Peraturan Daerah – 34 TAHUN 2010

TIPE

Peraturan Daerah

NOMOR PERATURAN

34 TAHUN 2010

TAGGAL PENERBITAN

10 February 2010

OBJEK

pemberian biaya operasional penyampaian sppt pbb dan pengadministrasian struk sppt pbb
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 159 Tahun 2002, telah ditetapkan Biaya OperasionalPenyampaian SPPT PBB dan Pengoperasian Payment On Line System Pajak Bumi dan Bangunandi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  2. bahwa dengan telah dilakukannya perubahan kelembagaan dan struktur organisasi yang mengaturmasalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Dinas Pendapatan Daerah kepada Badan PengelolaKeuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang OrganisasiPerangkat Daerah, maka keberadaan Keputusan Gubernur Nomor 159 Tahun 2002 perlu disempurnakan;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangkatertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentangPemberian Biaya Operasional Penyampaian SPPT PBB dan Pengadministrasian Struk SPPTPBB;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakartasebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  12. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan PeraturanGubernur Nomor 174 Tahun 2009;
  13. Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Koordinasi Pemungutan PajakBumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL PENYAMPAIAN SPPT PBB DAN PENGADMINISTRASIAN STRUK SPPT PBB.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

  1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara PemerintahanDaerah.
  3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  4. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola KeuanganDaerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  5. Kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  6. Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi adalah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi KepulauanSeribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  7. Walikota/Bupati adalah Walikota/Bupati Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta.
  8. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  9. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah Surat yang digunakanuntuk memberitahukan besarnya PBB terutang kepada Wajib Pajak.
  11. Tanda Bukti Penerimaan SPPT yang selanjutnya disebut Struk PBB adalah Tanda Bukti bahwa SPPT PBBtelah diterima oleh Wajib Pajak.

BAB II
PEMUNGUTAN PBB DAN PENYAMPAIAN SPPT PBB

Pasal 2

(1)Dalam proses pemungutan PBB kepada Wajib Pajak dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

  1. penyampaian SPPT PBB kepada Wajib Pajak;
  2. pengadministrasian Struk SPPT PBB yang telah disampaikan kepada Wajib Pajak; dan
  3. penyampaian kembali sisa SPPT PBB yang belum dapat disampaikan.
(2)Kegiatan penyampaian SPPT PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

  1. memilah-milah SPPT PBB menurut Rukun Tetangga (RT)/Blok;
  2. memasukkan SPPT PBB beserta kelengkapannya ke dalam amplop;
  3. menyampaikan SPPT PBB kepada Wajib Pajak;
  4. menerima Struk tanda terima SPPT PBB yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak; dan
  5. melaporkan penyampaian SPPT PBB.

Pasal 3

(1)Apabila kegiatan penyampaian SPPT PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) telahdilaksanakan, maka Tim kelurahan selanjutnya melakukan kegiatan sebagai berikut:

  1. menghimpun Struk SPPT PBB per RT/per Blok;
  2. menyampaikan Struk yang diterima dan Wajib Pajak ke KPP Pratama setempat; dan
  3. melaporkan penyampaian Struk SPPT PBB kepada Tim Kecamatan.
(2)Berdasarkan laporan dan Tim Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Tim Kecamatanselanjutnya melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

  1. mengadministrasikan Struk SPPT PBB dan masing-masing Kelurahan;
  2. memantau perkembangan penyampaian SPPT PBB dan pengadministrasian Struk SPPT PBByang disampaikan Tim Kelurahan;
  3. menghimpun laporan penyampaian SPPT PBB pengadministrasian Struk SPPT PBB dari masing-masing Tim Kelurahan; dan
  4. melaporkan hasil penyampaian SPPT PBB dan pengadministrasian Struk SPPT PBB dan TimKelurahan kepada Tim Kota/Kabupaten Administrasi.

Pasal 4

(1)Berdasarkan laporan dari Tim Kecamatan, maka Tim Kota/Kabupaten Administrasi selanjutnyamelaksanakan kegiatan sebagai berikut:

  1. memantau perkembangan penyampaian SPPT PBB dan pengadministrasian Struk SPPT PBBdari Tim Kelurahan maupun Tim Kecamatan;
  2. menerima laporan penyampaian SPPT PBB dan pengadministrasian Struk SPPT PBB danmasing-masing Tim Kecamatan;
  3. membuat daftar penyampaian SPPT PBB dan pengadministrasian Struk SPPT PBB dan masing-masing Kelurahan dan Kecamatan; dan
  4. melaporkan hasil pemantauan dan perkembangan penyampaian SPPT PBB danpengadministrasian Struk SPPT PBB kepada Tim Provinsi melalui Badan Pengelola KeuanganDaerah.
(2)Terhadap laporan yang disampaikan oleh Tim Kota/kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1), selanjutnya Tim Provinsi melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

  1. menghimpun dan menerima laporan penyampaian SPPT PBB dan pengadministrasian StrukSPPT PBB dan Tim Kota/Kabupaten Administrasi;
  2. memantau perkembangan penyampaian SPPT PBB dan pengadministrasian Struk SPPT PBB danTim Kelurahan, Tim Kecamatan maupun Tim Kota/Kabupaten Administrasi; dan
  3. melaporkan hasil penyampaian SPPT PBB dan pengadministrasian Struk SPPT PBB kepadaGubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
BIAYA OPERASIONAL

Pasal 5

(1)Untuk kegiatan penyampaian SPPT PBB dan pengadministrasian StrukPBB sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 huruf a dan huruf b diberikan biaya operasional.
(2)Biaya operasional Tim Penyampaian SPPT PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setinggi-tingginyasebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per orang per hari, yang dibayarkan pada akhir tugaspenyampaian SPPT PBB.
(3)Biaya operasional untuk pengadministrasian Struk SPPT PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan dengan besaran sebagai berikut:

  1. Tim Kelurahan sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah) per struk, untuk pengadministrasian SPPTPBB yang disampaikan;
  2. Tim Kecamatan sebesar Rp150,- (seratus lima puluh rupiah) per struk, untuk pengadministrasian StrukSPPT PBB yang disampaikan;
  3. Tim Kota/Kabupaten Administrasi sebesar Rp100,- (seratus rupiah) per struk, untukpengadministrasian Struk SPPT PBB yang disampaikan di wilayahnya; dan
  4. Tim Provinsi sebesar Rp50,- (lima puluh rupiah) per struk, untuk pengadministrasian Struk SPPTPBB dan masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi.

BAB IV
PENGENDALIAN

Pasal 6

(1)Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Kepala BPKD.
(2)Dalam melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPKD melakukankegiatan antara lain:

  1. rapat koordinasi dengan Tim Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi secara berkala; dan
  2. melakukan monitoring ke lapangan terkait dengan penyampaian SPPT PBB dan pengadministrasianStruk SPPT PBB.
(3)Hasil kegiatan pengendalian yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepadaGubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang diperlukan untuk pemberian biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 159 Tahun 2002 tentang Penetapan Biaya Operasional Penyampaian SPPT PBB dan Pengoperasian Payment On-Line System Pajak Bumi dan Bangunan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2010
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2010
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 40

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 73/KM.1/2011

Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas…

Peraturan Menteri Keuangan – 150/PMK.08/2016

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan…
All articles loaded
No more articles to load