PENGUSAHA KECIL YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984.

Pasal 1

Yang dimaksud dengan pengusaha kecil berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 huruf b Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 adalah Pengusaha Kena Pajak yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya:

  1. melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah nilai peredaran bruto tidak lebih dari Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) setahun atau
  2. menggunakan modal usaha tidak lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 2

Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

Pasal 3

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berlaku, apabila pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 4

Direktur Jendral Pajak melakukan penelitian tentang besarnya jumlah nilai peredaran bruto atau modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk bahan pertimbangan guna menetapkan Pengusaha Kena Pajak yang tergolong sebagai pengusaha kecil.

Pasal 5

Pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1984.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1983
MENTERI KEUANGAN,

ttd

RADIUS PRAWIRO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 07/PJ/2015

Menimbang: bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, maka dipandang perlu untuk menetapkan…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 29/PJ.6/1996

Dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa untuk meningkatkan tertib administratif penerimaan dan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan, diminta kepada Saudara untuk merekam lembar STTS yang…