Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.3/2002

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 01/PJ.3/2002

TAGGAL PENERBITAN

11 February 2002

OBJEK

pengantar pengiriman keputusan nomor 683/kmk.03/2001 tentang tata cara pemberian imbalan bunga kepada wajib pajak
PERATURAN

Bersama ini disampaikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 683/KMK.03/2001 tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga kepada Wajib Pajak, dengan penjelasan sebagai berikut:

  1. Keputusan Menteri Keuangan tersebut merupakan:
  1. Aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), dan Pasal 27A ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.
  2. Pengganti dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga kepada Wajib Pajak. Hal yang berbeda dari Keputusan Menteri Keuangan tersebut antara lain adalah:
    1)Pengaturan mengenai tata cara pembuatan SKPIB dan SPMIB disertai bentuk SKPIB dan SPMIB yang digunakan;
    2)Mata Anggaran Pengeluaran (MAK) yang digunakan untuk pembayaran imbalan bunga.
  1. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan tersebut pemberian imbalan bunga dimaksud berlaku terhadap:
  1. imbalan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1);
  2. imbalan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) yang menyangkut Tahun Pajak 1995 dan seterusnya;
  3. imbalan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) yang menyangkut Tahun Pajak 2001 dan seterusnya.
  1. Untuk keseragaman penghitungan pemberian imbalan bunga kepada Wajib Pajak dan memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak, dengan ini diberikan contoh penghitungan dimaksud sebagaimana terlampir.
  1. Dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.33/2001 tanggal 24 Januari 2001 perihal Tata Cara Penghitungan Besarnya Pemberian Imbalan Bunga kepada Wajib Pajak dinyatakan tidak berlaku

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Pengumuman – PENG 02/PJ.09/2008

Kepada seluruh masyarakat dihimbau untuk memanfaatkan fasilitas perpajakan sesuai dengan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang baru, bahwa: Bagi orang pribadi yang…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 30/PJ.51/1996

Untuk mencegah timbulnya kerancuan dalam pelaksanaan Surat Edaran Kami Nomor SE-25/PJ.51/1996 tanggal 8 Juli 1996, bersama ini disampaikan penegasan sebagai berikut : Syarat mengenai tempat…

Peraturan Daerah – 561/Kep. 1387/2005

Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam rangka pelaksanaan proses produksi perlu diupayakan peningkatan kesejahteraan pekerja melalui penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota…
All articles loaded
No more articles to load