Bersama ini disampaikan salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2006 tanggal 24 Maret 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 tentang Jasa Di Bidang Angkutan Umum Di Darat Dan Di Air Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:
-
Pasal 4A ayat (3) huruf i Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, menetapkan jenis-jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, yaitu jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air.
-
Pasal 5 huruf i sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai mengatur bahwa jenis jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa angkutan umum di darat, di laut, di danau, dan di sungai yang dilakukan oleh Pemerintah atau swasta.
-
Kendaraan Angkutan Umum adalah kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk kegiatan pengangkutan orang dan atau barang yang disediakan untuk umum dengan dipungut bayaran baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek, dengan menggunakan tanda nomor kendaraan dengan dasar kuning dan tulisan hitam.
- Atas penyerahan jasa angkutan umum di darat dan di air tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
- Penyerahan jasa angkutan umum di darat adalah:
1) Penyerahan jasa angkutan umum di jalan dengan menggunakan kendaraan angkutan umum;
2) Penyerahan jasa angkutan kereta api. - Penyerahan jasa angkutan umum di air adalah:
1) Penyerahan jasa angkutan umum di laut;
2) Penyerahan jasa angkutan umum di sungai dan danau;
3) Penyerahan jasa angkutan umum penyeberangan.
- Penyerahan jasa angkutan umum di darat adalah:
Demikian untuk mendapat perhatian dan disebarluaskan pada wilayah kerja masing-masing.
Direktur Jenderal,
ttd
Hadi Poernomo
NIP 060027375