Menimbang :
- bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, belanja negaraantara lain dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan perimbangan keuangan antara PemerintahPusat dan Daerah;
- bahwa dalam rangka pelaksanaan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,Menteri Keuangan mempunyai kewenangan pengelolaan atas Dana Perimbangan dan Dana OtonomiKhusus dan Penyesuaian yang ditetapkan berdasarkan undang-undang;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkanPeraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transferke Daerah;
Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4151);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi danBangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor 36);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4503);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4738);
- Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran DalamPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2006 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pencairan Dana atas BebanAPBN melalui Rekening Kas Umum Negara;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 91/KMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan PelaporanKeuangan Pemerintah Pusat;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan :
- Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementeriannegara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
- Transfer ke Daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dariDana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.
- Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Transfer ke Daerah adalah Menteri Keuangan ataukuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran Transfer ke Daerah.
- Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan olehMenteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara danmembayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
- Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan olehgubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruhpengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA, adalah dokumen pelaksanaananggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur JenderalPerbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakanyang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumenpendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
- Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan alokasi dana yang bersumber dari DIPA ataudokumen lain yang dipersamakan.
- Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkanoleh Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkanSPM.
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
| (1) | Transfer ke Daerah meliputi Transfer Dana Perimbangan dan Transfer Dana Otonomi Khusus danPenyesuaian. |
| (2) | Transfer Dana Perimbangan meliputi :
|
| (3) | Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian meliputi :
|
Pasal 3
| (1) | Jenis Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari :
|
| (2) | Jenis Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri dari :
|
| (3) | Jenis Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a terdiri dari :
|
| (4) | Jenis Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b merupakan jenistransfer yang diatur dalam undang-undang mengenai APBN. |
BAB III
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Pasal 4
| (1) | Menteri Keuangan, selaku Pengguna Anggaran Transfer ke Daerah, mempunyai kewenangan ataspelaksanaan anggaran Transfer ke Daerah. |
| (2) | Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi :
|
Pasal 5
| (1) | Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Menteri Keuanganmenunjuk Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Transferke Daerah. |
| (2) | Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melimpahkan sebagian kewenangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk. |
BAB IV
PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DIPA
Pasal 6
| (1) | Transfer ke Daerah ditetapkan dalam APBN. |
| (2) | Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam DIPA. |
| (3) | DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk tiap jenis Transfer ke Daerah. |
| (4) | DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan rincian alokasi per daerah dan merupakansatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. |
| (5) | DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Direktur Jenderal PerimbanganKeuangan atas nama Menteri Keuangan. |
Pasal 7
| (1) | DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) disampaikan kepada Direktur JenderalPerbendaharaan untuk mendapatkan pengesahan. |
| (2) | DIPA yang telah mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasarpelaksanaan anggaran Transfer ke Daerah. |
Pasal 8
| (1) | Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan dapat menetapkan perubahanatau revisi DIPA sesuai dengan peraturan perundang-undangan. |
| (2) | Penetapan perubahan atau revisi DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepadaDirektur Jenderal Perbendaharaan untuk mendapatkan pengesahan. |
| (3) | Perubahan atau revisi DIPA yang telah mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)merupakan dasar pelaksanaan anggaran Transfer ke Daerah. |
BAB V
PENERBITAN SPM DAN SP2D
Pasal 9
| (1) | Dalam rangka pelaksanaan anggaran Transfer ke Daerah, Direktur Jenderal Perimbangan Keuanganmenerbitkan SPM sebagai perintah pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening KasUmum Daerah. |
| (2) | SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q.Direktur Pengelolaan Kas Negara. |
| (3) | Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Perbendaharaan atas namaMenteri Keuangan menerbitkan SP2D. |
| (4) | Tata cara penerbitan SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. |
Pasal 10
| (1) | Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengirimkan permintaan konfirmasi atas penyaluranTransfer ke Daerah kepada masing-masing kepala daerah, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelahSP2D diterima dari Direktur Jenderal Perbendaharaan. |
| (2) | Pemerintah Daerah menyampaikan jawaban atas permintaan konfirmasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelahpermintaan konfirmasi tersebut diterima. |
Pasal 11
| (1) | Terhadap jenis Transfer DBH PBB dan DBH BPHTB bagian daerah, Direktur Jenderal PerimbanganKeuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangan perintahpemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah kepada KuasaBendahara Umum Negara. |
