Peraturan Dirjen Bea dan Cukai

Menimbang :

bahwa sehubungan dengan upaya optimalisasi pelayanan dan pengawasan kepada pengguna jasakepabeanan di bidang impor melalui penerapan manajemen risiko atas pemeriksaan barang dandokumen;
bahwa sehubungan dengan pengaturan kembali pelayanan dan pengawasan pemindahan barangimpor antar Tempat Penimbunan Sementara baik di dalam wilayah maupun dari dan ke KantorPelayanan Utama;
bahwa sehubungan dengan pemberlakuan mekanisme pelayanan keberatan dimana importir tidakwajib menyerahkan jaminan dalam hal barang impor belum dikeluarkan dari Kawasan Pabean;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkanPeraturan Direktur Jenderal tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan CukaiNomor P-21/BC/2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor PadaKantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok;

Mengingat :

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikaldi Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22tahun 2007;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja InstansiVertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di BidangImpor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor112/KMK.04/2003;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-21/BC/2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR PADA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TANJUNG PRIOK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-21/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor Pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok diubah sebagai berikut.

Pasal 1 angka 21, 22, 23, dan 24 diubah dan diantara angka 22 dan 23 disisipkan 1 (satu) angka yakniangka 22a, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut.

21.	Jalur Hijau adalah mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengantidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitanSurat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
22.	Jalur Merah adalah mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengandilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB;
22a.	Jalur Kuning adalah mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barangimpor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumensebelum penerbitan SPPB.
23.	Mitra Utama (MITA) adalah: Importir Jalur Prioritas, yang penetapannya dilakukan oleh Direktur TeknisKepabeanan atas nama Direktur Jenderal, untuk selanjutnya disebut MITA Prioritas;dan Importir yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai Mitra Utama(non prioritas) dengan keputusan Kepala Kantor Pabean atas nama Direktur Jenderal,untuk selanjutnya disebut MITA Non Prioritas.
24.	Jalur Mitra Utama (MITA) adalah: Jalur MITA Prioritas yaitu mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barangimpor oleh Importir Jalur Prioritas dengan langsung diterbitkan SPPB tanpa dilakukanpemeriksaan fisik dan penelitian dokumen; dan Jalur MITA Non Prioritas yaitumekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor oleh importirdengan langsung diterbitkan SPPB tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitiandokumen, kecuali dalam hal: importasi komoditi berisiko tinggi; impor sementara, re-impor, barang impor dengan penangguhanpembayaran Bea Masuk, atau barang importertentu yang ditetapkan olehpemerintah, maka diterbitkan SPPB setelah selesainya penelitian dokumen.

Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 16

(1)

Berdasarkan kriteria yang ditentukan, sistem aplikasi pelayanan menetapkan jalurpengeluaran barang impor yang terdiri dari Jalur Merah, Jalur Kuning, Jalur Hijau, dan JalurMITA.

(2)

Jalur pengeluaran barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkanProfil Importir dan/atau Profil Komoditi.

(3)

Jalur pengeluaran barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut.

Jalur Merah ditetapkan dalam hal :

1)	Importasi oleh Importir berisiko sangat tinggi;
2)	Importir yang berisiko tinggi yang mengimpor komoditi berisiko tinggi ataumenengah;
3)	Importir berisiko menengah yang mengimpor komoditi berisiko tinggi;
4)	Importir berisiko rendah yang mengimpor komoditi berisiko tinggi;
5)	Barang impor sementara, kecuali oleh MITA prioritas;
6)	Barang re-impor, kecuali oleh MITA prioritas;
7)	Barang impor dengan fasilitas penangguhan pembayaran Bea Masuk, cukai,dan PDRI, kecuali oleh MITA prioritas;
8)	Terkena pemeriksaan acak;
9)	Barang impor tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.

Jalur Kuning ditetapkan dalam hal :

1)	Importir berisiko tinggi yang mengimpor komoditi berisiko rendah;
2)	Importir berisiko menengah yang mengimpor komoditi berisiko menengah;
3)	MITA Non Prioritas yang mengimpor komoditi berisiko tinggi.

Jalur Hijau ditetapkan dalam hal :

1) Importir berisiko menengah yang mengimpor komoditi berisiko rendah;

2) Importir berisiko rendah yang mengimpor komoditi berisiko rendah ataumenengah;
Jalur MITA ditetapkan dalam hal importasi oleh MITA.

(4)

Dalam hal jalur pengeluaran barang impor ditetapkan Jalur Kuning dan Pejabat PemeriksaDokumen memerlukan pemeriksaan laboratorium, importir mengajukan permohonanpengambilan contoh barang kepada Kepala Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai atau pejabatyang ditunjuknya.

(5)

Jalur Kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan pemeriksaan fisikmelalui mekanisme NHI berdasarkan informasi dari Pejabat Pemeriksa Dokumen.

Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 17

(1)	Barang impor yang diberitahukan dengan PIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)hanya dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang berada di bawahpengawasan Kantor Pabean setelah dilakukan pemeriksaan pabean dan diberikan persetujuanpengeluaran barang oleh Pejabat.
(2)	Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian dokumen danpemeriksaan fisik barang.
(3)	Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara selektif.
(4)	Terhadap barang yang diimpor oleh importir yang termasuk dalam kategori risiko sangattinggi dilakukan pemeriksaan pabean secara mendalam untuk mengetahui kebenaran fisikbarang, tarif, nilai pabean, dan pemenuhan persyaratan impor dari instansi teknis.
(5)	Pemeriksaan fisik barang harus dimulai paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal SuratPemberitahuan Jalur Merah (SPJM).
(6)	Importir atau kuasanya menyampaikan kesiapan dimulainya pemeriksaan fisik barang kepadaPejabat.
(7)	Dalam hal barang impor ditetapkan jalur merah dan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerjasetelah tanggal SPJM importir atau kuasanya: tidak menyerahkan hardcopy PIB dan Dokumen Pelengkap Pabean; tidak menyiapkan barang untuk diperiksa; atau tidak hadir untuk pelaksanaanpemeriksaan fisik; maka dapat dilakukan pemeriksaan jabatan oleh Pejabat atas risiko dan biaya importir.
(8)	Atas permintaan importir atau kuasanya, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7)dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) hari kerja apabila yang bersangkutan dapatmemberikan alasan tentang penyebab tidak bisa dilakukannya pemeriksaan fisik.
(9)	Barang impor berupa Barang Kena Cukai yang wajib dilekati Tanda Pelunasan atauPengawasan Cukai, hanya dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain yangberada di bawah pengawasan pabean setelah kewajiban pelekatan tersebut dipenuhi.
(10)	Petunjuk teknis pemeriksaan fisik barang impor diatur dengan Peraturan Direktur Jenderaltentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor.

Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 18

(1)

Untuk pengamanan hak keuangan negara dan menjamin dipenuhinya ketentuan impor yangberlaku, Pejabat melakukan penelitian terhadap :

PIB untuk mengetahui kebenaran tarif dan kewajaran nilai pabean yang diberitahukan;
PIBT untuk menetapkan tarif dan nilai pabean.

(2)

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselesaikan dalam jangka waktupaling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PIB.

(3)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,Pejabat menetapkan tarif dan nilai pabean yang mengakibatkan tambah bayar :

Dalam hal Jalur Merah atau Jalur Kuning, Pejabat menerbitkan SPPB:

1)	setelah importir melunasi kekurangan Bea Masuk, Cukai, PDRI, dan/atausanksi administrasi berupa denda; atau
2)	setelah importir menyerahkan jaminan sebesar Bea Masuk, Cukai, PDRI, dan/atau sanksi administrasi berupa denda dalam hal diajukan keberatan.

Dalam hal Jalur Hijau, Pejabat menerbitkan Surat Penetapan Kekurangan PembayaranBea Masuk, Cukai, PDRI, dan/atau Sanksi Administrasi berupa denda;

(4)

Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 tidak wajib diserahkan dalamhal barang impor belum dikeluarkan dari Kawasan Pabean.

(5)

Ketentuan dan tatacara keberatan diatur lebih lanjut dengan peraturan Direktur Jenderal.

Judul Bagian Kelima BAB III dihapus.

Pasal 23 dihapus.

Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 23A yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 23A

(1)	Pengeluaran barang impor dari TPS dengan tujuan untuk diangkut ke TPS lainnya dalamwilayah pengawasan Kantor Pabean dilakukan dengan menggunakan pemberitahuan pindahlokasi.
(2)	Pengusaha TPS mengajukan permohonan pindah lokasi kepada Kepala Bidang PelayananPabean dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya.
(3)	Syarat dan tatakerja pengeluaran barang impor dari TPS untuk diangkut ke TPS lainnya dalamwilayah pengawasan Kantor Pabean diatur dengan peraturan Direktur Jenderal tersendiri.

Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 24

(1)	Pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean dengan tujuan untuk diangkut lanjutdilakukan dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean (BC 1.2) yang diajukan olehPengangkut kepada Kepala Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai atau Pejabat yangditunjuknya.
(2)	Persetujuan pengeluaran dan/atau pemuatan barang diberikan apabila berdasarkanpemeriksaan terhadap jumlah, jenis, nomor, merk, dan ukuran kemasan atau peti kemasyang tercantum dalam BC 1.2 kedapatan sesuai dengan kemasan atau peti kemas yangbersangkutan.
(3)	Kriteria barang impor yang dapat diangkut lanjut diatur dengan Peraturan Direktur Jenderaltersendiri;
(4)	Tatakerja pengeluaran barang impor untuk diangkut lanjut adalah sebagaimana ditetapkandalam Lampiran III huruf C Peraturan Direktur Jenderal ini.

Judul Bagian Kelima BAB V diubah sehingga menjadi berbunyi :

Bagian Kelima
Penimbunan Barang Impor di Gudang atau Lapangan
Importir di luar Kawasan Pabean

Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 34

(1)

Penimbunan barang impor dapat dilakukan di gudang atau lapangan penimbunan milikimportir di luar Kawasan Pabean setelah mendapat persetujuan dari Kepala Bidang PelayananPabean dan Cukai atau pejabat yang ditunjuknya.

(2)

Persetujuan penimbunan barang impor di Gudang atau Importir di luar Kawasan Pabeansebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam hal:

keadaan darurat (force majeur);
sifat barang yang bersangkutan sedemikian rupa sehingga tidak dapat ditimbundi Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan Pabean;
kongesti yang dinyatakan secara tertulis oleh pihak yang terkait/berwenang; dan/atau
alasan lainnya berdasarkan pertimbangan Kepala Bidang Pelayanan Pabean danCukai atau Pejabat yang ditunjuknya;

dan tempat tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan penimbunan.

(3)

Tatakerja penimbunan barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahsebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV huruf D Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 35

(1)	Pemeriksaan fisik barang impor di gudang atau lapangan penimbunan milik Importir dapatdilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai atauPejabat yang ditunjuknya.
(2)	Persetujuan pemeriksaan fisik barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligusmerupakan izin untuk menimbun barang impor di gudang atau lapangan penimbunan milikImportir yang bersangkutan.
(3)	Penyelesaian pemeriksaan fisik barang impor dilakukan sesuai tatakerja sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-21/BC/2007.
(4)	Tatakerja penimbunan barang impor untuk pemeriksaan fisik barang impor di gudang ataulapangan penimbunan milik Importir adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV hurufE Peraturan Direktur Jenderal ini.

Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan DirekturJenderal ini.

Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan DirekturJenderal ini.

Lampiran VI diubah sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan DirekturJenderal ini.

Lampiran VII diubah sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan DirekturJenderal ini.

Ditambahkan Lampiran IX yang berisi bentuk-bentuk formulir sebagaimana ditetapkan dalamLampiran V Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2007.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2007
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

Peraturan Dirjen Bea dan Cukai – P 25/BC/2007