Menimbang :
- bahwa dengan semakin cepat dan canggihnya perkembangan teknologi, Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna dapat digunakan sebagai alat reproduksi bahan cetakan berwarna yang serupa dengan aslinya sehingga dapat disalahgunakan untuk mencetak/mereproduksi uang kertas serta surat-surat berharga/dokumen sekuriti lainnya;
- bahwa dalam rangka antisipasi terhadap tuntutan dan perkembangan teknologi, meningkatkan pelayanan masyarakat, dan usaha pengamanan surat-surat berharga/dokumen sekuriti lainnya, perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan yang lebih ketat terhadap impor dan pengguna Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna;
- bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, dan dalam rangka melaksanakan inpres Nomor 1 Tahun 1971, dianggap perlu untuk mencabut Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 03/Kp/IV/1978 tentang Impor Mesin Foto Copy Berwarna dan mengatur kembali Ketentuan tersebut;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia.
Mengingat :
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) (Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732);
- Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 1981 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Pemberantasan Uang Palsu Beserta Protokol (International Convention for the Suppression of Conterfeiting Currency and Protocol, Geneva 1929) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3199);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1864 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization ( Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661)
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERUM PERURI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 83);
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Besatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2006;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2006;
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 547/MPP/Kep/7/2002 tentang Pedoman Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/ Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Teknologi Informasi dan Elektronika;
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 40/MPP/Kep/1/2003 tentang Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/M-DAG/PER/12/2006;
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 30/M-DAG/PER/12/2005;
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor barang dan/atau Jasa;
Memperhatikan :
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 tentang Penugasan Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara untuk mengkoordinir semua usaha dan kegiatan dari badan/instansi yang mempunyai wewenang didalam pemberantasan uang palsu;
- Keputusan Kepala Badan Intelijen Negara Selaku Ketua Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu Nomor KEP-061 Tahun 2006 tentang Izin Operasional Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Pengganda Berwarna Lainnya.
MEMUTUSKAN :
Mencabut :
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN DAN KOPERASI NOMOR 03/KP/IV/1978 TENTANG IMPOR MESIN FOTO COPY BERWARNA.
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA, MESIN FOTOKOPI BERWARNA DAN MESIN PRINTER BERWARNA.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
| 1. |
|
||||||
| 2. | Importir terdaftar (IT) Mesin Multifungsi Berwana, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna adalah perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir (API) yang mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan untuk mengimpor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna. | ||||||
| 3. | Prinsipal adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum di luar negeri yang menunjuk agen atau distributor untuk melakukan penjulan barang dan/atau jasa yang dimiliki atau dikuasai. | ||||||
| 4. | Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat Departemen Perindustrian dan Pejabat Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu yang berwenang dan bukan merupakan izin/persetujuan impor. | ||||||
| 5. | Menteri adalah Menteri Perdagangan. | ||||||
| 6. | Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan. | ||||||
| 7. | Direktur Jenderal IATT adalah Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika Departemen Perindustrian. | ||||||
| 8. | BOTASUPAL adalah Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu yang diketuai oleh Kepala Badan Intelijen Negara berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971. | ||||||
| 9. | Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi dari dan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis atas impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna. |
Pasal 2
Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.
Pasal 3
Mesin Multifunsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1 hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat penunjukan sebagai IT Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna dari Direktur Jenderal.
Pasal 4
| (1) | Untuk dapat ditunjuk sebagi IT Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna, perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen :
|
| (2) | Atas permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal menerbitkan persetujuan atau penolakan permohonan penunjukan sebagai IT Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima. |
| (3) | Penunjukan sebagai IT Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. |
| (4) | Perusahaan yang telah mendapat penunjukan sebagai IT Mesin Multifungsi Berwarna, dan Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna wajib melaporkan setiap perubahan data yang terdapat pada dokumen sebagaimana dimkasud pada ayat (1), paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah perubahan. |
| (5) | Bentuk Penunjukan sebagai IT Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna sebagaimana dimkasud dalam Pasal 3 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Menteri ini. |
Pasal 5
| (1) | Setiap pelaksanaan impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna oleh IT Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna wajib mendapat persetujuan impor dari Direktur Jenderal mengenai jumlah, jenis, spesifikasi teknis, pelabuhan tujuan, negara asal, dan masa berlaku persetujuan impor 6 (enam) bulan. |
| (2) | Untuk mendapat persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), IT Mesin Multifungsi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Jenderal IATT dan BOTASUPAL dengan melampirkan :
|
| (3) | Bentuk persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Menteri ini. |
Pasal 6
| (1) | IT Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna yang telah mendapat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib menyampaikan laporan realisasi impor secara tertulis kepada Direktur Jenderal dan tembusan kepada Direktur Jenderal IATT dan BOTASUPAL setiap 3 (tiga) bulan atau jika sewaktu-waktu diperlukan. |
| (2) | Laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tentang dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya importasi Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna. |
| (3) | Laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lamabat pada tanggal 15 bulan berikutnya dari bulan realisasi impor yang harus dilaporkan. |
| (4) | Bentuk laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Menteri ini. |
Pasal 7
Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer berwarna wajib dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat barang.
Pasal 8
| (1) | Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri. |
| (2) | Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis, Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. berpengalaman sebagai surveyor minimal 5 (lima) tahun; dan b. memiliki cabang atau perwakilan atau afiliasi di luar negeri. |
| (3) | Hasil verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor. |
| (4) | Atas pelaksanaan verifikasi atau penulusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surveyor memungut imbalan jasa yang diberikannya dari importir yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat. |
Pasal 9
| (1) | Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis secara tertulis setiap bulan kepada Direktur Jenderal IATT dan BOTASUPAL paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. |
| (2) | Surveyor harus dapat memastikan bahwa barang yang diekspor sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Surveyor (LS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3). |
| (3) | Ketentuan pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh Direktur Jenderal. |
Pasal 10
Kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak mengurangi kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan untuk melakukan pemeriksaan pabean.
Pasal 11
| (1) | Penunjukan sebagai IT Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna dibekukan apabila perusahaan dan/atau Pengurus/Direksi perusahaan :
|
| (2) | Penunjukan sebagai IT Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna yang telah dibekukan dapat diaktifkan kembali apabila :
|
| (3) | Penunjukan sebagai IT Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna dicabut apabila perusahaan dan/atau pengurus/ Direksi Perusahaan :
|
| (4) | Pembekuan, pengaktifan kembali dan pencabutan penunjukan sebagai IT Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan oleh Direktur Jenderal. |
| (5) | Pengenaan sanksi pembekuan atau pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak mengurangi pengenaan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
Pasal 12
Penetapan sebagai pelaksana verifikasi dicabut apabila surveyor :
- Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan; dan/atau
- Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
Pasal 13
| (1) | Pengecualian terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini hanya dapat ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari BOTASUPAL. |
| (2) | Direktur Jenderal dapat menerbitkan ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini. |
Pasal 14
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalamBerita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2007
MENTERI PERDAGANGAN R.I.
ttd.
MARI ELKA PANGESTU