Peraturan Menteri Keuangan – 102/PMK.07/2015

TIPE

Peraturan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

102/PMK.07/2015

TAGGAL PENERBITAN

25 May 2015

OBJEK

perubahan atas peraturan nomor 115/pmk.07/2013 tentang tata cara pemungutan dan penyetoran pajak rokok
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok;
  2. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemungutan dan penyetoran pajak rokok,perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkanPeraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5049);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan PenyetoranPajak Rokok;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 115/PMK.07/2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK ROKOK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 24, angka 26, dan angka 27 diubah, dan angka 33 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah Pusat.
  2. Rokok adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun.
  3. Cukai Rokok adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap rokok.
  4. Surat Pemberitahuan Pajak Rokok yang selanjutnya disingkat SPPR adalah surat yangdigunakan oleh Wajib Pajak Rokok untuk melaporkan penghitungan dan/atau dasar pembayaranPajak Rokok.
  5. Permohonan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut dengan CK-1adalah dokumen cukai yang digunakan Wajib Pajak Rokok untuk mengajukan permohonanpemesanan pita cukai hasil tembakau.
  6. Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memilikiijin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
  7. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai yang selanjutnya disingkat NPPBKC adalah izinuntuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan,importir barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran di bidang cukai.
  8. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dansubjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajakkepada Wajib Pajak Rokok serta pengawasan penyetorannya.
  9. Surat Setoran Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat SSBP adalah dokumen yang digunakanuntuk melakukan pembayaran Pajak Rokok ke rekening kas negara.
  10. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerimasetoran penerimaan negara bukan pajak dalam rangka impor dan ekspor, yang meliputipenerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan Negara bukan pajak.
  11. Pos Persepsi adalah Kantor Pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoranpenerimaan Negara.
  12. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor yangtertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara.
  13. Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah nomor bukti transaksi penyetoranpenerimaan negara yang diterbitkan oleh Bank.
  14. Nomor Transaksi Pos yang selanjutnya disingkat NTP adalah nomor bukti transaksi penyetoranpenerimaan negara yang diterbitkan oleh Pos.
  15. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempatpenyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara UmumNegara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluarannegara pada bank sentral.
  16. Rekening Kas Umum Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RKUD Provinsi adalah rekeningtempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur untuk menampung seluruhpenerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
  17. Kantor Bea dan Cukai adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasandan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
  18. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansivertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara UmumNegara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
  19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencanakeuangan tahunan pemerintahan Negara yarig disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
  20. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat pemegang kewenanganpenggunaan anggaran Kementerian/Lembaga.
  21. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperolehkuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawabpenggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
  22. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberikewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapatmengakibatkan pengeluaran atas penerimaan Pajak Rokok.
  23. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalahpejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaanpembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
  24. Surat Ketetapan Penyetoran Pajak Rokok yang selanjutnya disingkat SKP-PR adalah dokumensebagai dasar penyetoran Pajak Rokok yang memuat rincian jumlah pajak rokok per provinsidalam periode tertentu.
  25. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah suatu dokumen yangdibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penyetoran PajakRokok atau pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok.
  26. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan olehPPSPM dalam rangka penyetoran Pajak Rokok ke RKUD Provinsi berdasarkan SKP-PR ataupembayaran pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok.
  27. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yangditerbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaranatas beban Rekening Kas Umum Negara berdasarkan SPM.
  28. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugasuntuk melaksanakan fungsi BUN.
  29. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yangdiangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBNdalam wilayah kerja yang ditetapkan.
  30. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data dalam bentuk softcopyyang disimpan dalam media penyimpanan digital.
  31. Surat Keterangan Telah Dibukukan yang selanjutnya disingkat SKTB adalah surat keteranganyang diterbitkan oleh KPPN atas penerimaan Pajak Rokok yang telah dibukukan KPPN.
  32. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok yang selanjutnya disingkatSKP-KP2R adalah surat keputusan sebagai dasar untuk menerbitkan SPM PengembalianPenerimaan.
  33. Dihapus.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Wajib Pajak Rokok melakukan pembayaran Pajak Rokok bersamaan dengan pembayaranCukai Rokok ke kas negara.
(2) Pembayaran Pajak Rokok dilakukan melalui Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan formulirSSBP.
(3) Pembayaran Pajak Rokok menggunakan kode Bagian Anggaran 999.99 dengan akunPenerimaan Non Anggaran.
(4) Wajib Pajak Rokok membuat SSBP sebanyak 4 (empat) rangkap dengan peruntukan sebagaiberikut:

  1. Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak Rokok;
  2. Lembar ke-2 untuk KPPN;
  3. Lembar ke-3 untuk Kantor Bea dan Cukai; dan
  4. Lembar ke-4 untuk Bank/Pas Persepsi.
(5) Dalam hal Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayarkan, pelayanan atasCK-1 tidak dilaksanakan.
(6) Format SSBP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(7) Tata cara pembayaran Pajak Rokok oleh Wajib Pajak Rokok ke Bank/Pos Persepsi dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai tata cara penyetoranpenerimaan negara.
3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan keputusan proporsi dan estimasipenerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi sebagai dasar penyusunan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah untuk masing-masing provinsi.
(2) Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan setiap tahun paling lambat bulan November.
(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio jumlah pendudukprovinsi terhadap jumlah penduduk nasional dan target penerimaan cukai rokok padaUndang-Undang mengenai APBN.
(4) Rasio jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan datajumlah penduduk yang digunakan untuk penghitungan Dana Alokasi Umum untuk tahunanggaran berikutnya.
(5) Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud padaayat (1), Gubernur menetapkan alokasi bagi hasil Pajak Rokok masing-masing kabupaten/kotasebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
(6) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lambat bulan November tahunanggaran sebelumnya.
4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Berdasarkan data realisasi penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15ayat (1) dan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengenai proporsi danestimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing provinsi sebagaimana dimaksud dalamPasal 16 ayat (1), KPA menerbitkan SKP-PR.
(2) SKP-PR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga) denganperuntukan sebagai berikut:

  1. Lembar ke-1 untuk KPPN Jakarta II;
  2. Lembar ke-2 untuk PPK; dan
  3. Lembar ke-3 untuk pertinggal.
5. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Penyetoran Pajak Rokok ke masing-masing RKUD Provinsi, dilakukan sesuai dengan realisasipenerimaan Pajak Rokok dan proporsi untuk masing-masing Provinsi.
(2) Penyetoran penerimaan Pajak Rokok ke RKUD Provinsi dilaksanakan secara triwulanan padabulan pertama triwulan berikutnya.
(3) Penyetoran penerimaan Pajak Rokok bulan Oktober dan November dilakukan pada bulanDesember.
(4) Penyetoran Pajak Rokok ke RKUD Provinsi untuk penerimaan sampai dengan bulan Desembertahun berkenaan yang masih terdapat di RKUN, dilaksanakan bersamaan dengan penyetoranTriwulan I tahun anggaran berikutnya.
6. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Dalam hal terdapat selisih antara penerimaan dengan penyetoran Pajak Rokok ke RKUDProvinsi akan diperhitungkan pada penyetoran Pajak Rokok tahun berikutnya.
(2) Perhitungan selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil pemeriksaanLaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) dan SKP-PR sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, KPPN Jakarta II menerbitkan SP2D sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) KPA memberitahukan penyetoran Pajak Rokok kepada Gubernur pada paling lambat 2 (dua)hari kerja setelah SP2D penyetoran Pajak Rokok diterbitkan.
8. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagaiberikut:

BAB IIIA
PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK

9. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 21A, sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 21A

(1) Gubernur menetapkan jumlah bagi hasil Pajak Rokok Kabupaten/Kota, setelah Pajak Rokokditerima di RKUD Provinsi.
(2) Berdasarkan ketetapan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menyalurkanbagi hasil Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelahditerimanya Pajak Rokok di RKUD Provinsi.
(3) Penyaluran bagi hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuairealisasi penerimaan Pajak Rokok pada RKUD Provinsi.
(4) Dalam hal realisasi penerimaan Pajak Rokok lebih besar atau lebih kecil dari yang telahdianggarkan, penyaluran bagi hasil tetap dilaksanakan sesuai realisasi penerimaan Pajak Rokokpada RKUD Provinsi.
(5) Dalam hal penyaluran bagi hasil Pajak Rokok belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan, penyalurantetap dilakukan sesuai realisasi penerimaan Pajak Rokok pada RKUD Provinsi.
(6) Tata cara penyaluran bagi hasil Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota di wilayah provinsibersangkutan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.
10. Ketentuan ayat (4) dan ayat (9) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Berdasarkan surat permintaan yang disampaikan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukaisebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6), Kepala KPPN menerbitkan SKTB dalam rangkap4 (empat) dengan peruntukan:

