Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.3/2004

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 08/PJ.3/2004

TAGGAL PENERBITAN

30 November 2004

OBJEK

pemberitahuan berlakunya persetujuan penghindaran pajak berganda (p3b) antara pemerintah republik indonesia dengan pemerintah meksiko serikat
PERATURAN

Sehubungan dengan telah dipertukarkannya nota ratifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Meksiko Serikat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Meksiko telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 67 Tahun 2004 (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2004) tanggal 10 Agustus 2004 dan telah diberitahukan kepada Pemerintah Meksiko melalui Nota Diplomatik Nomor : 605/EK/X/2004/62 tanggal 28 Oktober 2004. Pemerintah Meksiko juga telah mengirimkan Nota Diplomatik Nomor : INO-01202/350.1/”2004″, tanggal 14 Juni 2004, yang merupakan nota pemberitahuan ratifikasi P3B tersebut di Meksiko.

  2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 P3B Indonesia-Meksiko maka ketentuan-ketentuan dalam P3B Indonesia-Meksiko tersebut mulai berlaku secara efektif terhadap penghasilan-penghasilan yang diterima atau diperoleh pada atau setelah tanggal 1 Januari 2005.

  3. Ketentuan yang lebih rinci dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Meksiko tersebut terdapat dalam naskah Persetujuan terlampir.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Direktur Jenderal,

ttd

Hadi Poernomo
NIP 060027375

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Menteri Keuangan – 192/PMK.011/2014

Menimbang: bahwa dalam rangka memberikan kepastian mengenai batas waktu pengajuan usulan pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai batas…

Instruksi Presiden – 1 TAHUN 2011

Dalam rangka percepatan penyelesaian kasus-kasus hukum dan penyimpangan pajak dalam upaya pemberantasan mafia hukum, dengan ini menginstruksikan kepada: PERTAMA : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;…