Menimbang :
- bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peranserta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi barang dan jasa melalui mekanisme penetapan upah minimum;
- bahwa kondisi perekonomian pada saat ini belum mendukung untuk mewujudkan penetapan yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan yang mengacu kepada pemenuhan kebutuhan hidup layak;
- bahwa dengan memperhatikan perkembangan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, maka dipandang perlu untuk segera menyesuaikan upah minimum;
- bahwa sesuai usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi Bali, telah disepakati adanya penyesuaian upah minimum Provinsi Bali untuk tahun 2006;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi;
Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI.
Pasal 1
Menetapkan Upah Minimum Provinsi sebesar Rp. 510.000 (Lima ratus sepuluh ribu rupiah) per bulan bagi pekerja lajang dengan masa kerja 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun termasuk pekerja yang masih dalam masa percobaan.
Pasal 2
Upah Minimum adalah upah bulanan yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.
Pasal 3
Besarnya upah pekerja yang memiliki masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun agar dirundingkan secara musyawarah oleh pengusaha dengan pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau Pekerja/Buruh dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan dan peningkatan biaya hidup secara umum.
Pasal 4
Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Ketetapan Upah Minimum yang ditetapkan dalam Peraturan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut.
Pasal 5
Pengusaha yang tidak mampu melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum.
Pasal 6
Bagi Kabupaten/Kota yang belum mengusulkan penetapan upah minimum maka berlaku Upah Minimum Provinsi.
Pasal 7
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2004 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 8
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2006.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.
Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 27 Oktober 2005
GUBERNUR BALI
ttd.
DEWA BERATHA
Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 27 Oktober 2005
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI
ttd.
I NYOMAN YASA
BERITA DAERAH BALI TAHUN 2005 NOMOR 32