Keputusan Menteri Keuangan – 983/KM.5/1999

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

983/KM.5/1999

TAGGAL PENERBITAN

28 May 1999

OBJEK

penyempurnaan keputusan nomor : 50/kmk.05/1996 tanggal 29 januari 1996 jo. nomor : 3484/km.5/1997 tanggal 17 nopember 1997 jo. nomor : 737/km.5/1999 tanggal 26 april 1999 tentang penetapan kawasan berikat dan pemberian persetujuan penyelenggara kawasan berikat (pkb) merangkap pengusaha di kawasan berikat (pdkb) kepada pt aiwa republik indonesia
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan PT Aiwa Indonesia Nomor : L/HR-Adm/264/V/99 tanggal 20 Mei 1999, yang diterima pada tanggal 24 Mei 1999, diperoleh kesimpulan bahwa permohonan penambahan jenis hasil produksi PT Aiwa Indonesia telah memenuhi persyaratan;
  2. bahwa berdasarkan huruf a di atas, dipandang perlu untuk menyempurnakan persetujuan PKB merangkap PDKB PT Aiwa Indonesia yang terdahulu;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3717);
  3. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 291/KMK.05/1997 jis Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 547/KMK.01/1997 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 292/KMK.01/1998;
  4. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-71/BC/1998 tanggal 11 Desember 1998 jo. Nomor KEP-05/BC/1999 tanggal 2 Februari 1999 jo Nomor KEP-17/BC/1999 tanggal 31 Maret 1999 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Keputusan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 50/KMK.05/1996 TANGGAL 29 JANUARI 1996 JO. NOMOR : 3484/KM.5/1997 TANGGAL 17 NOPEMBER 1997 JO. NOMOR : 737/KM.5/1999 TANGGAL 26 APRIL 1999 TENTANG PENETAPAN KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT AIWA INDONESIA YANG BERLOKASI DI JALAN RAYA SEGOG KM. 14,5, DESA BATUNUNGGAL, KECAMATAN CIBADAK, SUKABUMI, JAWA BARAT.

PERTAMA:Menyempurnakan pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 50/KMK.05/1996 tanggal 29 Januari 1996, menjadi sebagai berikut :

“Menunjuk dan menetapkan lokasi perusahaan industri PT Aiwa Indonesia sebagai Kawasan Berikat serta memberikan persetujuan PKB merangkap PDKB kepada :

a.Nama Perusahaan:PT Aiwa Indonesia
b.Alamat Kantor Perusahaan:Jalan Raya Segog Km. 14,5, Desa Batununggal, Kecamatan Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat
c.Nama Pemilik/Penanggung Jawab:Noboru Saigo
d.Alamat Pemilik/Penanggung Jawab:Jalan raya Segog Km. 14,5, Desa Batununggal, Kecamatan Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat
e.Nomor Pokok Wajib Pajak:1.071.169.5-405
f.Luas Lokasi Kawasan Berikat:77.661,52 M2
g.Jenis Hasil Produksi:Walkman, Radio Kaset/Cassette Deck Mechanism Assembly, Car Audio Set, CD Portable, Video CD Player, KIT dan Komponennya.
KEDUA:Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 3484/KM.5/1997 tanggal 17 Nopember 1997 Jo. Nomor : 737/KM.5/1999 tanggal 26 April 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi.
KETIGA:Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 50/KMK.05/1996 tanggal 29 Januari 1996, dengan catatan akan diadakan pembetulan seperlunya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Mei 1999
A.n MENTERI KEUANGAN,
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
u.b.
DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN

ttd

DRS. IRWAN RIDWAN

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 382/KMK.03/2002

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam hal pengenaan sanksi terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai, perlu menetapkan Keputusan…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 74/PJ.6/1999

Menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-38/PJ.6/1999 tanggal 14 Juni 1999 tentang Pembuatan Data Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK), dengan ini disampaikan bahwa…

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 167/PJ/2003

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan mendukung kelancaran tugas di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak…
All articles loaded
No more articles to load