Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 20/PJ.42/2000

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 20/PJ.42/2000

TAGGAL PENERBITAN

7 July 2000

OBJEK

perubahan se-07/pj.42/2000 tanggal 13 april 2000 tentang penegasan lebih lanjut pelaksanaan surat edaran nomor se-08/pj.42/1999 tanggal 25 februari 1999 direktur jenderal pajak
PERATURAN

Untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak Badan (kreditur) yang melakukan perjanjian/kesepakatan tertulis dengan pihak debitur dalam rangka penyelesaian utang-piutang yang mengakibatkan seluruh atau sebagian utang-piutang dibebaskan atau tidak ditagih, maka ketentuan butir 3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-07/PJ.42/2000 tanggal 13 April 2000 tentang penegasan lebih lanjut pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-08/PJ.42/1999 tanggal 25 Pebruari 1999 tentang Penghapusan Piutang Tak Tertagih Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya diubah menjadi sebagai berikut :

“3.

Apabila pihak debitur dan kreditur melakukan perjanjian/kesepakatan tertulis yang disahkan oleh Notaris dalam rangka penyelesaian utang-piutang yang mengakibatkan seluruh atau sebagian utang-piutang dibebaskan atau tidak ditagih, maka foto copy dokumen (yang dilegalisasi oleh Notaris) mengenai perjanjian/kesepakatan yang secara jelas mencantumkan data dan informasi mengenai penyelesaian utang-piutang tersebut dapat menggantikan persyaratan :

a)

penyerahan daftar nama debitur dan jumlah piutang tak tertagih kepada Pengadilan Negeri (PN) atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN); dan

b)pengumuman daftar nama debitur dalam suatu penerbitan.”

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL

ttd

MACHFUD SIDIK

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 106/PJ/1984

Dalam rangka pemberian NPWP kepada Unit-unit Koperasi, Primer Koperasi, Pusat Koperasi, Gabungan Koperasi dan Induk-Induk Koperasi dianggap perlu memberikan penegasan sebagai berikut : Berdasarkan Undang-Undang…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.24/2001

Bersama ini disampaikan foto copy Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-406/PJ/2001 tentang Tata cara Penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. Demikian untuk mendapat perhatian…