Peraturan Menteri Keuangan – 71/PMK.02/2005

Menimbang :

1. bahwa Pemerintah Jepang telah memberikan bantuan hibah melalui skema Non Project Type Grant Aid 2004 dalam rangka program perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam gempa bumi dan tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara;
2. bahwa program kegiatan yang bersumber dari dana hibah Non Project Type Grant Aid 2004 perlu dilaksanakan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan secara bertanggung jawab;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pengadaan Barang/Jasa Hibah Pemerintah Jepang yang bersumber dari Non Project Type Grant Aid 2004 untuk Program Perbaikan Kerusakan yang disebabkan oleh Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4492);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.06/2004 tentang Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2005;

Memperhatikan :

1. Exchange of Notes, antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jepang tanggal 17 Januari 2005;
2. Banking Arrangement antara Departemen Keuangan Republik Indonesia dengan The Bank of Tokyo Mitsubishi, Ltd. tanggal 17 Januari 2005;
3. Agent Agreement antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Japan International Cooperation System tanggal 17 Januari 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA HIBAH PEMERINTAH JEPANG YANG BERSUMBER DARI NON PROJECT TYPE GRANT AID 2004 UNTUK PROGRAM PERBAIKAN KERUSAKAN YANG DISEBABKAN OLEH BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Hibah Non Project Type Grant Aid 2004, selanjutnya disebut NPTGA 2004, adalah dana hibah yang dipergunakan untuk membiayai pengadaan barang/jasa yang diperlukan untuk program perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam gempa bumi dan tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara.
2. Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Badan Pelaksana, adalah badan yang bertindak sebagai Executing Agency dan mengkoordinasikan pengguna dana hibah NPTGA 2004.
3. Pengguna Dana Hibah adalah Kementerian Negara/Lembaga yang bertindak sebagai Implementing Agency.
4. Japan International Cooperation System, selanjutnya disebut JICS, adalah badan yang bertindak sebagai Procurement Agent untuk melaksanakan tender pengadaan barang/jasa yang diperlukan bagi program perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam gempa bumi dan tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara yang ditentukan oleh Consultative Commitee.
5. Dana Hibah adalah dana yang berdasarkan Exchange of Notes antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jepang tanggal 17 Januari 2005, telah ditampung dalam rekening Pemerintah Republik Indonesia di Bank of Tokyo Mitsubishi, selanjutnya disebut BOTM, dengan Nomor Rekening : 3088688.
6. Agent’s fee adalah fee sebagaimana diatur dalam Agent Agreement antara Pemerintah Republik Indonesia dan JICS tanggal 17 Januari 2005.
7. Commision and Expenses (Banking Fee) adalah fee yang sebagaimana diatur dalam Banking Arrangement antara Departemen Keuangan Republik Indonesia dan BOTM tanggal 17 Januari 2005, menjadi beban Pemerintah Republik Indonesia.
8. Transaksi adalah seluruh transaksi dalam bentuk pembayaran langsung melalui rekening Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 3088688 di BOTM di Jepang.
9. Consultative Committee adalah komite yang beranggotakan wakil-wakil dan Badan Pelaksana, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Departemen Keuangan, Kementerian Negara/ Lembaga dan Kedutaan Besar Jepang.

BAB II
MEKANISME PEMANFAATAN DAN PENCAIRAN DANA HIBAH

Pasal 2

Pemanfaatan dana hibah sesuai Lampiran I dilakukan mekanisme sebagai berikut :

1. Pengguna Dana Hibah menyampaikan usulan program dan penganggarannya kepada Consultative Committee.
2. Hasil pembahasan usulan program dan penganggarannya sebagaimana dimaksud dalam butir 1, selanjutnya dituangkan dalam dokumen Memorandum on the Responsible Ministry, Goods/Services and Allocation of Budget for Procurement of Goods/Services regarding Programs under Japan’s Non Project Grant Aid 2004 for the Republic of Indonesia (Memorandum), yang ditandatangani oleh Bappenas c.q. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral, Bapel, Departemen Keuangan c.q. Direktur Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PPHLN) serta JICS. Memorandum tersebut selanjutnya disampaikan kepada Pengguna Dana Hibah, dan kepada Kedutaan Besar Jepang untuk dimintakan konfirmasi.
3. Kedutaan Besar Jepang memberikan konfirmasi secara tertulis kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Pelaksana atas persetujuan Pemerintah Jepang untuk penggunaan dana hibah.
4. Setelah konfirmasi tertulis dari Kedutaan Besar Jepang diberikan :
   1. Badan Pelaksana menyampaikan pemberitahuan kepada JICS untuk melakukan proses tender berkaitan dengan hibah tersebut;
   2. Program kegiatan yang dituangkan dalam Memorandum tersebut dalam angka 2., dianggarkan dalam DIPA masing-masing Kementerian Negara/Lembaga sebagai pengguna dana hibah dimaksud.
5. Menindaklanjuti pemberitahuan Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam angka 4 butir a., JICS mengajukan aplikasi penarikan dana secara langsung kepada BOTM dan ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan KPPN Khusus Banda Aceh, untuk keperluan alokasi pembayaran kepada supplier pemenang tender.
6. Terhadap aplikasi penarikan dana dari JICS dimaksud, BOTM meminta konfirmasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk mendapat persetujuan.
7. Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan persetujuan atas aplikasi penarikan dana dari JICS kepada BOTM, sekaligus meminta BOTM untuk mengirimkan Debet Advice kepada Direktorat PPHLN Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Banda Aceh. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya aplikasi penarikan dana dari JICS, BOTM tidak/belum menerima persetujuan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, maka BOTM dapat memindahkan dana sejumlah yang diajukan oleh JICS.
8. Pemindahan dana oleh BOTM dari Rekening Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 3088688 di BOTM dilakukan ke Rekening JICS di bank yang sama.
9. Terhadap permintaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan kepada BOTM sebagaimana dimaksud dalam angka 7 :
   1. BOTM menyampaikan Debet Advice kepada Direktorat PPHLN Direktorat Jenderal Perbendaharan dan KPPN Khusus Banda Aceh, berkenaan dengan pembayaran yang membebani Rekening Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 3088688 di BOTM;
   2. Berdasarkan Debet Advice, KPPN Khusus Banda Aceh membuat Surat Perintah Membayar Pengesahan (SPM Pengesahan), distempel “Dibuat sesuai dengan Debet Advice dari BOTM tanggal ……………. Nomor ……………” untuk dikirim kepada Badan Pelaksana sebagai bahan pembukuan.
   3. Berdasarkan SPM Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam butir b., KPPN Khusus Banda Aceh membuat Surat Perintah Pencairan Dana Pengesahan (SP2D Pengesahan), untuk keperluan pembukuan pengeluaran dan penerimaan Rekening BUN Nomor : 501.000.00X dan disampaikan kepada Bank Indonesia.
10. Pelaksanaan tender untuk pengadaan barang dan jasa oleh JICS dilakukan setelah terjadinya pemindahan dana dari Rekening Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 3088688 di BOTM ke rekening JICS di BOTM, dan dilaksanakan sesuai dengan list of eligible products and services sebagaimana tercantum dalam Exchange of Notes antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jepang tanggal 17 Januari 2005.
11. Setelah pemenang tender ditetapkan, JICS melakukan penandatanganan Purchase Contract dengan supplier serta menerbitkan Certificate of Eligible Procurement, dan disampaikan kepada Pemerintah Jepang dengan tembusan kepada Badan Pelaksana.
12. Supplier menyerahkan barang dan memberikan jasa sesuai Purchase Contract kepada Kementerian Negara/Lembaga.
13. Setelah barang dan jasa diterima, Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan Certificate of Receipt kepada JICS sebagai dasar pembayaran kepada supplier, dan tembusannya disampaikan kepada KPPN Khusus Banda Aceh.

BAB III
PAJAK DAN BEA MASUK

Pasal 3

Perlakuan perpajakan dan kepabeanan atas pengadaan barang dan jasa yang dananya bersumber dari hibah NPTGA 2004 adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan kepabeanan yang berlaku.

BAB IV
AGENT FEE

Pasal 4

Agent Fee mencakup Grant Administration Fee, Office Maintenance Fee dan Procurement Service Fee.

Pasal 5

BAB V
MEKANISME PENCAIRAN DAN PENCATATAN DANA HIBAH

Pasal 6

BAB VI
BANKING FEE

Pasal 7

Dari setiap transaksi pemindahbukuan dari Rekening Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 3088688 di BOTM ke JICS’s Procurement Account, BOTM mendapatkan pembayaran Commission and Expenses sebagaimana diatur dalam Banking Arrangement tanggal 17 Januari 2005.

Pasal 8

Alokasi pembayaran Banking Fee dibebankan pada APBN atas permintaan Direktorat PPHLN.

BAB VII
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2005
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JUSUF ANWAR