Hubungi sales Log in
Menu Icon
KAP: -
KJS: -
Periode: -
Untuk jenis pajak/periode lain, klik di sini
Resources / Regulation / Peraturan Daerah

Peraturan Daerah – 78 TAHUN 2007

OnlinePajak
By
Published on June 6, 2019

Menimbang :

  1. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 131 Tahun2000, dan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24 Tahun 2001 telahditetapkan Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Petunjuk TeknisPemungutan Retribusi Terminal Angkutan Jalan;
  2. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta Nomor 126 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah, perludilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Gubernur Nomor 131 Tahun 2000 dan KeputusanGubernur Nomor 24 Tahun 2001 sebagaimana tersebut pada huruf a;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untukmenerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan peningkatan pelayanan dalam rangka pemungutanretribusi daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis PemungutanRetribusi Daerah Pelayanan Perhubungan.

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
  2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah khusus Ibukota NegaraRepublik Indonesia Jakarta;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahsebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara PemungutanRetribusi Daerah;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Cara Pemeriksaan di BidangRetribusi Daerah;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur AdministrasiPajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
  14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja PerangkatDaerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungaidan Danau, serta Penyeberangan di Provinsi DKI Jakarta;
  17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah;
  18. Keputusan Gubernur Nomor 79 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas PerhubunganProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  19. Keputusan Gubernur Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UnitPelaksana Teknis di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  20. Keputusan Gubernur Nomor 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah denganPeraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2007;
  21. Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2005 Pengadaan dan Pengendalian Benda-Benda Berhargasebagai sarana Pemungutan Retribusi Daerah;
  22. Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan RetribusiDaerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PELAYANAN PERHUBUNGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

  1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  3. Badan Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta;
  4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta;
  6. Dinas Perhubungan Daerah adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  7. Kepala Dinas Perhubungan Daerah adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta;
  8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, UPTTerminal Angkutan Jalan, UPT Pelabuhan Penyeberangan, UPT Pelabuhan Laut, UPT Bis Sekolah, UPTPerparkiran pada Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  9. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta;
  10. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta;
  11. Kepala Biro Keuangan adalah Kepala Biro Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta;
  12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah adalah Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta;
  13. Sistem Informasi Pemungutan Retribusi Daerah adalah sistem yang menghubungkan kegiatanpemungutan retribusi daerah antara Dinas Perhubungan dengan sistem informasi Dinas PendapatanDaerah;
  14. Bendahara Penerimaan adalah setiap orang yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan,menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perhubungan;
  15. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah setiap orang yang ditunjuk menyimpan, menyetorkan,menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perhubungan;
  16. Retribusi Daerah Pelayanan Perhubungan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerahsebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ataudiberikan oleh Dinas Perhubungan untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
  17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undanganretribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotongretribusi tertentu;
  18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyekretribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepadaWajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
  19. Penghitungan Retribusi Daerah adalah rincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh WajibRetribusi (WR), baik pokok Retribusi, bunga, tambahan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaranRetribusi, maupun sanksi administrasi;
  20. Surat Ketetapan Restribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yangmenentukan besarnya retribusi daerah terutang yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubunganberdasarkan permohonan yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
  21. Surat Ketetapan Restribusi Daerah Jabatan yang selanjutnya disingkat SKRD Jabatan adalah suratketetapan retribusi daerah terutang yang diterbitkan karena jabatan oleh Kepala Dinas Perhubunganapabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Wajib Retribusi tidak mengajukan permohonanpelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  22. Surat Ketetapan Restribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRD Tambahan adalahsurat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang yang diterbitkan oleh KepalaDinas Perhubungan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yangsemula belum terungkap;
  23. Piutang Retribusi Daerah adalah retribusi yang tidak dilunasi oleh Wajib Retribusi sampai batas waktubayar dan merupakan tagihan kepada Wajib Retribusi berupa pokok retribusi beserta sanksiadministrasi baik berupa bunga, dan/atau denda yang harus dilunasi oleh Wajib Retribusi yangtercantum dalam SKRD Tambahan, SKRD Jabatan, dan SKRD sebagai akibat pemberian jasa/pelayanan yang sudah diberikan oleh Pemerintah Daerah;
  24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukantagihan retribusi terutang dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
  25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapanyang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besardari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
  26. Dokumen lain yang dipersamakan yang selanjutnya disebut dokumen yang dipersamakan adalahbenda berharga berupa karcis atau sarana khusus yang diolah dengan menggunakan perangkatelektronik, kartu langganan, kuitansi, dan sejenisnya yang mempunyai nilai nominal sesuai dengantarif menurut peraturan daerah yang berlaku dan berfungsi sama dengan ketetapan;
  27. Surat Tanda Setor Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STSRD adalah surat yang digunakanoleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu untuk menyetorkan hasil pungutanRetribusi kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah;
  28. Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPARD adalah surat yangdigunakan untuk membayar retribusi secara angsuran yang diterbitkan oleh Kepala DinasPerhubungan sesuai Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Secara Angsuran;
  29. Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah adalah suratkeputusan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan yang memuat persetujuan ataupenolakan permohonan pembayaran secara angsuran yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
  30. Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkatSPKPARD adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Wajib Retribusi yang menyatakan kesanggupanpembayaran retribusi daerah Secara Angsuran;
  31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusidaerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undanganRetribusi daerah.

BAB II
JENIS PELAYANAN DAN SARANA PEMUNGUTAN

Pasal 2

(1) Jenis Pelayanan Perhubungan terdiri dari:

  1. pengujian kendaraan bermotor;
  2. pemakaian terminal penumpang mobil bus dan terminal mobil barang;
  3. pemakaian fasilitas lainnya di terminal penumpang mobil bus;
  4. pemakaian fasilitas terminal mobil barang;
  5. pemakaian pangkalan taxi;
  6. pemakaian fasilitas untuk kendaraan antar jemput dalam areal terminal;
  7. pemakaian pangkalan mobil barang;
  8. pemakaian pangkalan kajen IV;
  9. pemakaian mobil derek;
  10. pemakaian pul kendaraan;
  11. pemakaian tempat pencucian kendaraan bermotor;
  12. jasa kepelabuhanan, kenavigasian dan perkapalan;
  13. jasa pelayanan perhubungan udara;
  14. jasa pelayanan angkutan jalan rel;
  15. jasa pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
  16. izin usaha angkutan;
  17. izin trayek angkutan;
  18. izin operasi angkutan;
  19. izin pengusahaan jasa titipan;
  20. perizinan jasa telekomunikasi
  21. perizinan jasa multimedia;
  22. perizinan jasa penunjang penyelenggaraan telekomikasi;
  23. perizinan perhubungan laut;
  24. penerbitan rekomendasi perhubungan laut;
  25. penetapan daerah lingkungan kerja dan lingkungan kepentingan pelabuhan;
  26. perizinan perhubungan udara;
  27. perizinan angkutan jalan rel
  28. perizinan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
(2) Pelayanan Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e,huruf h, huruf k, huruf m, huruf n, dan huruf p sampai dengan huruf bb dipungut retribusi denganmenggunakan sarana pemungutan berupa:

  1. SKRD;
  2. SKRD Jabatan;
  3. SKFRD Tambahan.
(3) Pelayanan Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf d, huruf f,huruf g, huruf j, dan huruf l, dipungut retribusi dengan menggunakan sarana pemungutan berupakarcis atau sarana khusus yang diolah dengan menggunakan perangkat elektronik/cetakan (prin out)komputer.
(4) Pelayanan Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i dan huruf o dipungutretribusi dengan menggunakan sarana pemungutan berupa SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahandan/atau berupa karcis atau sarana khusus yang diolah dengan menggunakan perangkat elektronik/cetakan (prin out) komputer.
(5) Pelayanan Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf p pemungutan retribusinya dilakukan terhadap izin usaha baru.
(6) Terhadap Pelayanan Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang pelayanannyabelum diatur dalam peraturan Gubernur ini dan belum dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, tetapitarif retribusinya sudah ditetapkan, pemungutan retribusinya ditangguhkan sampai memiliki dasarhukum dan kewenangan yang pasti.

