Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 20/PJ.31/1991

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 20/PJ.31/1991

TAGGAL PENERBITAN

31 December 1991

OBJEK

petunjuk pelaksanaan keputusan nomor 627/kmk.04/1991 tentang norma penghasilan kena pajak bagi tenaga asing pada drilling company
PERATURAN

Bersama ini disampaikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 627/KMK.04/1991 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Kena Pajak atas Penghasilan dari Pekerjaan yang diterima Tenaga Asing yang Bekerja pada Wajib Pajak Badan di Bidang Pengeboran Minyak dan Gas Bumi di Indonesia pengganti Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 399/KMK.00/1988.

Beberapa hal perlu disampaikan sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan tersebut sebagai berikut :

  1. Besarnya Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Kena Pajak yang dimaksud adalah sebagai
    berikut :
    1. Untuk kelompok General Manager : US$ 10,250 per bulan
    2. Untuk kelompok Manager : US$ 8,500 per bulan
    3. (1) Untuk kelompok Supervisor atau Tool Pusher : US$ 5,300 per bulan
      (2) Untuk kelompok Assistant Supervisor/Tour Pusher : US$ 4,100 per bulan
    4. Untuk kelompok crew lainnya : US$ 2,950 per bulan
  2. Dalam menerapkan Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam butir 1 hendaknya diperhatikan hal-hal :
    1. Norma tersebut hanya berlaku bagi tenaga asing/expatriate yang bekerja pada perusahaan pengeboran minyak bumi dan gas alam, baik perusahaan nasional maupun perusahaan asing;
    2. Penghasilan Kena Pajak tersebut telah meliputi seluruh jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak tenaga asing (expatriate), termasuk pemberian dalam bentuk natura (fringe benefit);
    3. Karena merupakan Norma Penghasilan Kena Pajak, maka dalam menerapkan tarif tidak boleh dikurangi lagi dengan PTKP;
    4. Pembayaran Fiskal Luar Negeri oleh tenaga asing/expatriate hanya dapat dikreditkan atas PPh Pasal 21 karyawan yang bersangkutan, sepanjang telah ditambahkan terlebih dahulu sejumlah pembayaran tersebut sebagai tunjangan pajak diatas norma dari tenaga asing/expatriate yang bersangkutan.
  3. Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh tenaga asing yang dimaksud untuk bulan-bulan sebelum berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 399/KMK.00/1988, sedangkan untuk bulan-bulan selanjutnya berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 627/KMK.04/1991tersebut di atas.

  4. Dalam meneliti laporan PPh Pasal 21, baik oleh Perusahaan Pengeboran Nasional (NDC) maupun Asing (FDC) agar diperhatikan jumlah rig yang beroperasi, jumlah kelompok kerja/shift dalam suatu unit kerja dan sistem penggiliran kerja masing-masing unit (misalnya dua minggu kerja, satu minggu libur) dan lain-lain hal yang mempengaruhi jumlah tenaga asing yang dipekerjakan.

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

Drs. MAR’IE MUHAMMAD

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 387/KMK.01/1998

Menimbang : bahwa dalam rangka menyediakan uang kartal untuk kepentingan masyarakat serta untuk mengurangi biaya yang diperlukan dalam menyediakan uang logam oleh Bank Indonesia, dipandang…

Keputusan Menteri Keuangan – 40/KMK.01/2000

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dipandang perlu untuk mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 700/KMK.05/1985 sebagaimana telah…

Peraturan Dirjen Pajak – PER 56/PJ/2009

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan…