Peraturan Pemerintah – 68 TAHUN 2015

TIPE

Peraturan Pemerintah

NOMOR PERATURAN

68 TAHUN 2015

TAGGAL PENERBITAN

3 August 2015

OBJEK

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada komisi pengawas persaingan usaha
PERATURAN

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

Mengingat :

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3687);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara BukanPajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis danPenyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA.

Pasal 1

(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha meliputipenerimaan dari:

  1. denda administratif;
  2. jasa penggandaan dokumen terkait persaingan usaha dan/atau etika bisnis dalam kemitraan;
  3. penerbitan surat keterangan bebas tanggungan berperkara;
  4. pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara;
  5. jasa pembuatan surat kuasa insidentil; dan
  6. jasa penelusuran dokumen terkait persaingan usaha dan/atau etika bisnis dalam kemitraanyang tidak tersimpan di arsip kantor pusat Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
(2)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesardenda yang diputuskan berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(3)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c,huruf d, huruf e, dan huruf f sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 209

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 2015

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

I.UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional,Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai salah satu sumberpenerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak yang berlaku pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan PeraturanPemerintah ini.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “denda administratif” adalah denda atas pelanggaranterhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai larangan praktikmonopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan peraturan perundang-undanganmengenai kemitraan dalam usaha mikro, kecil, dan menengah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “putusan pengadilan” adalah putusan pengadilan negeri dan/atauputusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap atas upaya hukumkeberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terkait dendaadministratif.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5738

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 51/PJ/UP.53/2003

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan dayaguna pegawai dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas Direktorat Jenderal Pajak, maka untuk kepentingan dinas dipandang perlu mengadakan mutasi pejabat eselon…

Peraturan Daerah – 44 TAHUN 2010

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengamankan rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan,Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan dan Sumber Daya…
All articles loaded
No more articles to load