Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 124/PJ/2010

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 124/PJ/2010

TAGGAL PENERBITAN

26 November 2010

OBJEK

penyampaian keputusan nomor 426/kmk.03/2010 dan pemindahan pengelolaan berkas pengawasan atas pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan bebas
PERATURAN

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.03/2010 tanggal 2 November 2010 tentang Penugasan Kepada Pejabat/Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Dalam Rangka Pengawasan atas Pemasukan Barang dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun, bersama ini disampaikan Salinan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) dimaksud, yang pada intinya mengatur hal sebagai berikut.

  1. Penunjukan Pejabat Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP)Madya Batam untuk mengoordinasikan pelaksanaan tugas dalam rangka endorsement serta melakukanpenatausahaan dan penyusunan laporan dalam rangka endorsement di lingkungan Kawasan BebasBatam, Bintan, dan Karimun sebagaimana diatur pada Diktum KETIGA.
  2. Pencabutan KMK Nomor 140/KMK.03/2009 tentang Penugasan Kepala Pejabat/Pegawai DirektoratJenderal Pajak Dalam Rangka Pengawasan atas Pemasukan Barang dari Tempat Lain Dalam DaerahPabean ke Kawasan Bebas sebagaimana diatur pada Diktum KEENAM.
  3. KMK dimaksud ditetapkan pada tanggal 2 November 2010 dan mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal ditetapkan sebagaimana diatur pada Diktum KETUJUH, yaitu tanggal 2 Desember 2010.

Berkenaan dengan pemindahan pelaksanaan endorsement dalam rangka pengawasan atas pemasukan barang dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas Batam, Bintan, dan karimun dari Pejabat Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP Pratama Bintan ke Pejabat Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi pada KPP Madya Batam yang ditugaskan, perlu diatur tata cara pemindahan sebagai berikut.

  1. Pemindahan pelaksanaan endorsement adalah dari KPP Pratama Bintan (sesuai Surat Edaran DirekturJenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2009) ke KPP Madya Batam.
  2. Pelaksanaan perekaman, pembuatan register harian penerimaan, pembuatan register harianperekaman, dan pembuatan laporan analisis arus keluar-masuk barang sehubungan pelaksanaanpengelolaan endorsement sampai dengan tanggal 01 Desember 2010 menjadi tanggung jawab KPPPratama Bintan.
  3. Dalam hal terdapat pekerjaan pengelolaan endorsement yang belum selesai pada tanggal01 Desember 2010, KPP Pratama Bintan mengumpulkan berkas dan dokumen-dokumen terkait danmembuat rekapitulasinya serta menyampaikan kepada KPP Madya Batam.
  4. Penyampaian berkas dan rekapitulasi pekerjaan endorsement yang belum selesai menggunakan BeritaAcara Serah Terima Pekerjaan Belum Selesai sebagaimana pada Lampiran I Surat Edaran ini.
  5. Penyampaian berkas pengawasan menggunakan Berita Acara Serah Terima Berkas PengawasanPelaksanaan Endorsement sebagaimana pada Lampiran 11 Surat Edaran ini.
  6. Berkas pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 5 adalah seluruh dokumen yang dihasilkan dandiadministrasikan berkenaan dengan pelaksanaan tugas endorsement,perekaman, pemberkasan, dananalisis dokumen pemberitahuan pabean di Kawasan Bebas berdasarkan Peraturan Menteri KeuanganNomor 45/PMK.03/2009 dan perubahannya, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur JenderalPajak Nomor SE-39/PJ/2009.
  7. Saat penyampaian berkas dan rekapitulasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 4 danpenyampaian berkas pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 5 adalah paling lambat tanggal01 Desember 2010.
  8. Pelaksanaan perekaman, pembuatan register harian penerimaan, pembuatan register harianperekaman, dan pembuatan laporan analisis arus keluar-masuk barang sehubungan pelaksanaanpengelolaan endorsement mulai tanggal 02 Desember 2010 menjadi tanggung jawab KPP Madya Batam.
  9. Demi menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas dan pelayanan yang prima kepada Wajib Pajakdalam masa peralihan pengelolaan endorsement ini, Kepala Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riaudiminta untuk menugaskan Pejabat Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP Pratama Bintanuntuk melakukan pendampingan kepada Pejabat Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP MadyaBatam yang ditugaskan untuk melaksanakan pengelolaan endorsement sampai dengan batas waktutertentu.

Demikian untuk untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2010
Direktur Jenderal,

ttd.

Mochamad Tjiptardjo
NIP 195104281975121002

Tembusan :

  1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak:
  2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
  3. Para Kepala Kanwil DJP;
  4. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Dirjen Pajak – PER 1/PJ/2014

Menimbang : bahwadalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi serta meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, perlu diberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 05/PJ.7/2003

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan penegasan dan adanya kekurangtepatan penerapan kebijakan pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.7/2003 tanggal 1 April…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini