Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.43/1998

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 04/PJ.43/1998

TAGGAL PENERBITAN

10 February 1998

OBJEK

penegasan lebih lanjut dari surat edaran nomor se-09/pj.4/1995 tanggal 24 februari 1995 direktur jenderal pajak
PERATURAN

Sehubungan dengan adanya pertanyaan mengenai pengecualian dari pemotongan PPh atas bunga tabungan berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1994 dan butir III.2.4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-09/PJ.4/1995 tanggal 24 Februari 1995 dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :

  1. Sesuai dengan butir III.2.4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ.4/1995 tanggal 24 Februari 1995 dinyatakan bahwa dikecualikan dari pemotongan PPh atas bunga tabungan berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, adalah bunga tabungan dalam rangka pemilikan rumah sederhana, kaveling siap bangun atau rumah susun sederhana pada bank tertentu yang ditunjuk oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sepanjang untuk dihuni sendiri.

  2. Pengecualian dari pemotongan PPh atas bunga tabungan berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, sebagaimana butir 1 di atas hanya diberikan kepada deposan (atas nama pribadi) dari bank yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan tabungan untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) rumah sederhana, kaveling siap bangun atau rumah susun sederhana sepanjang untuk ditempati sendiri.

  3. Oleh sebab itu atas bunga tabungan yang diterima atau diperoleh deposan selain dari yang dimaksud dalam butir 2 di atas, tetap dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1994.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

FUAD BAWAZIER

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Dirjen Pajak – PER 16/PJ/2010

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas, dan dalam rangka mengoptimalkan fungsi kebijakan (policy making) serta…

Keputusan Menteri Keuangan – 238/KMK.01/2006

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, kepatuhan Wajib Pajak, ekstensifikasi, intensifikasi, penerimaan pajak, dan citra serta efektivitas organisasi Direktorat Jenderal Pajak, maka…