Peraturan Dirjen Pajak – PER 55/PJ/2009

TIPE

Peraturan Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

PER 55/PJ/2009

TAGGAL PENERBITAN

11 October 2010

OBJEK

ralat peraturan nomor per-55/pj/2009 tentang tata cara permohonan dan penetapan masa manfaat yang sesungguhnya atas harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan direktur jenderal pajak
PERATURAN

Berhubung dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-55/PJ/2009 tanggal 2 Oktober 2009 terdapat kekeliruan penulisan dalam Lampiran 2 dan Lampiran 3, perlu dilakukan ralat sebagai berikut :

1. Lampiran 2

Tertulis :

“PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSETUJUAN/PERSETUJUAN SEBAGIAN/PENOLAKAN PENETAPAN KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN (LAMPIRAN 2)”

Seharusnya :

“PETUNJUK PENGISIAN PERMINTAAN KELENGKAPAN PERMOHONAN PENETAPAN KELOMPOK HARTA BERWUJUD (LAMPIRAN 2)”

2. Lampiran 3

a. Tertulis :
“KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KMK – ………………………………… (2)”

Seharusnya :
“KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR ….. – ……./WPJ. ……../ …………….. (2)”

b. Tertulis :

“Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat AtasUndang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 133 tahun 2008,Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor96/PMK.03/2009 tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk DalamKelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk KeperluanPenyusutan.;”

Seharusnya :

“Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat AtasUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud BukanBangunan Untuk Keperluan Penyusutan;”

Dengan ralat ini maka kekeliruan dalam Lampiran 2 dan Lampiran 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-55/PJ/2009 telah dibetulkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2010
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

MOCHAMAD TJIPTARDJO
NIP 195104281975121002

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 49/PJ.6/1996

Membaca : Nota Dinas Penanggung Jawab TP2PBB Bidang Operasional Konfirmasi Data Nomor : ND-26/TP2PBB.3/9/1996 tanggal 20 September 1996 perihal penarikan dan penggantian personil TP2PBB yang…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini