Peraturan Dirjen Pajak – PER 5/PJ/2009

TIPE

Peraturan Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

PER 5/PJ/2009

TAGGAL PENERBITAN

20 January 2009

OBJEK

prosedur penerbitan surat ketetapan pajak
PERATURAN

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan Pajak ;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4740);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hakdan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penerbitan Surat KetetapanPajak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PROSEDUR PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK.

Pasal 1

(1)Surat ketetapan pajak diterbitkan untuk suatu Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.
(2)Surat ketetapan pajak untuk suatu Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkansesuai dengan Masa Pajak yang tercakup dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan atauSurat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
(3)Dalam hal surat ketetapan pajak diterbitkan untuk Pajak Penghasilan Pasal 21, surat ketetapan pajaktersebut diterbitkan sesuai dengan Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang mencakup seluruh SuratPemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yangbersangkutan.

Pasal 2

(1)Berdasarkan Pasal 13, Pasal 13A, dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP, dalam jangkawaktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian TahunPajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar danSurat Ketetapan Pajak KurangBayar Tambahan.
(2)Direktur Jenderal Pajak tetap dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meskipun jangkawaktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampui, dalam hal Direktur Jenderal Pajakmenerima Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajakyang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yangdapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Pasal 3

(1)Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan berdasarkan :

  1. hasil Penelitian terhadap keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)Undang-Undang KUP;
  2. hasil pemeriksaan terhadap :
    1)Surat Pemberitahuan; atau
    2)kewajiban perpajakan Wajib Pajak karena Wajib Pajak tidak menyampaikan SuratPemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)Undang-Undang KUP, dan setelah ditegur secara tertulis Surat Pemberitahuan tidakdisampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
  3. hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap :
    (1)Wajib Pajak yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 13AUndang-Undang KUP;
    (2)Wajib Pajak badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan karena tidakmemenuhi ketentuan Pasal 29 ayat (3) dan ayat (3a) Undang-Undang KUP, tetapi tidakditemukan bukti permulaan bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidangperpajakan.
(2)Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk :

  1. risalah mengenai data perpajakan terkait dengan Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SuratPemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)Undang-Undang KUP dan setelah ditegur secara tertulis Surat Pemberitahuan tidakdisampaikan padawaktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
  2. risalah mengenai temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan terkait dengan pembuatan laporansumir dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak ditemukan adanyaindikasi tindak pidana di bidang perpajakan;
  3. risalah mengenai temuan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dalam hal penyidikandihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A Undang-Undang KUP;
  4. Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tehadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnyayangdapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Pasal 4

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan diterbitkan berdasarkan :

  1. hasil Pemeriksaan atau Pemeriksaan Ulang terhadap data baru yang mengakibatkan penambahanjumlah pajak yang terutang termasuk data yang semula belum terungkap;
  2. hasil Penelitian atas Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap WajibPajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnyayang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara; atau
  3. hasil Penelitian terhadap keterangan tertulis dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Pasal 5

Surat Ketetapan Pajak Nihil diterbitkan berdasarkan hasil Pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

Pasal 6

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan berdasarkan ;

  1. hasil Penelitian terhadap kebenaran pembayaran pajak atas permohonan Wajib Pajak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang KUP terdapat kelebihan pembayaran pajak yangseharusnya tidak terutang;
  2. hasil Pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan terhadap jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yangdibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat(1) atau ayat (3) Undang-Undang KUP; atau
  3. hasil Pemeriksaan terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yangdibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.

Pasal 7

(1)Surat ketetapan pajak harus diterbitkan berdasarkan nota penghitungan.
(2)Nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan laporan atas hasilPenelitian, Pemeriksaan, Pemeriksaan Ulang, atau Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Pasal 8

(1)Dalam hal surat ketetapan pajak diterbitkan bagi Wajib Pajak yang sudah dihapuskan Nomor PokokWajib Pajak (NPWP)-nya, penerbitan surat ketetapan pajakdilakukan dengan terlebih dahulumenerbitkan kembali NPWP dengan menggunakan nomor yang sama dengan nomor yang telahdihapuskan.
(2)Dalam hal Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan bagi orang pribadi yang belum memilikiNPWP atau subjek pajak luar negeri sehubungan dengan permohonan pengembalian pajak yangseharusnya tidak terutang, baik permohonan yang diajukan sendiri maupun yang diajukan denganmemberikan kuasa kepada pemotong/pemungut termasuk kustodian, atau Pengusaha Kena Pajak,penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dilakukan dengan menggunakan nama orang pribadiyang belum memiliki NPWP atau subjek pajak luar negeri tersebut tanpa menerbitkan NPWP.

Pasal 9

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2009
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

DARMIN NASUTION
NIP 130605098

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 756/PJ./2001

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak serta untuk memberikan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan penyampaian Lampiran Surat Pemberitahuan Masa PPN dalam…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 50/PJ/2016

Umum Sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pengiriman Surat Keterangan Pengampunan Pajak dan guna meningkatkan pelayanan dalam rangka…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 05/PJ.3/1985

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan terhadap masalah tersebut pada pokok surat, agar tidak terjadi keragu-raguan, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Pengusaha Toko Kaca Mata…