Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 17/PJ.6/1998

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 17/PJ.6/1998

TAGGAL PENERBITAN

13 July 1998

OBJEK

laporan/pemberitahuan bulanan pejabat dalam rangka pelaksanaan bphtb
PERATURAN

Sehubungan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang telah diberlakukan mulai 1 Juli 1998, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Pengesahan/persetujuan Surat Keputusan Bersama antara Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Direktur Jenderal Pajak serta antara Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan dan Direktur Jenderal Pajak sampai saat ini masih dalam proses;
  1. Sambil menunggu pengesahan surat keputusan bersama dimaksud, Saudara diminta untuk mengadakan pendekatan dengan pihak PPAT, Notaris, Kepala Kantor Lelang/Pejabat Lelang, serta Kepala Kantor Pertanahan dengan menghimbau Pejabat dimaksud agar tetap menyampaikan laporan/ pemberitahuan bulanan pemindahan/pendaftaran hak atas tanah dan atau bangunan dalam rangka pelaksanaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
  1. Tata cara dan bentuk laporan/pemberitahuan bulanan Pejabat sebagaimana dimaksud di atas, untuk sementara waktu mengacu pada Rancangan Surat Keputusan Bersama yang telah disampaikan pada waktu diadakan penyuluhan BPHTB di seluruh Kanwil DJP;
  1. Mengenai sanksi administrasi bagi Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, supaya diberlakukan apabila semua perangkat ketentuan/peraturan terkait telah diterbitkan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

ttd

HASAN RACHMANY

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 18/PJ/1995

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan penyegelan tempat atau ruangan dalam rangka pemeriksaan di bidang perpajakan dipandang perlu menetapkan tata cara pelaksanaannya; bahwa oleh karena itu,…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 45/PJ.6/2002

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-12/PJ.6/2002 tanggal 26 Maret 2002 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Penilai PBB, dalam rangka mengisi kekurangan pejabat fungsional…

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 37/PJ./2008

Menimbang: bahwa sehubungan dengan pembentukan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajakdengan sistem administrasi perpajakan modern yang disusun berdasarkan segmentasiWajib Pajak, maka perlu memindahkan tempat terdaftar sejumlah…