  1. 2 (dua) untuk Kantor Bea dan Cukai;
  2. 1 (satu) untuk KPPN Jakarta II; dan
  3. 1 (satu) sebagai pertinggal.
(2) Format SKTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Kepala Kantor Bea dan Cukai menyampaikan surat rekomendasi pengembalian kelebihanpembayaran Pajak Rokok kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan dilampiri:

  1. dokumen permohonan dari Wajib Pajak Rokok;
  2. tanda bukti kelebihan pembayaran Pajak Rokok; dan
  3. SKTB.
(4) Berdasarkan surat rekomendasi pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok, KPAmenerbitkan SKP-KP2R dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut:

  1. Lembar ke-1 untuk KPPN Jakarta II;
  2. Lembar ke-2 untuk PPK; dan
  3. Lembar ke-3 sebagai pertinggal.
(5) Berdasarkan SKP-KP2R, PPK menerbitkan SPP atas pengembalian kelebihan pembayaran PajakRokok.
(6) SPP disampaikan kepada PPSPM dilampiri SKP-KP2R.
(7) Berdasarkan SPP, PPSPM melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP pengembalian kelebihanpembayaran Pajak Rokok.
(8) Dalam hal pemeriksaan dan pengujian SPP memenuhi ketentuan, PPSPM menerbitkan SPMdalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut:

  1. Lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk KPPN Jakarta II; dan
  2. Lembar ke-3 sebagai pertinggal.
(9) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diterbitkan dengan menggunakan Bagian Anggaran999.99 kode akun kontrapos akun Penerimaan Non Anggaran sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ayat (3).
(10) PPSPM menyampaikan SPM-PP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada KPPN Jakarta IIdilampiri dengan lembar ke-1 SKP-KP2R.
11. Judul BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V
PELAPORAN, REKONSILIASI, DAN PEMANTAUAN

12. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 25A dan Pasal 25B, sehinggaberbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

(1) Gubernur menyampaikan laporan realisasi penyaluran bagi hasil Pajak Rokok dari Provinsike Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A ayat (2) kepada Menteri Keuanganc.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
(2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh)hari kerja setelah pelaksanaan penyaluran bagi hasil.
(3) Format laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIIAyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25B

(1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemantauan atas penetapan alokasidan penyaluran Pajak Rokok oleh Gubernur.
(2) Gubernur melakukan pemantauan atas penggunaan Pajak Rokok untuk pelayanan kesehatanmasyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang di Provinsi dan Kabupaten/Kotadi wilayahnya.
13. Pasal 29 dihapus.
14. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 31A, sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 31A

(1) Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikanpaling sedikit 50% (lima puluh persen) digunakan untuk mendanai pelayanan kesehatanmasyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
(2) Penggunaan Pajak Rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat oleh Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan MenteriKesehatan.
(3) Penggunaan Pajak Rokok untuk mendanai penegakan hukum oleh aparat yang berwenangdilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal sampai dengan akhir tahun anggaran terdapat sisa penggunaan Pajak Rokoksebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sisa penggunaan Pajak Rokok tersebut digunakanuntuk mendanai kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparatyang berwenang pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2015
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 791

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 10/PJ.08/2012

Menimbang : bahwa sehubungan dengan terdapatnya beberapa kekeliruan sebagaimana dalam lampiran pemindahan Wajib Pajak dari di Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 18/PJ.33/1999

Sehubungan dengan pertanyaan mengenai penanganan SPT Tahunan PPh sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-04/PJ.33/1998 tanggal 30 April 1998 tentang Perpanjangan…