BAB III
PENGADAAN, PENGESAHAN DAN PENDISTRIBUSIAN
SARANA PEMUNGUTAN

Pasal 3

(1) Rencana kebutuhan sarana pemungutan berupa SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan dan STRD dariSubdis, dan UPT disampaikan oleh Dinas Perhubungan kepada Dinas Pendapatan Daerah.
(2) Pengadaan sarana pemungutan retribusi daerah berupa SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan danSTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
(3) Penggunaan sarana pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah setelahdilegalisasi oleh Dinas Pendapatan Daerah.
(4) Dinas Pendapatan Daerah selanjutnya mendistribusikan sarana pemungutan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) berdasarkan permohonan kebutuhan Dinas Perhubungan.

Pasal 4

(1) Rencana kebutuhan dokumen yang dipersamakan berupa karcis atau sarana khusus dan yang diolahdengan menggunakan perangkat elektronik dari Subdis dan UPT disampaikan oleh Dinas Perhubungankepada Dinas Pendapatan Daerah.
(2) Pengadaan dokumen yang dipersamakan berupa karcis atau sarana khusus dan yang diolah denganmenggunakan perangkat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DinasPerhubungan.
(3) Penggunaan dokumen yang dipersamakan berupa karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dinyatakan sah setelah dilegalisasi oleh Dinas Pendapatan Daerah.
(4) Penggunaan dokumen yang dipersamakan dengan menggunakan perangkat elektronik berupa cetakan(print out) komputer dinyatakan sah dengan syarat memenuhi:

  1. nama Dinas Perhubungan;
  2. nilai nominal;
  3. nomor urut tanggal transaksi dan/atau peraturan daerah.
(5) Pendistribusian dokumen yang dipersamakan berupa karcis an cetakan (print out) komputerdilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

BAB V
PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 5

(1) Dinas Perhubungan dan UPT Dinas Perhubungan wajib melakukan pendataan terhadap obyek dansubyek retribusi sebagai data awal yang disusun dalam bentuk data induk.
(2) Data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendaftaran pelayanan WajibRetribusi dan/atau hasil pandataan lapangan.
(3) UPT Dinas Perhubungan wajib menyampaikan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)kepada Dinas Perhubungan secara periodik setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(4) Berdasarkan hasil pendataan obyek dan subyek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnyaditetapkan potensi penerimaan retribusi Dinas Perhubungan.

Pasal 6

(1) Data induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) wajib dilakukan pemutakhiran data secaraperiodik setiap tahun.
(2) Hasil pemutakhiran data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh DinasPerhubungan kepada Dinas Pendapatan Daerah paling lambat akhir semester 1 (satu) tahunberikutnya.
(3) Hasil pemutakhiran data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasarperhitungan rencana penerimaan retribusi Dinas Perhubungan.

Bagian Kedua
Penetapan

Pasal 7

Penetapan besarnya Retribusi dengan menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara sebagai berikut:

  1. Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubunganuntuk mendapatkan jasa pelayanan perhubungan.
  2. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, petugas Dinas Perhubunganselanjutnya melakukan perhitungan besarnya retribusi daerah terutang menurut tarif sebagaimanadiatur dalam Peraturan Daerah dan dituangkan dalam nota perhitungan.
  3. Nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, diajukan kepada Kepala Dinas Perhubunganatau pejabat yang ditunjuk untuk mendapat persetujuan.
  4. Berdasar nota perhitungan yang telah disetujui Kepala Dinas Perhubungan atau pejabat yang ditunjuksebagaimana dimaksud pada huruf c, Dinas Perhubungan atau UPT selanjutnya menerbitkan SKRD.

Pasal 8

(1) SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri dari 5 (lima) rangkap dengan rinciansebagai berikut:

  1. Lembar ke-1 (putih), ke-2 (kuning), ke-3 (merah) dan ke-4 (hijau) disampaikan kepada WajibRetribusi sebagai alat untuk membayar retribusi.
  2. Lembar ke-5 (biru) sebagai pertinggal pada Dinas Perhubungan untuk alat kendalipembayaran.
(2) Jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang yang tertera pada SKRD sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 huruf d adalah 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal diterbitkan SKRD.
(3) Apabila jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur makapembayaran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya

Pasal 9

Penetapan besarnya retribusi dengan menggunakan SKRD Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara sebagai berikut:

  1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata Wajib Retribusi tidak menyampaikan permohonanjasa pelayanan.
  2. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, petugas Dinas Perhubunganmelakukan perhitungan besarnya retribusi yang seharusnya dibayar.
  3. Perhitungan besarnya retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada huruf b ditambah sanksiadministrasi berupa denda sebesar 100% (seratur persen) dari jumlah pokok retribusi terutang.
  4. Perhitungan dan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam notaperhitungan.
  5. Nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf d harus diajukan kepada kepala DinasPerhubungan atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapat persetujuan.
  6. Berdasarkan nota perhitungan yang telah disetujui sebagaimana pada huruf e Kepala DinasPerhubungan atau pejabat yang ditunjuk selanjutnya menerbitkan SKRD Jabatan.

Pasal 10

(1) SKRD Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f terdiri dari 5 (lima) rangkap, denganrincian sebagai berikut :

  1. Lembar ke-1 (putih), ke-2 (kuning), ke-3 (merah) dan ke-4 (hijau) disampaikan kepadaWajib Retribusi sebagai alat untuk membayar retribusi.
  2. Lembar ke-5 (biru) sebagai pertinggal pada Dinas Perhubungan untuk alat kendalipembayaran.
(2) Jatuh tempo pembayaran retribusi terutang yang tertera pada SKRD Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f adalah 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal diterbitkan SKRD Jabatan.
(3) Apabila jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur makapembayaran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 11

Penetapan besarnya retribusi dengan menggunakan SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara sebagai berikut :

  1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belumterungkap yang menyebabkan retribusi terutang menjadi lebih besar dan yang ditetapkan semula.
  2. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a petugas Dinas Perhubunganmelakukan perhitungan besarnya retribusi atas data baru dan/atau data yang semula belumterungkap.
  3. Perhitungan besarnya retribusi terutang ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 50%(lima puluh persen) dari jumlah pokok retribusi terutang.
  4. Perhitungan dan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam notaperhitungan.
  5. Nota Perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf d harus diajukan kepada Kepala DinasPerhubungan atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapat persetujuan.
  6. Berdasarkan nota perhitungan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf e Kepala DinasPerhubungan atau pejabat yang ditunjuk selanjutnya menerbitkan SKRD Tambahan.

Pasal 12

(1) SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f terdiri dari 5 (lima) rangkap, denganrincian sebagai berikut :

  1. Lembar ke-1 (putih), ke-2 (kuning), ke-3 (merah) dan ke-4 (hijau) disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar retribusi.
  2. Lembar ke-5 (biru) sebagai pertinggal pada Dinas Perhubungan sebagai alat kendalipembayaran.
(2) Jatuh tempo pembayaran retribusi terutang yang tertera pada SKRD Tambahan sebagaimanadimaksud Pasal 11 huruf f adalah 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal diterbitkan SKRDTambahan.
(3) Apabila jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur makapembayaran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 13

Penetapan besarnya retribusi dengan menggunakan karcis atau cetakan (print out) komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan dengan cara sebagai berikut :

  1. Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan atau Kepala UPT untuk mendapatkan persetujuan.
  2. Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, berlaku khusus untuk rombongan.
  3. Berdasarkan permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b, selanjutnya diajukankepada Kepala Dinas Perhubungan atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapat persetujuan.
  4. Terhadap persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Dinas Perhubungan menyerahkan karcis.
  5. Nilai nominal yang tertera pada karcis berfungsi sama dengan ketetapan.

Bagian Ketiga
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 14

(1) Pembayaran retribusi dengan menggunakan SKRD/SKRD Jabatan/ SKRD Tambahan dilakukan padaKantor Perbendaharaan dan Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
(2) Jasa pelayanan diberikan stelah Wajib Retribusi memperlihatkan SKRD/SKRD Jabatan/ SKRDTambahan yang telah dibayar lunas dan telah divalidasi oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas daerah.
(3) Tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur tersendiri denganKeputusan Gubernur.
(4) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan pada tempat lain yang ditunjuk maka jasa pelayanandiberikan setelah Wajib Retribusi memperlihatkan SKRD/SKRD Jabatan/ SKRD Tambahan yang telahdibayar lunas dan telah divalidasi oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah.

Pasal 15

(1) Penyetoran hasil penerimaan retribusi dengan menggunakan karcis atau sarana khusus yang diolahdengan menggunakan perangkat elektronik dilakukan oleh bendahara penerimaan/bendaharapenerimaan pembantu paling lambat 1×24 jam sejak saat diterimanya uang retribusi dari WajibRetribusi secara bruto kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah.
(2) Penyetoran hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan sarana pemungutan berupa STSRD dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian sebagai berikut :

  1. Lembar ke-1 (putih) untuk Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.
  2. Lembar ke-2 (kuning) untuk Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah.
  3. Lembar ke-3 (merah) untuk Biro Keuangan.
(3) Khusus untuk penyetoran penerimaan retribusi yang berasal dari Kabupaten Administrasi KepulauanSeribu, dengan pertimbangan letak geografisnya dapat dilakukan paling lama 2 x 24 jam terhitung sejak saat diterimanya uang retribusi dari Wajib Retribusi.
(4) Khusus dalam hal penerimaan retribusi yang diterima di luar jam kerja dan/atau hari libur, penyetorandapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

BAB V
PENAGIHAN

Pasal 16

(1) Dinas Perhubungan dan UPT wajib :

  1. menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempopembayaran yang tercantum dalam SKRD;
  2. menyampaikan surat peringatan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempopembayaran yang tercantum dalam SKRD Jabatan/ SKRD Tambahan, apabila Wajib Retribusitidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi terutang;
  3. menyampaikan surat teguran paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran,apabila Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi terutang setelahdisampaikan surat peringatan.
(2) Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal suratteguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan.

Pasal 17

(1) Penerbitan surat peringatan dan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf bdan c dengan rincian sebagai berikut :

  1. Lembar ke-1 (putih) untuk Wajib Retribusi.
  2. Lembar ke-2 (kuning) untuk Dinas Perhubungan.
  3. Lembar ke-3 (merah) untuk Dinas Pendapatan Daerah.
(2) Apabila berdasarkan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, hutangretribusi belum dibayar, maka dalam tempo paling lama 7 (tujuh) hari Dinas Perhubungan wajibmenerbitkan STRD.
(3) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perhitungan jumlah pokok retribusi terutangditambah dengan sanksi bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dan/atau denda yang harusdibayar lunas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan STRD.
(4) Apabila Wajib Retribusi tidak melunasi retribusi terutang sampai dengan batas waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (3) maka wajib retribusi dinyatakan telah merugikan keuangan daerah dan akandiproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 18

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa, dilakukan setelah melampaui jangka waktu3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukantindak pidana di bidang retribusi.
(2) Saat terutangnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan terhitung sejak STRDditerbitkan.
(3) Terhadap retribusi yang tidak tertagih, Kepala Dinas Perhubungan wajib membuat pertanggungjawaban terhadap piutang retribusi yang tidak tertagih, sehingga mengakibatkan kadaluwarsapenagihan.
(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :

  1. kronologis yang memuat pelaksanaan pemungutan piutang retribusi sebagaimana dimaksudpada ayat (3);
  2. daftar umur piutang retribusi;
  3. surat keterangan yang menyangkut keberadaan Wajib Retribusi;
  4. keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya kadaluwarsapenagihan.
(5) Penetapan kadaluwarsa penagihan oleh Kepala Dinas Perhubungan di bahas bersama instansi terkaitdan dituangkan dalam Berita Acara.
(6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai usulan Dinas Perhubungankepada Gubernur untuk penghapusan piutang Retribusi.
(7) Tata Cara penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan diatur denganperaturan Gubernur.

BAB VII
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu
Pembetulan

Pasal 19

(1) SKRD/ SKRD Jabatan/ SKRD Tambahan yang terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitungdapat dilakukan pembetulan.
(2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas dasar permohonan atau tanpaadanya permohonan dari Wajib Retribusi.
(3) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Kepala DinasPerhubungan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan STRD dengan memberikan alasan yang jelas.
(4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan didasarkan atas hasil rapat internal yang dituangkan dalam berita acara pembetulan.
(5) Berdasarkan berita acara pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala DinasPerhubungan membuat Surat Keputusan Pembetulan dan menerbitkan SKRD/SKRD Jabatan/SKPDTambahan/STRD sebagai pengganti yang salah tulis dan/atau salah hitung.
(6) Terhadap lembar SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD yang salah tulis dan/atau salah hitungsebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat sebagai pengurangan atas persediaan saranapemungutan yang masih ada.

Bagian Kedua
Pembatalan

Pasal 20

(1) Pembatalan SKRD dapat dilakukan apabila telah melampaui jatuh tempo pembayaran dan sepanjangbelum diberikan pelayanan.
(2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan atau tanpapermohonan dari Wajib Retribusi, didahului dengan rapaBerita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar penerbitan surat keputusanPembatalan SKRD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan.t internal Dinas Perhubungan yang hasilnyadituangkan dalam berita acara rapat.
(3) SKRD yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat sebagai pengurangan ataspersediaan sarana pemungutan yang masih ada.

Bagian Ketiga
Pengurangan Ketetapan

Pasal 21

(1) Kepala Dinas Perhubungan dapat memberikan pengurangan ketetapan retribusi akibat adanyakesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dengan atau tanpa permohonan dan Wajib Retribusi.
(2) Pengurangan ketetapan retribusi akibat adanya kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dengan atautanpa permohonan dan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan rapatinternal Dinas Perhubungan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara rapat.
(3) Berita acara hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar diterbitkannya SuratKeputusan Pengurangan Ketetapan retribusi akibat adanya kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitungdengan atau tanpa permohonan dari Wajib Retribusi dan ditandatangani oleh Kepala DinasPerhubungan.

Bagian Keempat
Penghapusan atau Pengurangan
Sanksi Administrasi

Pasal 22

(1) Terhadap SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan yang terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasiberupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2) Terhadap sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penagihannya dilakukan dengan menggunakan STRD yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan.
(3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasiberupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal sanksi tersebut dikenakankarena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
(4) Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat(3) didahului dengan rapat internal Dinas Perhubungan yang dituangkan dalam berita acara rapat.
(5) Berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dasar penerbitan SuratKeputusan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan.
(6) Dalam hal isi Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berupa pengurangan, KepalaDinas Perhubungan selanjutnya menerbitkan STRD baru.
(7) STRD yang telah diganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat sebagai pengurangan ataspersediaan sarana pemungutan yang masih ada.

BAB VIII
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

(1) Dinas Perhubungan membukukan semua SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD karcisdan cetakan (print out) komputer menurut golongan, jenis dan ruang lingkup retribusi.
(2) SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan denganmemuat paling kurang :

  1. nama dan alamat obyek dan subyek retribusi;
  2. nomor dan tanggal SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan;
  3. tanggal jatuh tempo;
  4. besarnya ketetapan pokok retribusi dan sanksi administrasi;
  5. jenis retribusi;
  6. jumlah pembayaran.
(3) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dengan memuat paling kurang :

  1. tanggal penerbitan STRD;
  2. Nomor STRD;
  3. alamat obyek dan subyek retribusi;
  4. besarnya pokok retribusi yang terhutang dan sanksi administrasi.
(4) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dengan memuat paling kurang :

  1. jenis, nomor seri;
  2. tanggal pengambilan dari dipenda;
  3. tangal penggunaan;
  4. jumlah yang digunakan berdasarkan jenis, dan nomor seri;
  5. nilai nominal.
(5) Sarana khusus yang diolah dengan menggunakan perangkat elektronik cetakan (print out) komputersebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling kurang :

  1. nama Dinas Perhubungan;
  2. nilai nominal;
  3. nomor dan tanggal/tahun Perda Retribusi Daerah;
  4. jenis retribusi.

Pasal 24

(1) Dinas Perhubungan melaporkan paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepadaGubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan tembusan kepada Badan PengawasanDaerah tentang :

  1. Jumlah ketetapan retribusi perhubungan beserta sanksi yang tercantum dalam SKRD/SKRDJabatan/SKRD Tambahan STRD yang memuat rincian :
    1) nama dan alamat obyek dan subyek retribusi;
    2) jenis retribusi;
    3) nomor dan tanggal SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD;
    4) tanggal jatuh tempo;
    5) besar ketetapan dan sanksi;
    6) jumlah pembayaran.
  1. Jumlah uang retribusi yang diterima oleh Bendahara Penerimaan berdasarkan karcis yangmemuat rincian :
    1) jenis retribusi;
    2) nama dan nomor seri serta nilai nominal;
    3) jumlah uang yang diterima dan disetor ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah;
    4) stock.
  1. Jumlah uang retribusi yang diterima oleh Bendahara Penerimaan berdasarkan cetakan (printout) komputer yang memuat rincian :
    1) jenis retribusi;
    2) nama, nomor seri serta nilai nominal;
    3) jumlah uang yang diterima dan disetor ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah.
(2) Dalam hal pembayaran retribusi pelayanan perhubungan dilakukan di tempat lain yang ditunjuk,maka tempat yang ditunjuk tersebut harus melaporkan kepada Kantor Perbendaharaan dan KasDaerah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah uang retribusi diterima.
(3) UPT pada Dinas Perhubungan melaporkan seluruh hasil penerimaan retribusi paling lambat tanggal 7(tujuh) bulan berikutnya ke Dinas Perhubungan.
(4) Dinas Perhubungan melaporkan hasil penerimaan retribusi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulanberikutnya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan tembusan kepadaKepala Badan Pengawasan Daerah dan Kepala Biro Keuangan.
(5) Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan dengan diketahui Kepala Dinas Perhubunganmenyampaikan pertanggungjawaban seluruh penerimaan uang retribusi yang dipungut denganmenggunakan karcis atau sarana khusus yang diolah dengan menggunakan perangkat elektronikkepada Gubernur dalam hal ini Kepala Biro Keuangan paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulanberikutnya.

BAB IX
PEMERIKSAAN

Pasal 25

(1) Pemeriksaan secara teknis untuk pemenuhan kewajiban pembayaran retribusi terutang yangtercantum dalam SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan dan STRD dilakukan petugas DinasPerhubungan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan.
(2) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai pedoman pemeriksaan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemeriksaan secara fungsional terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi dilakukan oleh aparatpengawasan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN
PELAPORAN

Pasal 26

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan.
(2) Terhadap kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi setiap 6(enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui SekretarisDaerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka Keputusan Gubernur Nomor 131 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Keputusan Gubernur Nomor 24 Tahun 2001 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Terminal Angkutan Jalan, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Juni 2007
GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA,

ttd.

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Juni 2007
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

ttd.

RITOLA TASMAYA
NIP 140091657

BERITA DAERAH PROVINSI DKI TAHUN 2007 NOMOR 81.

Reading: Peraturan Daerah – 78 TAHUN 2007