| (2) | Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Biaya Pemungutan PBB. |
| (3) | Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SuratPerintah Menerbitkan Surat Kuasa Umum (SPM SKU). |
| (4) | Berdasarkan SPM SKU sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kuasa Bendahara Umum Negaramenerbitkan Surat Kuasa Umum kepada Bank Operasional III untuk melakukan pemindahbukuan dariRekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. |
Pasal 12
| (1) | Direktur Jenderal Perbendaharaan, menyampaikan data realisasi pemindahbukuan DBH PBB dan BPHTBbagian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Direktur Jenderal PerimbanganKeuangan. |
| (2) | Data realisasi pemindahbukuan DBH PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci per kabupaten/kota dan per sektor. |
| (3) | Data realisasi pemindahbukuan DBH BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci perkabupaten/kota. |
| (4) | Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara bulanan, palinglambat 1 (satu) minggu setelah bulan bersangkutan berakhir. |
Pasal 13
| (1) | Berdasarkan data realisasi pemindahbukuan DBH PBB dan DBH BPHTB bagian daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerbitkan SPM pengesahan. |
| (2) | SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q.Direktur Pengelolaan Kas Negara paling lambat tanggal 10 setelah bulan bersangkutan berakhir. |
| (3) | Dalam hal tanggal 10 jatuh pada hari libur, penyampaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilaksanakan pada hari kerja berikutnya. |
| (4) | Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Perbendaharaan atas namaMenteri Keuangan menerbitkan SP2D Pengesahan. |
| (5) | Tata cara penerbitan SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. |
Pasal 14
| (1) | Dalam rangka penghitungan Biaya Pemungutan PBB, Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikandata realisasi penerimaan PBB kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. |
| (2) | Data realisasi penerimaan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci per kabupaten/kota danper sektor. |
| (3) | Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bulanan, paling lambat 1(satu) minggu setelah bulan bersangkutan berakhir. |
| (4) | Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Perimbangan Keuanganmenghitung Biaya Pemungutan PBB bagian daerah untuk kabupaten/kota dan Biaya Pemungutan PBBbagian Direktorat Jenderal Pajak. |
Pasal 15
| (1) | Berdasarkan perhitungan Biaya Pemungutan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, DirekturJenderal Perimbangan Keuangan menerbitkan SPM. |
| (2) | SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q.Direktur Pengelolaan Kas Negara paling lambat tanggal 10 setelah bulan bersangkutan berakhir. |
| (3) | Dalam hal tanggal 10 jatuh pada hari libur, penyampaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilaksanakan pada hari kerja berikutnya. |
| (4) | Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Perbendaharaan atas namaMenteri Keuangan menerbitkan SP2D. |
| (5) | Tata cara penerbitan SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. |
BAB VI
PENYALURAN TRANSFER KE DAERAH
Pasal 16
Dalam rangka penyaluran Transfer ke Daerah, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah membuka rekening pada Bank Sentral dan/atau Bank Umum dengan nama Rekening Kas Umum Daerah.
Pasal 17
Penyaluran Transfer ke Daerah dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
Pasal 18
| (1) | Penyaluran DBH PBB dan DBH BPHTB dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan PBB dan BPHTBtahun anggaran berjalan. |
| (2) | Penyaluran DBH PBB bagian daerah dilaksanakan secara mingguan. |
| (3) | Penyaluran DBH BPTHB bagian daerah dilaksanakan secara mingguan. |
| (4) | Penyaluran DBH PBB bagian pemerintah yang dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dankota, dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu bulan April, bulan Agustus, dan bulan November tahunanggaran berjalan. |
| (5) | Penyaluran DBH PBB bagian pemerintah yang dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten dan/kotayang realisasi penerimaan PBB sektor pedesaan dan perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan, dilaksanakan dalam bulan November tahunanggaran berjalan. |
| (6) | Penyaluran DBH BPTHB bagian pemerintah yang dialokasikan dengan porsi yang sama besar untukseluruh kabupaten dan kota, dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu bulan April, bulan Agustus, dan bulanNovember tahun anggaran berjalan. |
| (7) | Penyaluran Biaya Pemungutan PBB bagian daerah dilaksanakan secara bulanan. |
Pasal 19
| (1) | Penyaluran DBH PPh WPOPDN dan DBH PPh Pasal 21 dilaksanakan berdasarkan prognosa realisasipenerimaan PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 tahun anggaran berjalan. |
| (2) | Penyaluran DBH PPh WPOPDN dan DBH PPh Pasal 21 bagian daerah dilaksanakan secara triwulanan,dengan rincian sebagai berikut :
|
| (3) | Dalam hal terjadi kelebihan penyaluran karena penyaluran triwulan I sampai dengan triwulan III yangdidasarkan atas pembagian sementara lebih besar daripada pembagian definitif, maka kelebihandimaksud diperhitungkan dalam penyaluran tahun anggaran berikutnya. |
Pasal 20
Penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 21
| (1) | Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) dilaksanakan berdasarkan realisasipenerimaan sumber daya alam tahun anggaran berjalan. |
| (2) | Penyaluran DBH SDA dilaksanakan secara triwulanan. |
| (3) | Penyaluran DBH SDA triwulan I dan triwulan II masing-masing dilaksanakan sebesar 20% (dua puluhpersen) dari pagu perkiraan alokasi. |
| (4) | Penyaluran triwulan III didasarkan pada selisih antara realisasi penerimaan DBH SDA sampai dengantriwulan III dengan realisasi penyaluran triwulan I dan triwulan II. |
| (5) | Penyaluran triwulan IV didasarkan pada selisih antara realisasi penerimaan DBH SDA sampai dengantriwulan IV dengan realisasi penyaluran triwulan I, triwulan II, dan triwulan III. |
| (6) | Penyaluran DBH SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dilaksanakan berdasarkanperhitungan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara pemerintah pusat dengan daerah penghasil,kecuali DBH SDA Perikanan. |
Pasal 22
Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (seperduabelas) dari besaran alokasi masing-masing daerah.
Pasal 23
| (1) | Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) dilaksanakan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut :
|
| (2) | Penyaluran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan secarasekaligus. |
| (3) | Laporan penyerapan penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, dan ddisampaikan setelah penggunaan DAK telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari penerimaanDAK sampai dengan tahap sebelumnya. |
| (4) | Laporan penyerapan penggunaan DAK tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diterimaselambat-lambatnya pada tanggal 15 Desember tahun berjalan. |
| (5) | Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menggunakan format sebagaimanaditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini. |
| (6) | Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawabdengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuanganini. |
Pasal 24
| (1) | Penyaluran Dana Otonomi Khusus Papua dan Aceh dilaksanakan secara bertahap, dengan rinciansebagai berikut :
|
| (2) | Penyaluran Dana Otonomi Khusus Papua dan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c,dan d dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri. |
Pasal 25
| (1) | Penyaluran Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Papua dilaksanakan secarabertahap, dengan rincian sebagai berikut :
|
| (2) | Penyaluran Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Papua sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mendapatkan surat hasilrekonsiliasi kegiatan antara departemen teknis bersama dengan Provinsi Papua yang disampaikan olehdepartemen teknis. |
Pasal 26
Penyaluran Dana Penyesuaian diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB VII
PENYAMPAIAN REKENING KAS UMUM DAERAH
Pasal 27
| (1) | Dalam rangka penyaluran Transfer ke Daerah, setiap tahun anggaran selambat-lambatnya padaminggu pertama bulan Desember sebelum tahun anggaran dimulai, pemerintah daerah wajibmenyampaikan nomor rekening, nama rekening dan nama bank kepada Direktur Jenderal PerimbanganKeuangan yang dilampiri dengan :
|
| (2) | Dalam hal terdapat perubahan nomor rekening, nama rekening dan nama bank sebagaimana dimaksudpada ayat (1), pemerintah daerah menyampaikan perubahan tersebut dengan surat kepala daerahdilampiri dengan asli rekening koran dan copy keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a dan b. |
BAB VIII
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
TRANSFER KE DAERAH
Pasal 28
| (1) | Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyelenggarakan penatausahaan, akuntansi dan pelaporankeuangan atas pelaksanaan anggaran Transfer ke Daerah. |
| (2) | Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun dan laporan keuangan yang meliputi LaporanRealisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. |
| (3) | Penatausahaan dan pertanggungjawaban Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) diatur sesuai peraturan perundang-undangan. |
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29
| (1) | Pembukaan rekening dalam rangka penyaluran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 16 dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Oktober 2008. |
| (2) | Sebelum pemerintah daerah membuka rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyaluranTransfer ke Daerah dilakukan ke rekening milik pemerintah daerah yang sebelumnya digunakan untukmenampung penerimaan transfer Dana Perimbangan atau Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. |
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku :
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.03/2005 tentang Tata Cara Pembagian Hasil Bea PerolehanHak Atas Tanah dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumidan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; dan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 344/KMK.06/2001 tentang Penyaluran Dana Bagian Daerah dariSumber Daya Alam sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor612/ PMK.06/2004;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 31
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Januari 2008
MENTERI KEUANGAN,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI