Peraturan Daerah – 19 TAHUN 2006

Menimbang :

1. bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja adalah sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat yang sangat penting untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi melalui mekanisme Upah Minimum;
2. bahwa kondisi perekonomian saat ini dipandang cukup memungkinkan untuk mewujudkan penetapan upah yang lebih realitis sesuai dengan kondisi Daerah dan kemampuan perusahaan secara sektoral, sehingga perlu ditetapkan Upah Minimum Provinsi untuk pemenuhan kebutuhan hidup layak;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi di Nusa Tenggara Barat.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingakat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.226/MEN/2000 tentang perubahan pasal 1,pasal 3, pasal 4, pasal 8, pasal 11, pasal 20, dan pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Hidup Layak (KHL).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI DI NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal 1

Pasal 2

Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Pasal 4

Dengan ditetapkan Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Nomor 23A Tahun 2005 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi di Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 Nomor 23A) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 12 Desember 2006
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

H. JALU SERINATA

Diundangkan di Mataram
Pada tanggal 15 Desember 2006
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

NANANG SAMODRA KA.

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2006 NOMOR 68