Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 11/PJ.BT5/1988

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 11/PJ.BT5/1988

TAGGAL PENERBITAN

28 February 1987

OBJEK

tata cara penelitian spt PPh dalam rangka pelaksanaan sistem pemeriksaan berdasarkan kriteria seleksi
PERATURAN

Bersama ini disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-17/PJ/1988 tanggal 30 Januari 1988 tentang Tata Cara Penelitian SPT PPh Dalam Rangka Pelaksanaan Pemeriksaan Berdasarkan Kriteria Seleksi.

  • Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-17/PJ/1988 ini merupakan perbaikan sekaligus penyempurnaan dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-30/PJ/1987 tanggal 6 Juni 1987, yang meliputi beberapa permasalahan pokok sebagai berikut :
    1. Dalam tata cara penelitian yang lama (yang disebutkan dalam KEP-30/PJ/1987), perekaman dilakukan setelah dilaksanakan penelitian I, II dan III, sedangkan dalam tata cara penelitian yang baru (berdasarkan KEP-17/PJ/1988), perekaman segera dilakukan setelah dilaksanakan penelitian I dan II.
    1. Dalam tata cara penelitian yang lama, penelitian III yaitu penelitian atas kesalahan tulis dan atau salah hitung dilakukan secara manual oleh peneliti III, sedangkan dalam tata cara penelitian yang baru penelitian kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung untuk pertama kali dilakukan melalui sistem komputer. Apabila menurut komputer SPT mengandung kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung (SPT Unbalance), maka Peneliti III akan melakukan perbaikan dengan menggunakan lembar penelitian yang sudah ditetapkan. Selanjutnya setelah kesalahan-kesalahan tersebut diperbaiki, akan direkam ulang oleh Operator komputer.
      Dalam hal komputer tidak lagi menemukan adanya kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung, maka penelitian III tidak perlu dilaksanakan kembali.Dengan demikian tahapan penelitian menjadi : Penelitian I – Penelitian II – Komputer – Penelitian III (sepanjang diperlukan) – Komputer – Arsip.

    2. Beberapa sarana penelitian yang berupa formulir-formulir penelitian mengalami penyempurnaan, diantaranya adalah formulir Permintaan Kelengkapan kepada Wajib Pajak, formulir Surat Pengantar, formulir Penelitian I dan sebagainya.

  • Ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan tata cara penelitian yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-49/PJ/1987 tanggal 28 Agustus 1987 (Seri Pemeriksaan – 14) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

  • Prosedur yang lebih terinci mengenai hal-hal yang perlu dilakukan oleh Peneliti I, II dan III dapat dibaca secara jelas dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.BT5/1988 tanggal 13 Januari 1988.

  • Bentuk formulir untuk Petikan Nota Penghitungan yang dilampirkan dalam Surat Pengantar Pada Wajib Pajak untuk sementara agar disusun sendiri oleh Saudara, dan disesuaikan dengan permasalahan pokok yang terdapat dalam Nota Penghitungan yang bersangkutan.

  • Mengingat pentingnya masalah Penelitian SPT PPh ini, diminta agar Saudara menembuskan Keputusan tersebut kepada petugas pelaksana di lingkungan masing-masing.

  • Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

    DIREKTUR JENDERAL PAJAK

    ttd

    Drs. SALAMUN A.T.

    Butuh Bantuan?

    Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

    BACA JUGA

    Keputusan Dirjen Pajak – KEP 591/WPJ.04/2000

    Menimbang : bahwa sehubungan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 445/KMK.01/UP.11/1999 tanggal 7 September 1999 dan Nomor : 107/KMK.01/UP.11/2000 tanggal 31 Maret 2000…

    Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai – SE 01/BC/2007

    Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil…

    Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 59/PJ/2010

    Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-14/PJ/2010 tanggal 26 Maret 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-146/PJ/2006 tentang…

    OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini