Keputusan Menteri Keuangan – 992/KMK.04/1984

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

992/KMK.04/1984

TAGGAL PENERBITAN

29 August 1984

OBJEK

nilai kurs sebagai dasar penghitungan PPh pasal 21 untuk bulan oktober, november dan desember 1984
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa untuk keperluan penghitungan PPh Pasal 21, penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;
  2. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan keputusan tentang nilai kurs sebagai dasar penghitungan PPh Pasal 21 untuk triwulan keempat dari tahun pajak 1984;

Mengingat :

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 UNTUK BULAN OKTOBER, NOVEMBER DAN DESEMBER 1984.

Pasal 1

Nilai Kurs sebagai Dasar Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Oktober, November dan Desember 1984 adalah sebagai berikut :

1. Rp 1.059,- untuk US.$ 1,-
2. Rp 886,- untuk Aust. $. 1,-
3. Rp 49,- untuk A. Sch. 1,-
4. Rp 17,- untuk Belg. Fr. 1,-
5. Rp 807,- untuk Can. $. 1,-
6. Rp 97,- untuk Dkr. 1,-
7. Rp 350,- untuk D. M. 1,-
8. Rp 114,- untuk F. Fr. 1,-
9. Rp 136,- untuk Hk. $. 1,-
10. Rp 56,- untuk L. lt. 100,-
11. Rp 451,- untuk Mal. $ 1,-
12. Rp 310,- untuk N. Gld. 1,-
13. Rp 525,- untuk N. Z 1,-
14. Rp 121,- untuk N. Kr. 1,-
15. Rp 1.321,- untuk L. Stg. 1,-
16. Rp 492,- untuk Sin. $. 1,-
17. Rp 124,- untuk S. Kr. 1,-
18. Rp 424,- untuk Sw. Fr 1,-
19. Rp 436,- untuk Yen 100,-

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1984.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada Tanggal 29 September 1984
MENTERI KEUANGAN a. i.,

ttd

J. B. SUMARLIN

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Dirjen Pajak – PER 11/PJ/2016

Menimbang : Bahwa untuk memberikan keadilan dan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam menjalankan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak perlu menetapkan Peraturan…

Peraturan Dirjen Pajak – PER 17/PJ/2016

Menimbang : Bahwauntuk memberikan pelayanan dan kemudahan administrasi kepada Wajib Pajak dalam menggunakan haknya untuk mendapatkan Pengampunan Pajak serta sesuai dengan ketentuan Pasal 50A ayat…

Keputusan Presiden – 58 TAHUN 1985

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional masih diperlukan bantuan/pinjaman dari negara-negara lain maupun dari badan/lembaga keuangan internasional; bahwa instruksi Presiden Nomor 4 Tahun…