Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai – SE 22/BC/2007

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 Tentang Penetapan Harga Dasar Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-30/BC/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 07/BC/2005 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Jual Eceran (HJE) Hasil Tembakau dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-30/BC/2007 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau, dipandang perlu untuk mengatur Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau, Penyediaan Pita Cukai, Pemesanan Pita Cukai, Pencacahan Pita Cukai, Dan Pengembalian Cukai dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2007 tersebut diatur hal yang baru berkaitan dengan hasil tembakau antara lain:

1. Penyederhanaan golongan Pengusaha Pabrik dari 4 golongan menjadi 3 golongan untuk hasil tembakau SKT dan TIS. Untuk hasil tembakau jenis KLB, KLM, dan SPT juga dilakukan penggabungan golongan yaitu dari dua golongan menjadi satu golongan.
2. Ketentuan perihal HJE minimum dan tarif cukai Hasil tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF) disamakan HJE-nya dan tarif cukainya dengan hasil tembakau jenis SKM.
3. Tarif cukai advalorum hasil tembakau jenis SKM, SPM, dan SKT, diturunkan secara proporsional dengan penambahan tarif cukai spesifik. Sebelumnya tarif cukai spesifik untuk golongan I Rp 7, golongan II Rp 5, golongan III, IIIA, dan IIIB Rp 3, sedangkan mulai 1 Januari 2008 maka tarif cukai spesifik untuk hasil tembakau tersebut adalah Rp 35, kecuali hasil tembakau jenis SKT golongan III (gabungan golongan IIIA dan IIIB) yaitu Rp 30.
4. Golongan pengusaha pabrik II dan III dapat menurunkan HJE yang berlaku paling tinggi 15% dengan mengajukan permohonan. Penetapan tentang penurunan HJE paling lambat dilaksanakan pada akhir Januari 2008, dengan tata cara penurunan HJE yang berlaku diatur dalam P-30/BC/2007.
5. HJE minimum golongan I untuk hasil tembakau jenis SKM ditetapkan Rp 600,00, SPM ditetapkan Rp 375,00, dan SKT ditetapkan Rp 520,00.
6. Hasil tembakau yang diimpor dikenakan tarif cukai tertinggi tanpa membedakan jenis hasil tembakaunya dan tidak dapat menurunkan HJE yang berlaku.

2. Penetapan Harga Jual Eceran (HJE)

Penetapan HJE yang masih berlaku sudah harus dilakukan oleh Kepala Kantor paling lambat 30 Nopember 2007 untuk seluruh Pabrik hasil tembakau.

3. Penetapan HJE Hasil Tembakau Merek Baru

Penetapan HJE hasil tembakau merek baru untuk semua jenis hasil tembakau :

1. Tidak boleh lebih rendah dari HJE minimum sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II PMK Nomor 43/PMK.04/2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 134/PMK.04/2007.
2. Tidak boleh lebih rendah dari HJE atas merek hasil tembakau yang dimilikinya (HJE yang masih berlaku untuk jenis yang sama) dan/ atau yang pernah dimilikinya (penetapan terakhir untuk merek yang sama).

4. Batas Waktu Pelekatan, Pencacahan, Pengembalian Pita Cukai dan Penarikan Hasil Tembakau Dari Peredaran Bebas

1. Batas waktu pelekatan pita cukai yang dipesan berdasarkan CK-1 bulan Juli s.d Desember tahun 2007 paling lambat tanggal 10 Februari 2008.
2. Pencacahan sisa pita cukai yang dipesan berdasarkan CK-1 bulan Juli s.d Desember tahun 2007 yang tidak habis dilekatkan sampai batas waktu pelekatannya sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai paling lambat tanggal 20 Februari 2008, dengan dibuatkan Berita Acara Pencacahan Pita Cukai (BACK-1).
3. BACK-1 sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib dikirim dari Kantor Pelayanan Bea dan Cukai ke Kantor Pusat DJBC paling lambat tanggal 25 Februari 2008.
4. Sisa pita cukai yang dipesan berdasarkan CK-1 bulan Juli s.d Desember tahun 2007 yang tidak habis dilekatkan sampai batas waktu pelekatan harus dikembalikan ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (PBCK-4) paling lambat tanggal 11 Maret 2008. Pengembalian sisa pita cukai setelah melewati batas waktu tersebut tidak diberikan pengembalian cukai.
5. Penarikan hasil tembakau (CK-13) dari peredaran bebas untuk pemusnahan atau pengolahan kembali hasil tembakau yang dilekati pita cukai yang dipesan berdasarkan CK-1 bulan Juli s.d Desember tahun 2007 paling lambat tanggal 24 Juni 2008. Penarikan hasil tembakau setelah melewati batas waktu tersebut, atas pemusnahan atau pengolahan kembali hasil tembakau tidak diberikan pengembalian cukai.

