Menimbang :
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pungutan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor;
Mengingat:
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 57,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3694);
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarip Atas Jenis Penerimaan yang Berlaku Pada Departemen Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 95,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4313);
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 tentang Punguran Ekspor atas Barang Ekspor Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4531);
- Keputusan PresidenNomor 228/M Tahun 2001;
- Keputusan Menteri KeuanganNomor 557/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan;
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:
- Pungutan Ekspor adalah pungutan yang dikenakan atas barang ekspor tertentu.
- Harga Patokan Ekspor (HPE) adalah harga patokan yang ditetapkan setiap bulan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan berdasarkan harga rata-rata internasional.
- Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) adalah dokumen pabean yang digunakan untuk pemberitahuan pelaksanaan ekspor barang yang dapat berupa tulisan di atas formulir atau media elektronik.
Pasal 2
Terhadap barang ekspor tertentu dikenakan Pungutan Ekspor.
Pasal 3
| (1) | Jenis Ekspor tertentu dan besaran tarif Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini. |
| (2) | Tarif Pungutan Ekspor sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku atas ekspor Refined Bleached Deodorized Palm Olein (RBD Olein) dalam kemasan maksimal 5 kg dan bermerk. |
Pasal 4
| (1) | Perhitungan Pungutan Ekspor adalah sebagai berikut:
|
||||
| (2) | Tarif Pungutan Ekspor yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pungutan Ekspor adalah Tarif Pungutan Ekspor yang berlaku pada saat PEB didaftarkan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai. | ||||
| (3) | HPE yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pungutan Ekspor adalah HPE yang berlaku pada saat PEB didaftarkan pada kantor pelayanan Bea dan Cukai. | ||||
| (4) | Dalam hal tidak ada Harga Patokan Ekspor (HPE) penentuan jumlah Pungutan Ekspor dihitung berdasarkan Harga Free on Board (FOB) yang tercantum dalam PEB dengan rumus sebagai berikut; Tarif Pungutan Ekspor x Jumlah Satuan Barang x Harga Free On Board (FOB) x Nilai Kurs. |
||||
| (5) | Nilai Kurs yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pungutan Ekspor adalah nilai kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran Pungutan Ekspor dilakukan. |
Pasal 5
Terhadap barang ekspor yang dikenakan Pungutan Ekspor berlaku tata niaga ekspor.
Pasal 6
Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku:
- Keputusan Menteri KeuanganNomor 567/KMK.017/1999 tentang Penetapan Besarnya Tarif Pajak Ekspor atas Beberapa Komoditi Tertentu;
- Keputusan Menteri KeuanganNomor 66/KMK.017/2001 tentang Penetapan Besarnya Tarif Pajak Ekspor Kelapa Sawit, CPO, dan Produk Turunannya;
Pasal 7
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2005
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JUSUF ANWAR