Keputusan Menteri Keuangan – 97/KMK.05/2000

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

97/KMK.05/2000

TAGGAL PENERBITAN

31 March 2000

OBJEK

keringanan bea masuk atas impor bahan baku untuk pembuatan komponen kendaraan bermotor republik indonesia
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa untuk mendorong pertumbuhan industri komponen kendaraan bermotor di dalam negeri, maka perlu memberikan keringanan bea masuk atas impor bahan baku untuk pembuatan komponen kendaraan bermotor;
  2. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pemberian fasilitas bea masuk dengan tetap memperhatikan kepentingan penerimaan negara, dipandang perlu mengganti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 345/KMK.01/1999 dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
  2. Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999;
  3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 440/KMK.05/1996 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Besarnya Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 569/KMK.01/1999;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KERINGAN BEA MASUK ATAS BAHAN BAKU UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

Atas impor bahan baku untuk pembuatan komponen kendaraan bermotor sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini, oleh industri komponen kendaraan bermotor diberikan keringanan bea masuk dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. Atas impor bahan baku untuk pembuatan komponen kendaraan bermotor diberikan keringanan bea masuk sehingga tarif akhir bea masuknya menjadi 5 % (lima persen).
  2. Dalam hal tarif bea masuk yang tercantum dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 5 % (lima persen) atau kurang, maka yang berlaku adalah tarif bea masuk dalam BTBMI.

Pasal 2

Permohonan untuk memperoleh keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilampiri dokumen sebagai berikut :

  1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  2. Surat Izin Usaha dari Departemen/Instansi terkait.
  3. Daftar jumlah, jenis, spesifikasi dan harga barang.

Pasal 3

(1) Permohonan untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diajukan oleh industri komponen kendaraan bermotor kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuknya, atas nama Menteri Keuangan memberikan Keputusan Keringanan Bea Masuk, dengan dilampiri daftar barang yang diberikan keringanan bea masuk serta penunjukan pelabuhan bongkar.
(3) Industri komponen kendaraan bermotor yang mendapatkan keringanan bea masuk wajib :
  1. Menyelenggarakan pembukuan pengimporan bahan baku komponen kendaraan bermotor untuk keperluan audit di bidang Kepabeanan.
  2. Menyimpan dan memelihara untuk sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak realisasi impor pada tempat usahanya, dokumen, catatan-catatan, dan pembukuan sehubungan dengan pemberian fasilitas keringanan bea masuk
  3. Menyampaikan laporan tentang realisasi impor

Pasal 4

Atas barang yang telah mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), apabila pada saat pengimporannya tidak memenuhi ketentuan tentang jumlah, jenis, spesifikasi barang yang tercantum dalam daftar barang dipungut bea masuk dan pungutan impor lainnya.

Pasal 5

(1)Atas barang yang telah mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk hanya dapat digunakan untuk kepentingan industri yang bersangkutan.
(2)

Penyalahgunaan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan batalnya fasilitas bea masuk yang diberikan atas barang tersebut sehingga bea masuk yang terhutang harus dibayar dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100 % (seratus persen) dari kekurangan bea masuk.

Pasal 6

(1)

Untuk pengamanan hak keuangan negara dan menjamin dipenuhinya ketentuan-ketentuan kepabeanan dan cukai yang berlaku, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan audit atas pembukuan, catatan, dan dokumen Pengusaha Industri dan Pengusaha Pengolah Limbah yang berkaitan dengan pemasukan, penggunaan, pengeluaran dan sediaan barang.

(2)

Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pengusaha Industri dan Pengusaha Pengolah Limbah bertanggung jawab atas pelunasan bea masuk dan cukai yang terutang dan sanksi administrasi berupa denda.

Pasal 7

Perusahaan yang telah memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk atas impor bahan baku untuk pembuatan komponen kendaraan bermotor berdasarkan ketentuan lama dan belum merealisir seluruh impornya dapat tetap menggunakan keputusan pemberian fasilitas pabean berdasarkan ketentuan lama hingga berakhirnya masa berlaku keputusan yang bersangkutan, dengan ketentuan tidak dapat diperpanjang dan atau diubah.

Pasal 8

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 345/KMK.01/1999 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 10

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2000.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan diJakarta
pada tanggal31 Maret 2000
MENTERI KEUANGAN

ttd

BAMBANG SUDIBYO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 140/KMK.03/2002

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan rasa keadilan dalam pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas kendaraan bermotor, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan…

Peraturan Bersama Menteri – 213/PMK.07/2010

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri…
All articles loaded
No more articles to load