5. Pencacahan Persediaan Pita Cukai Terkait Berakhirnya Batas Waktu Pelekatan Pita Cukai

Pencacahan dilakukan terhadap seluruh persediaan pita cukai yang masih berada pada Pengusaha Pabrik / Importir, meliputi:

1. Pita cukai rusak yang belum dilekatkan pada hasil tembakau karena:

1. Kurang sempurna cetakannya;
2. Proses pemotongan; atau
3. Proses pelekatan.

2. Pita cukai yang tidak dipakai yang belum dilekatkan pada hasil tembakau karena:

1. Perubahan HJE, tarif, dan/atau desain pita cukai;
2. Pengusaha Pabrik / Importir tidak lagi memproduksi / mengimpor hasil tembakau sesuai pita cukai yang telah dipesan; atau
3. Tidak sesuai dengan pesanan Pengusaha Pabrik / Importir.

6. Pengembalian Cukai

Terhadap permohonan pengembalian cukai yang diajukan Pengusaha Pabrik / Importir dan direkomendasikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, khususnya atas pita cukai yang dipesan setelah pemberlakuan tarif spesifik, agar diberikan keterangan tambahan berupa:

1. Alasan pengembalian;
2. Rincian nilai cukai yang dimohonkan pengembaliannya berdasarkan cukai telah dibayar karena pengenaan tarif spesifik dan tarif advalorum;
3. Jumlah nilai pengembalian yang disetujui; dan
4. Besarnya biaya pengganti.

7. Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai

1. Penyediaan Pita Cukai.

1. Untuk kebutuhan pita cukai bulan Desember 2007; P3CT, DP3CT, dan P3CT Izin Direktur Jenderal, diterima Subdit Pita Cukai Direktorat Cukai KP DJBC paling lambat tanggal 26 Nopember 2007.
2. Untuk kebutuhan pita cukai bulan Januari 2008; P3C dan DP3C, sudah dapat diterima Subdit Pita Cukai Direktorat Cukai KP DJBC mulai tanggal 27 Nopember 2007 sampai dengan 10 Desember 2007.

2. Pemesanan Pita Cukai.

Pengajuan CK-1untuk kebutuhan pita cukai pada bulan Desember 2007:

1. Diterima di Kantor Pelayanan paling lambat tanggal 28 Desember 2007, dalam hal pita cukai disediakan di Kantor Pelayanan; dan
2. Diterima di Subdit Pita Cukai paling lambat tanggal 28 Desember 2007, dalam hal pita cukai disediakan di Kantor Pusat.

8. Lain-lain

Dalam rangka pergantian tahun anggaran 2007-2008, Kepala Kantor :

1. Harus meneliti secara seksama permohonan penyediaan dan/ atau pemesanan pita cukai atas masing-masing pengusaha pabrik.
2. Dalam hal pada akhir Desember 2007 jumlah produksi (yang didasarkan atas pemesanan pita cukai) suatu pabrik mengalami penurunan dan tidak mencapai batas bawah golongannya, Kepala Kantor memberitahukan kepada pengusaha yang bersangkutan. Dan dalam hal pengusaha pabrik mengajukan permohonan Penetapan Penurunan Golongan Pabrik, maka Kepala Kantor menetapkan Penetapan Penurunan Golongan Pabrik sebelum pita cukai dipesan dengan Dokumen Cukai CK-1 pertama kali pada tahun anggaran 2008.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Nopember 2007
DIREKTUR JENDERAL

ttd.

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332