Keputusan Presiden – 15 TAHUN 1998

TIPE

Keputusan Presiden

NOMOR PERATURAN

15 TAHUN 1998

TAGGAL PENERBITAN

19 January 1998

OBJEK

penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu mbay
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa dalam upaya memacu dan meningkatkan kegiatan pembangunan serta dalam rangka lebih memberikan peluang kepada dunia usaha untuk berperan serta secara lebih luas di kawasan timur Indonesia khususnya Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, dipandang perlu menetapkan beberapa wilayah tertentu sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu yang berpusat di Kecamatan Aesesa;
  2. bahwa penetapan Kecamatan Aesesa sebagai Pusat Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Mengingat :

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1995;
  3. Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1998;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU MBAY.

Pasal 1

(1)

Daerah Tingkat II Kabupaten Ngada di wilayah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ditetapkan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu yang berpusat di Kecamatan Aesesa, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut KAPET Mbay.

(2)

KAPET Mbay sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi seluruh wilayah Daerah Tingkat II Kabupaten Ngada, yang batas-batasnya dituangkan dalam peta terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Kebijaksanaan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pembangunan KAPET Mbay ditetapkan oleh Tim Pengarah, yang susunannya terdiri dari :

Ketua :
Ketua Harian Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia.

Anggota :
– Para Anggota Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia.
– Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Pasal 3

(1)

Pelaksanaan pengelolaan KAPET Mbay dilakukan oleh Badan Pengelola KAPET Mbay, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Badan Pengelola.

(2)

Badan Pengelola bertugas mengendalikan dan mengawasi kegiatan pembangunan di wilayah KAPET Mbay berdasarkan Rencana Induk Pengembangan yang ditetapkan oleh Tim Pengarah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah.

(3)

Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Badan Pengelola menyelenggarakan fungsi :

  1. melaksanakan Rencana Induk Pengembangan KAPET Mbay yang ditetapkan oleh Tim Pengarah;
  2. mengembangkan dan mengendalikan pembangunan industri, perdagangan dan jasa di wilayah KAPET Mbay termasuk pengembangan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya;
  3. memberikan dan mengendalikan perijinan usaha berdasarkan pelimpahan wewenang dari instansi terkait dalam rangka pelayanan satu atap.
(4)

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pengelola bertanggung jawab kepada Presiden melalui Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

(1)

Kepada Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam KAPET Mbay diberikan perlakuan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1998.

(2)

Selain perlakuan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam KAPET Mbay diberikan juga perlakuan perpajakan berupa tidak dipungutnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, atas :

  1. Pembelian dalam negeri dan/atau impor barang modal dan peralatan lain oleh pengusaha di KAPET Mbay, yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi;
  2. Impor Barang Kena Pajak oleh pengusaha di KAPET Mbay, untuk diolah lebih lanjut;
  3. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh pengusaha di luar KAPET Mbay kepada pengusaha di KAPET Mbay, untuk diolah lebih lanjut;
  4. Penyerahan Barang Kena Pajak untuk diolah lebih lanjut, antar pengusaha di KAPET Mbay atau oleh pengusaha di KAPET lain kepada pengusaha di KAPET Mbay;
  5. Penyerahan Barang Kena Pajak untuk diolah lebih lanjut, oleh pengusaha di KAPET Mbay kepada pengusaha di Kawasan Berikat atau oleh pengusaha di KAPET Mbay kepada pengusaha daerah pabean lainnya, dan hasil pekerjaan tersebut diserahkan kembali kepada pengusaha di KAPET Mbay;
  6. Penyerahan Jasa Kena Pajak oleh pengusaha di luar KAPET Mbay kepada atau antar pengusaha di KAPET Mbay, sepanjang Jasa Kena Pajak tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan di KAPET Mbay;
  7. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean maupun dari dalam daerah pabean oleh pengusaha di KAPET Mbay, sepanjang Barang Kena Pajak tidak berwujud tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan di KAPET Mbay;
  8. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean oleh pengusaha di KAPET Mbay, sepanjang Jasa Kena Pajak tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan di KAPET Mbay.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Ketua Badan Pengelola setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Pengarah.

Pasal 6

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Badan Pengelola dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 19 Januari 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

SOEHARTO Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Januari 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 23

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Menteri Keuangan – 224/PMK.07/2010

Menimbang: bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2009 telah ditetapkan perkiraan alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian provinsi dan kabupaten/kota Tahun Anggaran 2010…

Peraturan Pemerintah – 42 TAHUN 2005

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.21/1985

Dengan diberlakukannya Undang-undang Pajak Penghasilan 1984, maka Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 tidak berlaku lagi, tetapi Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 masih tetap berlaku hingga sekarang. Bersama…
All articles loaded
No more articles to load