Peraturan Menteri Keuangan – 94/PMK.02/2005

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembayaran Pungutan Ekspor atas barang ekspor tertentu pada Bank Devisa Persepsi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 tentang Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi Dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara;

Mengingat:

1. Undang-UndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-UndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor 127,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Undang-UndangNomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983Nomor 51,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor 128,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
4. Undang-UndangNomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana teLah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);
5. Undang-UndangNomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3612);
6. Undang-UndangNomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
7. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
9. Peraturan PemerintahNomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-UndangNomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor 259;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4061);
10. Peraturan PemerintahNomor 35 Tahun 2005 tentang Pungutan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4531);
11. Keputusan PresidenNomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002Nomor 73,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 92;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
12. Keputusan PresidenNomor 187/M Tahun 2004;
13. Keputusan Menteri KeuanganNomor 5/KMK.01/1993 tentang Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi Dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri KeuanganNomor 296/KMK.03/2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUSAHAAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 5/KMK.01/1993 TENTANG PENUNJUKAN BANK PERSEPSI DALAM RANGKA PENGELOLAAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri KeuanganNomor 5/KMK.01/1993 tentang Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi Dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri KeuanganNomor 296/KMK.03/2003, diubah sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan Pasal 1 huruf b, sehingga ketentuan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

   “Pasal 1

   Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

   1. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan negara bukan pajak.
   2. Devisa Persepsi adalah Bank Devisa yang menerima setoran penerimaan negara dalam rangka ekspor dan impor;
   3. Bank Tunggal adalah Bank indonesia yang mengelola penerimaan dan pengeluaran yang membebani rekening Kas Negara.
   4. Bank Operasional I adalah Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran yang membebani Rekening Kas Negara, dalam daerah dimana tidak terdapat Bank Indonesia.”

2. Diantara Pasal 9B dan Pasal 10 disisipkan 1(satu) Pasal yaitu Pasal 9C yang berbunyi sebagai berikut:

   “Pasal 9C

   Bank Devisa yang telah berfungsi sebagai Bank Devisa Persepsi pada saat Keputusan ini mulai berlaku, secara otomatis dapat menerima, setoran penerimaan negara dalam rangka ekspor dan impor tanpa mengajukan permohonan untuk ditunjuk sebagai Bank Devisa Persepsi,”

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2005
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

JUSUFANWAR