Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 05/PJ.5.1/1990

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 05/PJ.5.1/1990

TAGGAL PENERBITAN

9 March 1990

OBJEK

penggunaan formulir baru spt masa PPN (seri ppn – 160)
PERATURAN

Sebagaimana dimaklumi kepada para Kepala Kantor Pelayanan Pajak telah dikirim formulir baru SPT Masa PPN bentuk KP. PPN 6-89.

Sebagian besar Kantor Pelayanan Pajak telah menerima formulir tersebut dan bahkan telah disebarluaskan kepada para Pengusaha Kena Pajak di wilayah masing-masing sesuai dengan petunjuk dalam penataran PPN akhir-akhir ini.

Sementara itu penuntun pengisian SPT Masa tersebut masih dalam proses pencetakan. Diharapkan pencetakannya selesai pada akhir Maret 1990. Agar supaya diperoleh kejelasan dalam pelaksanaan serta keseragaman dalam cara mengisi dan menyampaikan SPT Masa PPN bentuk baru tersebut, maka selama masa transisi pengalihan penggunaan SPT lama ke penggunaan SPT baru, perlu diberikan petunjuk sebagai berikut :

  1. Formulir baru SPT Masa PPN mulai digunakan untuk masa pajak April 1990 yang harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 Mei 1990.

  2. Apabila selama masa pajak Januari s/d Maret 1990, Pengusaha Kena Pajak masih menggunakan formulir SPT masa PPN yang lama, Kantor Pelayanan Pajak tetap harus menerima tanpa keharusan mengganti dengan formulir SPT yang baru. Sebaliknya Pengusaha Kena Pajak yang telah menyampaikan laporan masa dengan menggunakan SPT bentuk baru, tetap diterima Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana mestinya. Dengan demikian selama masa transisi ini dapat digunakan dua bentuk formulir SPT Masa PPN.

  3. Sehubungan dengan keadaan tersebut pada butir 2 maka kegiatan tata usaha dan laporan Kantor Pelayanan Pajak diatur sebagai berikut :
    3.1. Baik SPT Masa bentuk lama maupun baru yang disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak tetap harus dicatat pada Kartu Pengawasan SPT Masa PPN.
    3.2. Karena program perekaman SPT Masa PPN dengan menggunakan komputer sudah diubah sejak bulan Januari 1990 maka dengan adanya 2 macam bentuk SPT untuk Masa Pajak Januari s/d Maret 1990 tidak dilakukan perekaman.
    3.3. Sebagai akibat tidak dilakukan perekaman SPT Masa PPN maka laporan KPL. KPP 5.4, 5.5 dan 5.6 untuk Januari, Februari, Maret 1990 dibuat secara manual tanpa perincian KLU.
    Laporan dibuat dalam kelompok besar sektor Industri, Importir, Bangunan Sipil, Perdagangan Besar dan jasa lainnya.

  4. Pelaksanaan perekaman SPT Masa PPN bentuk baru mulai dilakukan untuk masa pajak April 1990. Karena SPT Masa April baru disampaikan selambat-lambatnya tanggal 20 Mei 1990 maka perekaman pertama kali SPT Masa PPN bentuk baru tersebut baru dapat dilakukan dalam bulan Juni 1990, dengan demikian maka laporan KPL KPP 5.4, 5.5 dan 5.6 dimulai masa Pajak April 1990 secara lengkap sesuai dengan KLU masing-masing.

  5. Apabila selama masa tersebut pada butir 2 di atas terjadi kesalahan pengisian kolom-kolom dan kelambatan penyampaian laporan SPT Masa PPN oleh Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan, sanksi administrasi yang berkenaan dengan kesalahan tersebut tidak diterapkan sepanjang jumlah pajak yang semestinya terutang telah disetorkan. Sesudah masa transisi tersebut segala sesuatunya harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian penegasan kami mengenai penggunaan SPT Masa PPN bentuk baru khususnya dalam masa transisi, dengan harapan agar Saudara menyebar luaskan dan memberikan pelayanan serta penyuluhan sebaik-baiknya kepada semua pihak yang berkepentingan dengan SPT Masa PPN.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

MAR’IE MUHAMMAD

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Dirjen Bea dan Cukai – KEP 15/BC/1999

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dipandang perlu untuk menyempurnakan Keputusan Direktur Jenderal…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 22/PJ.42/1990

Dalam pelaksanaan pembentukan dana cadangan penghapusan piutang ragu-ragu bagi usaha Bank/LKBB berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor : 957/KMK.04/1983 tanggal 31 Desember 1983, sesuai dengan surat…

Peraturan Menteri Keuangan – 23/PMK.07/2009

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi…