Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.9/1998

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 01/PJ.9/1998

TAGGAL PENERBITAN

17 April 1998

OBJEK

tata cara penyetoran pajak yang pemungutan pajaknya disetor sendiri dengan ssp final dan/atau dipungut oleh wajib pungut dan disetorkan dengan ssp umum
PERATURAN

Agar dapat diketahui dengan pasti penerimaan dari sektor-sektor penghasilan yang tata cara pemungutan pajaknya dapat dilakukan dengan disetor sendiri dengan menggunakan SSP Final dan/atau dipungut oleh Wajib Pungut dan disetorkan dengan menggunakan SSP Umum, untuk itu perlu diatur tata cara penyetorannya sebagai berikut :

  1. Baik Wajib Pajak yang melakukan penyetoran sendiri dengan SSP Final maupun Wajib Pungut yang melakukan penyetoran dengan SSP Umum diwajibkan menggunakan kode jenis pembayaran yang sama.

  2. Penggunaan kode jenis pembayaran yang sama tersebut dimaksudkan agar penerimaan pajak yang penyetorannya menggunakan SSP Final maupun SSP Umum dapat direkam dalam perkiraan yang sama.

    Contoh : Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri

    MAP

    Kode Jenis Pembayaran

    Melakukan Penyetoran Sendiri
    dengan SSP Final

    0115

    101

    PT. A sebagai pemungut atas
    persewaan kapal charter dengan
    SSP Umum

    0115

    101

  3. Penyamaan kode jenis pembayaran di atas dan Kode MAP dan Jenis Pembayaran Untuk Perekaman SSP (terlampir) agar disebar luaskan kepada masyarakat dan Wajib Pajak di wilayah kerja Saudara untuk diketahui.

  4. Dalam hal ternyata Wajib Pajak/Pemungut belum mencantumkan kode jenis pembayaran yang benar, KPP wajib melakukan updating terhadap kode jenis pembayaran tersebut agar menjadi sama seperti yang tertera pada Kode MAP dan Jenis Pembayaran Untuk Perekaman SSP sebelum dilakukan perekamannya.

Demikian untuk dilaksanakan.

A.N. DIREKTUR JENDERAL
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

ttd

KARSONO SURJOWIBOWO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 33/PJ./2008

Menimbang: bahwa sehubungan dengan pembentukan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak dengan sistem administrasi perpajakan modern yang disusun berdasarkan segmentasi Wajib Pajak, maka perlu dievaluasi Wajib…

Undang-Undang – 39 TAHUN 2007

Menimbang : bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila danUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tatakehidupan bangsa…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini