Peraturan Dirjen Pajak – PER 42/PJ/2011

TIPE

Peraturan Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

PER 42/PJ/2011

TAGGAL PENERBITAN

28 December 2011

OBJEK

tata cara pelaksanaan bantuan penagihan pajak berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Indonesiadengan Negara Mitra P3B, antara lain diatur mengenai Bantuan Penagihan Pajak yang dapatdimanfaatkan untuk melakukan penagihan pajak-pajak yang dikenakan oleh Negara Pihak lainnya;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangkamelaksanakan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam TahunBerjalan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara PelaksanaanBantuan Penagihan Pajak Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentangPerubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PerubahanKeempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4893);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3987);
  4. Persetujan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Indonesia dengan PemerintahNegara Mitra;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak danPelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.08/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan denganSurat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan seketika dan Sekaligus sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan MenteriKeuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa danPelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN BANTUAN PENAGIHAN PAJAK BERDASARKAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :

  1. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang selanjutnya disebut P3B adalah perjanjian antaraPemerintah Indonesia dengan Pemerintah Negara Mitra atau yurisdiksi mitra untuk mencegah terjadinyapengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak.
  2. Negara Mitra adalah negara atau yurisdiksi yang telah mempunyai P3B dengan Indonesia yang telahberlaku efektif yang di dalamnya mengatur ketentuan Bantuan Penagihan Pajak.
  3. Bantuan Penagihan Pajak adalah fasilitas bantuan penagihan pajak yang terdapat di dalam P3B yangdapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Negara Mitra untuk melakukanpenagihan pajak-pajak yang dikenakan oleh Negara Pihak lainnya.
  4. Bantuan Penagihan Pajak ke Luar Negeri adalah bantuan penagihan pajak dalam hal terdapatpermintaan dari Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Negara Mitra P3B.
  5. Bantuan Penagihan Pajak ke Dalam Negeri adalah bantuan penagihan pajak dalam hal terdapatpermintaan dari Pemerintah Negara Mitra P3B kepada Pemerintah Indonesia.
  6. Competent Authority (CA) adalah Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Peraturan Perpajakan II yangdiberi kewenangan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan Permintaan BantuanPenagihan Pajak sesuai P3B.
  7. Pejabat Penagih Pajak adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang atau ditunjuk untukmelakukan penagihan pajak sehubungan dengan adanya permintaan Bantuan Penagihan Pajak dariPemerintah Negara Mitra P3B kepada Pemerintah Indonesia, yang meliputi pejabat dari Kantor PelayananPajak dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
  8. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak,termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan.
  9. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak termasuksanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajakatau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  10. Klaim Pajak adalah instrumen legal yang memuat besarnya pajak terutang termasuk sanksi administrasiberupa bunga, denda atau kenaikan serta biaya penagihan yang dikenakan oleh Negara Mitra P3B danmerupakan dasar permintaan Bantuan Penagihan Pajak ke Dalam Negeri.

Pasal 2

(1) Permintaan Bantuan Penagihan Pajak antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Negara Mitradilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Direktur Peraturan Perpajakan II setelah menerima surat permintaan dari unit Direktorat Jenderal Pajak.
(2) Permintaan Bantuan Penagihan Pajak oleh Direktur Peraturan Perpajakan II sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat dilakukan kepada Competent Authority Negara Mitra P3B atas utang pajak sebagaimanaterdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, SuratKeputusan Keberatan atau Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkanjumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
(3) Pelaksanaan dan ruang lingkup Bantuan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukanberdasarkan ketentuan Bantuan Penagihan Pajak yang terdapat dalam P3B.
(4) Permintaan Bantuan Penagihan Pajak kepada Negara Mitra P3B dapat dilakukan oleh unit DirektoratJenderal Pajak dalam hal :

  1. terdapat utang pajak yang masih dapat ditagih berdasarkan peraturan perundang-undanganperpajakan;
  2. Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang terutang pajak tidak terdapat di Indonesia;
  3. tidak ada lagi harta Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di Indonesia yang dapat digunakanuntuk melunasi utang pajak;
  4. telah dilakukan upaya/tindakan penagihan maksimal di Indonesia berdasarkan peraturanperundang-undangan perpajakan yang berlaku;
  5. utang pajak tidak sedang dipersengketakan;
  6. Penanggung Pajak tidak mempunyai alasan untuk menolak penagihan utang pajak tersebut;
  7. telah dilakukan serangkaian analisis biaya dan manfaat atas utang pajak yang penagihannya akan dimintakan bantuan kepada Negara Mitra P3B; dan
  8. Utang pajak belum daluwarsa.
(5) Dalam hal Penanggung Pajak yang dimintakan bantuan penagihan utang pajak juga mempunyai utangpajak di Indonesia, Pemerintah Indonesia memiliki hak mendahulu untuk menagih utang pajakdi Indonesia.
(6) Informasi dan data yang terkait dengan pelaksanaan permintaan Bantuan Penagihan Pajak terkait padaketentuan mengenai kerahasiaan Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-UndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan ketentuan dalam P3B terkait.

Pasal 3

Prosedur yang wajib dilakukan dalam mengajukan permintaan Bantuan Penagihan Pajak ke Luar Negeri yaitu sebagai berikut :

  1. Unit DJP yang membutuhkan Bantuan Penagihan Pajak ke Luar Negeri mengirimkan surat permintaanyang memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Direktur Peraturan Perpajakan IIuntuk memperoleh Bantuan Penagihan Pajak.
  2. Surat Permintaan Bantuan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlakukan sebagaiSurat Rahasia dan ditembuskan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan serta Kepala KantorWilayah Direktorat Jenderal Pajak yang terkait.
  3. Direktur Peraturan Perpajakan II melakukan penelitian atas surat Permintaan Bantuan Penagihan Pajakyang diterima untuk memastikan bahwa ruang lingkup Permintaan Bantuan Penagihan Pajak telah sesuaidengan ketentuan Bantuan Penagihan Pajak dalam P3B Indonesia yang berlaku serta melakukanpengecekan terhadap validitas Surat Permintaan Bantuan Penagihan Pajak sesuai dengan Pasal 2 dankelengkapan Surat Permintaan Bantuan Penagihan Pajak yang diterima sesuai dengan Pasal 4.
  4. Dalam hal Permintaan Bantuan Penagihan Pajak yang diterima tidak/kurang valid dan/atau tidak lengkapmaka Direktur Peraturan Perpajakan II menginformasikan dan mengembalikan surat PermintaanBantuan Penagihan Pajak kepada unit DJP yang meminta Bantuan Penagihan Pajak paling lama 20 (duapuluh) hari kerja sejak surat Permintaan Bantuan Penagihan Pajak diterima.
  5. Dalam hal Permintaan Bantuan Penagihan Pajak telah valid dan lengkap, Direktur Peraturan PerpajakanII menyiapkan konsep dan mengirimkan surat Permintaan Bantuan Penagihan Pajak kepada NegaraMitra P3B terkait paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak surat permintaan dari Unit DJP diterima.
  6. Dalam hal Negara Mitra P3B memberikan tanggapan atas surat Permintaan Bantuan Penagihan Pajakyang diajukan, Direktur Peraturan Perpajakan II akan meneruskan tanggapan tersebut kepada unit DJPyang meminta bantuan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggapan diterima.
  7. Pemberitahuan mengenai perkembangan proses penagihan pajak lebih lanjut yang disampaikan olehNegara Mitra P3B akan diteruskan oleh Direktur Peraturan Perpajakan II kepada unit DJP yang memintabantuan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak pemberitahuan perkembangan proses penagihanpajak diterima.
  8. Terhadap tanggapan dan pemberitahuan mengenai perkembangan proses penagihan pajak sebagaimanadimaksud pada huruf f dan huruf g, Direktur Peraturan Perpajakan II mengirim surat balasan kepadaNegara Mitra P3B pemberi bantuan.

Pasal 4

Informasi atau data-data yang harus dicantumkan oleh unit DJP yang mengajukan Bantuan Penagihan Pajak ke Luar Negeri yaitu sebagai berikut :

a. Identitas Penanggung Pajak yang akan dimintakan bantuan penagihan atas utang pajak di Indonesia,meliputi :

1) Nama Penanggung Pajak dan/atau pihak ketiga yang menguasai asetnya di luar negeri.
2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila Penanggung Pajak terdaftar sebagai Wajib PajakDalam Negeri Indonesia.
3) Alamat Penanggung Pajak baik di Indonesia maupun di negara lain, termasuk email, nomortelepon, alamat internet atau korespondensi lain yang diketahui.
4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, paspor atau kartu identitas lainnya yang diketahui.
5) Kewarganegaraan Penanggung Pajak.
6) Pekerjaan Penanggung Pajak bila diketahui.
7) Nama dan alamat pemberi kerja dari Penanggung Pajak di dalam negeri maupun di luar negeri(apabila tersedia).
b. Latar belakang Permintaan Bantuan Penagihan Pajak yang relevan termasuk tujuan dalam bidangperpajakan, alasan meminta bantuan penagihan pajak ke luar negeri, serta hal-hal yang menjadikendala tidak tertagihnya utang pajak di dalam negeri.
c. Bukti dokumen dan penjelasan mengenai tindakan penagihan pajak yang telah dilakukan di dalamnegeri.
d. Jenis pajak dan periode munculnya utang pajak.
e. Dasar dan cara penghitungan serta jumlah utang pajak.
f. Fotokopi bukti adanya utang pajak yang belum dibayar oleh Penanggung Pajak antara lain buktidokumen berupa fotokopi surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan,Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding.
g. Daftar aset yang diketahui berada di wilayah Negara Mitra P3B yang akan dimintai bantuannya sertainformasi yang memperbolehkan identifikasi terhadap aset tersebut.
h. Identifikasi rekening bank tempat penerimaan pembayaran utang pajak yang akan ditagih.
i. Tanggal daluwarsa Permintaan Bantuan Penagihan Pajak yang diajukan.

