Resources / Regulation / Surat Edaran Dirjen Pajak

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 09/PJ.51/2001

Bersama ini disampaikan fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-312/PJ/2001 tanggal 23 April 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-522/PJ/2000 Tentang Dokumen-dokumen Tertentu Yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak Standar.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah :

  1. Dalam rangka memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pemungutan PPN kepada Perusahaan Listrik dan Perusahaan Jasa Telekomunikasi khususnya penggunaan tanda bukti pembayaran atau kuitansi yang diterbitkan oleh kedua perusahaan tersebut sebagai Faktur Pajak Standar, dilakukan penyempurnaan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-522/PJ/2000 tanggal 6 Desember 2000.

  2. Adapun penyempurnaan dimaksud adalah :
    1)

    Menambah dan menyempurnakan Pasal 2 huruf e KEP-522/PJ/2000

    Semula berbunyi : e. Tanda pembayaran atau kuitansi telepon;
    Menjadi berbunyi : e. Tanda pembayaran atau kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi;

    2)

    Menambah ketentuan Pasal 2 huruf e KEP-522/PJ/2000, yaitu :
    i. Tanda pembayaran atau kuitansi listrik

Demikian untuk mendapat perhatian dan disebarluaskan pada wilayah kerja masing-masing.

DIREKTUR JENDERAL

ttd

HADI POERNOMO

Reading: Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 09/PJ.51/2001