Peraturan Dirjen Pajak – 29/PJ/2008

TIPE

Peraturan Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

29/PJ/2008

TAGGAL PENERBITAN

23 June 2008

OBJEK

bentuk, isi, dan tata cara penyampaian surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (spt masa PPN) dalam bentuk formulir kertas (hard copy) bagi pengusaha kena pajak yang dikukuhkan di kantor pelayanan pajak, dalam rangka pengolahan data dan dokumen di pusat pengolahan data dan dokumen perpajakan
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Pengusaha Kena Pajak;
  2. bahwa dalam rangka melaksanakan lebih lanjut dan menyempurnakan Pasal 1 angka 3 huruf aPeraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-146/PJ./2006 tentang Bentuk, Isi dan Tata CaraPenyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai ( SPT Masa PPN) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-142/PJ./2007, khususnya SPT dalambentuk Formulir kertas (hard copy);
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan huruf b sertadalam rangka meningkatkan kualitas, akurasi, dan keamanan data dan dokumen perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi di Pusat Pengolahan Data dan DokumenPerpajakan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Bentuk, Isi, dan Tata CaraPenyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dalam BentukFormulir Kertas (Hard Copy) Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Dikukuhkan di Kantor Pelayanan Pajak, dalamRangkaPengolahan Data dan Dokumen di Pusat Pengolahan Data dan DokumenPerpajakan;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4740);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3986);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewahsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4061) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4199);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan;
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan penundaan Pembayaran Pajak;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja PusatPengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;
  8. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-522/PJ/2000 tentang Dokumen-dokumen Tertentu yangDiperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak KEP-312/PJ./2001;
  9. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-168/PJ./2001 tentang Tata Cara Pemberian Kode Surat,Laporan, Formulir, Kartu, Daftar dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Perpajakan;
  10. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-214/PJ./2001 tentang Keterangan dan atau Dokumen Lain yang harus Dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan;
  11. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-146/PJ./2006 tentang Bentuk, Isi dan Tata CaraPenyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-142/PJ./2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) DALAM BENTUK FORMULIR KERTAS (HARD COPY) BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK, DALAM RANGKA PENGOLAHAN DATA DANDOKUMEN DI PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :

  1. Kantor Pelayanan Pajak, yang selanjutnya disebut dengan KPP adalah KPP di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ditetapkan sebagai KPP yang wajib melaksanakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
  2. Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disebut dengan PKP adalah PKP yang dikukuhkan di KPP, yangmenerbitkan Faktur Pajak Standar dan membuat Nota Retur serta membuat dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar atau mengkreditkan Faktur Pajak Standar dan menerima Nota Retur serta menggunakan dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar, yang jumlahnya baik sebagai Pajak Keluaran maupun sebagai Pajak Masukan masing-masing tidak lebih dari 30 (tiga puluh) dalam 1 (satu) Masa Pajak.
  3. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut dengan SPT adalah SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai(PPN) dalam bentuk formulir kertas (hard copy);
  4. Lampiran SPT adalah Lampiran 1 SPT dan Lampiran 2 SPT.
  5. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian SPT danlampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya sesuaidengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 2

(1)SPT terdiri dari :

  1. Induk SPT – Formulir 1108 (F.1.2.32.03);
  2. Lampiran 1 Daftar Pajak Keluaran dan PPnBM-Formulir 1108 A (D.1.2.32.05);dan
  3. Lampiran 2 Daftar Pajak Masukan dan PPnBM-Formulir 1108 B (D.1.2.32.06);

sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

(2)Tata Cara pengisian dan keterangan yang wajib diisi pada SPT adalah sebagaimana ditetapkan padaLampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 3

Bentuk, isi dan ukuran Induk SPT dan Lampiran SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak boleh diubah.

Pasal 4

(1)PKP yang menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas (hard copy) wajibmenggunakan SPT Masa PPN Formulir1108.
(2)PKP Selain PKP sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), wajib menyampaikan SPTdalam bentuk data elektronik dengan menggunakan SPT Masa PPN Formulir 1107.
(3)Bagi PKP yang semula menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas (hard copy) kemudianmenyampaikan SPTdalam bentuk data elektronik, tidak diperbolehkan lagi untuk menyampaikan SPTdalam bentuk formulir kertas (hard copy), kecuali atas SPT Pembetulan yang SPT sebelumnya disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hard copy).

Pasal 5

PKP dianggap tidak menyampaikan SPT dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam hal yang disampaikan adalah SPT yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

SPT disampaikan oleh PKP dengan cara manual, yaitu :

  1. Disampaikan langsung ke KPP; atau
  2. Disampaikan melalui Kantor Pos secara tercatat atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau melaluiperusahaan jasa kurir, ke KPP.

Pasal 7

Penelitian terhadap SPT dilakukan oleh KPP setiap kali pada saat SPT diterima.

Pasal 8

Dalam hal SPT dilaporkan NIHIL karena PKP tidak melakukan kegiatan penyerahan dan perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, maka PKP hanya menyampaikan Induk SPT dan SPT dianggap sudah disampaikan.

Pasal 9

Formulir SPT dalam bentuk kertas (hard copy) diperoleh di KPP atau di download dari situs Direktorat Jenderal Pajak, dengan alamat http://www.pajak.go.id.

Pasal 10

(1)Dalam hal PKP melakukan pembetulan SPT :

  1. Untuk SPT Masa yang disampaikan dengan menggunakan SPT Masa PPN Formulir 1195, maka pembetulan dilakukan dengan menggunakan SPT Masa PPN formulir 1195.
  2. Untuk SPT Masa yang disampaikan dengan menggunakan SPT Masa PPN Formulir 1107, maka pembetulan dilakukan dengan menggunakan SPT Masa PPN Formulir 1107 dalam bentuk data elektronik maupun SPT Masa PPN Formulir 1107 dalam bentuk formulir kertas (hard copy)
  3. Untuk SPT Masa yang disampaikan dengan menggunakan SPT Masa PPN Formulir 1108, maka pembetulan dapat dilakukan dengan menggunakan SPT Masa PPN Formulir 1108 maupun SPT Masa PPN Formulir 1107 dalam bentuk data elektronik.
(2)Pembetulan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-14/PJ./2008, tanggal 08 April 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku mulai Masa Pajak Juni 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juni 2008
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

DARMIN NASUTION
NIP 130605098

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Pemerintah – 74 TAHUN 2015

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan daya saing dan dengan adanya kelaziman di dunia internasional mengenaipelayanan jasa kepelabuhanan, serta untuk memberikan kemudahan dan kepastian perlakuanperpajakan terhadap…

Peraturan Menteri Keuangan – 58/PMK.05/2005

Menimbang : bahwa sejalan dengan program konsolidasi industri perbankan nasional antara lain melalui program penggabungan usaha (merger) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.05/2005 tentang Syarat, Tata…
All articles loaded
No more articles to load