Pasal 5

Prosedur yang wajib dilakukan dalam menindaklanjuti Permintaan Bantuan Penagihan Pajak ke Dalam Negeri yaitu sebagai berikut :

a. Negara Mitra P3B mengirim surat Permintaan Bantuan Penagihan Pajak kepada Direktur PeraturanPerpajakan II dengan dilampiri dokumen Klaim Pajak beserta informasi dan dokumen-dokumenpendukung lainnya yang relevan.
b. Atas surat Permintaan Bantuan Penagihan Pajak yang diterima oleh Direktur Peraturan Perpajakan IIdari Competent Authority Negara Mitra P3B, Direktur Peraturan Perpajakan II melakukan penelitian danpengecekan terhadap validitas serta kelengkapan dari surat Permintaan Bantuan Penagihan Pajak yangditerima.
c. Dalam hal Permintaan Bantuan Penagihan Pajak yang diterima tidak/kurang valid dan/atau tidaklengkap, maka dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah Permintaan Bantuan PenagihanPajak diterima dari Negara Mitra P3B, Direktur Peraturan Perpajakan II menyampaikan surat permintaanklarifikasi atau penjelasan tambahan kepada Competent Authority Negara Mitra P3B untuk melengkapisurat Permintaan Bantuan Penagihan Pajak yang disampaikan Negara Mitra P3B.
d. Dalam hal ruang lingkup Permintaan Bantuan Penagihan Pajak telah sesuai dengan ketentuan BantuanPenagihan Pajak dalam P3B Indonesia yang berlaku serta kelengkapan dan validitas Klaim Pajak telahterpenuhi, Direktur Peraturan Perpajakan II menindaklanjuti dengan meneruskan Permintaan BantuanPenagihan Pajak beserta bukti dokumen yang terkait kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihanpaling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak surat Permintaan Bantuan Penagihan Pajak dimaksudditerima.
e. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejakditerimanya penerusan surat Permintaan Bantuan Penagihan Pajak, menindaklanjuti denganmengirimkan surat kepada unit DJP yang berdasarkan wilayah kerjanya mempunyai kewenangan untukmelaksanakan Bantuan Penagihan Pajak terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang dimaksud dalamsurat Permintaan Bantuan Penagihan Pajak.
f. Tindakan bantuan penagihan pajak yang wajib dilakukan oleh unit DJP yang ditugaskan oleh DirekturPemeriksaan dan Penagihan sebagaimana dimaksud pada huruf e meliputi :

1) bantuan menyampaikan Klaim Pajak dari Negara Mitra P3B atau pemberitahuan adanya hakpemajakan Negara Mitra P3B yang harus dipenuhi;
2) memantau tindak lanjut pemenuhan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak atau PenanggungPajak di Indonesia;
3) menyampaikan Surat Himbauan beserta Klaim Pajak dan bukti pendukung lainnya kepadaWajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak surat penugasan dariDirektur Pemeriksaan dan Penagihan diterima;
4) penyampaian Surat Himabauan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dilakukan secaralangsung dengan bukti penerimaan surat, melalui pos, atau melalui perusahaan jasa ekspedisiatau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
5) apabila jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 7 (tujuh)hari sejak tanggal disampaikan Surat Himbauan sebagaimana dimaksud pada huruf c, makaSurat Himbauan Kedua diterbitkan dan diberitahukan secara langsung oleh Pejabat PenagihPajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
g. Tindakan penagihan utang pajak kepada Penanggung Pajak dilaksanakan oleh Pejabat Penagih Pajakunit DJP yang ditugaskan untuk melaksanakan Bantuan Penagihan Pajak.
h. Setiap tindakan, tindak lanjut dan hasil yang diperoleh oleh Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan atauunit DJP yang melaksanakan Bantuan Penagihan Pajak wajib dilaporkan dan dikirimkan kepada Direktur Peraraturan Perpajakan II, yang antara lain meliputi :

1) tindakan-tindakan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan bantuan penagihan;
2) fotokopi bukti pembayaran pajak ke rekening yang disampaikan oleh Competent AuthorityNegara Mitra P3B, dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melakukan pembayaranpajak.
i. Direktur Peraturan Perpajakan II mengirim surat kepada Competent Authority Negara Mitra P3Bmengenai tindak lanjut dan perkembangan proses penagihan pajak yang telah dilaksanakandi Indonesia.
j. Dalam hal Negara Mitra P3B memberikan feedback atau konfirmasi berakhirnya proses penagihankepada Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktur Peraturan Perpajakan II meneruskan informasitersebut kepada unit DJP yang terkait.
k. Direktur Peraturan Perpajakan II dan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau pejabat yang mewakiliyang mempunyai kewenangan atas pelaksanaan Bantuan Penagihan Pajak dapat melakukan koordinasidan konsultasi yang diperlukan untuk pelaksanaan Bantuan Penagihan Pajak.
l. Dalam hal unit DJP selain Direktur Peraturan Perpajakan II menerima secara langsung surat PermintaanBantuan Penagihan Pajak dari Competent Authority Negara Mitra P3B, maka unit tersebut wajibmenyampaikan surat Permintaan Bantuan Penagihan Pajak tersebut terlebih dahulu kepada DirekturPeraturan Perpajakan II untuk ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada butir-butir di atas.

Pasal 6

(1) Penelitian validitas Permintaan Bantuan Penagihan Pajak dari Negara Mitra P3B sebagaimana dimaksudpada Pasal 5 meliputi :

  1. penelitian kesesuaian antara Permintaan Bantuan Penagihan Pajak tersebut dengan ruanglingkup ketentuan Bantuan Penagihan Pajak dalam P3B Indonesia yang berlaku;
  2. penelitian kesesuaian antara pihak yang harus menanggung pajak di Indonesia sebagaimanatercantum dalam Permintaan Bantuan Penagihan Pajak dengan pihak yang seharusnya terutangatas pajak tersebut atau pihak yang seharusnya ikut menjadi Penanggung Pajak;
  3. penelitian mengenai keberadaan bukti yang mendukung Permintaan Bantuan Penagihan Pajaktersebut berupa dokumen yang menunjukkan adanya Klaim Pajak atau hak pemajakan dariNegara Mitra P3B serta penjelasan atau bukti lain yang menyatakan bahwa Klaim Pajak atauhak pemajakan Negara Mitra P3B tersebut dianggap sah berdasarkan ketentuan perpajakanyang berlaku di Negara Mitra P3B atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam P3B Indonesiayang berlaku; dan
  4. penelitian lebih lanjut mengenai Permintaan Bantuan Penagihan Pajak tersebut, apakah telahdisertai penjelasan bahwa hak Wajib Pajak maupun Penanggung Pajak sehubungan denganKlaim Pajak atau hak pemajakan Negara Mitra P3B tersebut telah diberikan dan dilaksanakansesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Negara Mitra P3B atau berdasarkanketentuan yang diatur dalam P3B Indonesia yang berlaku.
(2) Informasi atau data yang harus dicantumkan oleh unit DJP dalam menindaklanjuti Permintaan BantuanPenagihan ke Dalam Negeri yaitu sebagai berikut :

  1. Referensi dasar hukum dalam melaksanakan Bantuan Penagihan Pajak yang diminta.
  2. Referensi surat Permintaan Bantuan Penagihan Pajak dari Negara Mitra P3B yang memintaBantuan Penagihan Pajak.
  3. Langkah-langkah yang telah dilakukan unit DJP dalam melaksanakan proses Bantuan PenagihanPajak dimaksud.
  4. Perkembangan proses penagihan yang telah dilaksanakan oleh unit DJP termasuk fotokopidokumen bukti pembayaran utang pajak yang telah dilakukan oleh Penanggung Pajak daninformasi lain yang dianggap bermanfaat bagi negara yang meminta Bantuan Penagihan Pajak.
  5. Keterangan lengkap mengenai alasan dan penjelasan dalam hal Bantuan Penagihan Pajak tidakdapat atau sulit dilaksanakan oleh unit DJP.
  6. Periode pajak atas utang pajak yang ditagih.
  7. Informasi atau keterangan mengenai jalannya proses penagihan pajak yang dilaksanakan.

Pasal 7

Format Surat Himbauan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf f diatur dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 8

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2011
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Presiden – 151 TAHUN 1998

Menimbang : bahwa di Aman, Yordania, pada tanggal 12 Nopember 1996 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Yordania…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.9/2001

Sehubungan dengan pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-06/PJ.9/2001 tanggal 11 Juli 2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, mengenai pelaksanaan…