Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 06/PJ.41/2003

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 06/PJ.41/2003

TAGGAL PENERBITAN

22 December 2003

OBJEK

penggunaan formulir surat keterangan bebas fiskal luar negeri
PERATURAN

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-351/PJ/2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-156/PJ/2000 tentang Bentuk Formulir Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri (SKBFLN), dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut:

  1. Dalam KEP-351/PJ/2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-156/PJ/2000 tentang Bentuk Formulir Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri (SKBFLN) telah ditetapkan bentuk SKBFLN yang baru sebagaimana contoh terlampir. Formulir SKBFLN yang baru tersebut terbagi atas 3 (tiga) bagian yaitu:
    1. Bagian pertama (kiri) untuk Kounter Fiskal.
    2. Bagian kedua (tengah) untuk Orang Pribadi yang bertolak ke Luar Negeri.
    3. Bagian ketiga (kanan) untuk Arsip UPFLN. Formulir SKBFLN baru mulai berlaku tanggal 1 Januari 2004.
  2. Untuk keseragaman bentuk formulir SKBFLN maka pencetakan formulir SKBFLN tersebut dilaksanakan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
  3. Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan Pajak yang ditunjuk sebagai UPFLN dapat mengajukan permintaan formulir SKBFLN ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak c.q. Bagian Perlengkapan.

  4. Dalam hal Kanwil/KPP masih mempunyai persediaan formulir SKBFLN lama, maka formulir tersebut masih dapat dipergunakan bersama-sama dengan formulir yang baru sampai dengan tanggal 30 April 2004.

  5. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-14/PJ.41/2000 tanggal 6 Juni 2000 tentang Bentuk Formulir Surat Edaran Bebas Fiskal Luar Negeri dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Dirjen Pajak – PER 165/PJ/2005

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I, Kantor Pelayanan…

Peraturan Daerah – G/515/B.VII/HK/2006

Membaca : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Nomor 560/1283/III.12/2006 tanggal 26 Desember 2006 perihal Rekomendasi Usulan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 28/PJ./2006

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2006 tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2006 sebagaimana terlampir, dengan ini ditegaskan kembali hal-hal…